Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak internal pemerintah menyepakati materi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, termasuk yang berkenaan dengan definisi terorisme, supaya pembahasan rancangan undang-undang tersebut bisa segera diselesaikan untuk kemudian disahkan pemberlakuannya. Bambang di Jakarta, Senin menjelaskan, DPR sudah 99 persen siap "ketok palu" menyetujui pengesahan RUU Terorisme sebelum reses masa sidang yang lalu, namun pemerintah meminta penundaan karena belum sepakat soal definisi terorisme. Apabila pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme dalam rancangan undang-undang itu, ia melanjutkan, maka DPR bisa menyetujui pengesahannya pada masa sidang mendatang.
Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta DPR segera mengesahkan RUU Terorisme menyusul ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5) pagi. Tito menjelaskan UU Terorisme penting sebagai dasar kepolisian melakukan penindakan terhadap teroris karena pihak Kepolisian tahu ada sel-sel teroris namun tidak bisa menindak kalau mereka tidak melakukan aksi. Dia mengatakan menurut undang-undang anti-terorisme yang berlaku saat ini, Densus 88 Antiteror baru bisa bertindak jika para terduga teroris melakukan aksi atau sudah jelas ada barang bukti rencana aksinya. Antara
Pemerintah Spanyol menyampaikan solidaritas dan dukungannya kepada rakyat dan pemerintah Indonesia dalam perang melawan terorisme. Spanyol percaya Indonesia sebagai negara yang kuat dan berkomitmen terhadap model kerukunan antara berbagai budaya dan keberagaman agama akan bangkit dari situasi rumit tersebut dan menjadi contoh bagi banyak negara. Hal itu disampaikan Pemerintah Spanyol melalui pernyataan resmi yang diterima KBRI Madrid, Senin. Pemerintah Spanyol mengutuk serangan kejam terhadap beberapa gereja Kristen oleh teroris dan kantor polisi di Surabaya di Indonesia sehingga menyebabkan kematian dan korban luka. Duta Besar RI di Madrid, Hermono, menyampaikan terima kasih atas ucapan belasungkawa dan solidaritas Pemerintah Spanyol kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia. Dikatakannya Pemerintah dan Rakyat Indonesia tidak akan tunduk kepada kelompok teroris dan berkomitmen untuk menumpas jaringan teroris sampai ke akar-akarnya. Penerangan Sosial Budaya-Pensosbud Kedutaan Besar RI-KBRI Madrid dalam keterangan yang diterima Antara London, Selasa, menyebutkan peristiwa serangan teror bom yang terjadi di kota Surabaya tanggal 13 dan 14 Mei lalu telah menarik perhatian dan simpati banyak pihak. Antara
Presiden Joko Widodo menjenguk korban luka akibat ledakan bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, yang dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara di Surabaya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi korban luka di RS Bhayangkara, Surabaya, Minggu setelah mendatangi dua lokasi kejadian perkara pengeboman, yakni GKI di Jalan Diponegoro Surabaya dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna.Presiden mengunjungi korban yang dirawat dengan didampingi beberapa pejabat, di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, Kepala BIN Budi Gunawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sebelumnya, Presiden Jokowi membatalkan dua agendanya di Jakarta dan langsung bertolak ke Surabaya tidak lama setelah mendapatkan laporan adanya ledakan bom di kota tersebut. Gereja pertama yang dikunjungi Presiden adalah GKI di Jalan Diponegoro. Presiden dan rombongan tiba pukul 15.30 WIB disambut Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selanjutnya pada pukul 15.45 WIB Presiden tiba di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuna. Ia menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun dimana semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Antara
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, Putu Supadma Rudana, meminta kepada pemerintah untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan bebas visa bagi sejumlah negara yang dinilai tidak memberi kontribusi signifikan. Seperti dikutip Antara, Supadma Rudana di Denpasar, Bali, Senin (14/5) mengatakan, usulan dan permintaan tersebut untuk mengoptimalkan kunjungan warga negara asing atau wisatawan yang datang ke Indonesia. Selain itu, juga segi faktor keamanan, termasuk menekan adanya dugaan tenaga asing ilegal masuk ke Indonesia. Menurutnya, sedikitnya ada 46 negara yang perlu dievaluasi dan dikaji ulang atas pemberian bebas visa ke Indonesia. Kunjungan wisatawan negara-negara tersebut ke Indonesia sangat minim. Untuk itu, ia siap menerima aspirasi masyarakat terkait evaluasi bebas visa ke Indonesia yang bertujuan meningkatkan kunjungan turis dari target 20 juta pada tahun 2019. antara