Akbar

Akbar

15
May

(voinews.id)Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini mulai menyalurkan minyak goreng curah seharga Rp14.000 per liter dengan jangkauan hingga 5.000 titik lokasi di Indonesia.

  

"Pilot project distribusi minyak goreng curah ke 5.000 titik akan dilaksanakan BUMN Pangan ID FOOD," kata Wakil Menteri BUMN Pahala Mansyuri dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

  

Proyek percontohan distribusi minyak goreng itu dilakukan mulai akhir pekan ini dan hanya berlangsung sampai akhir Mei 2022.

  

Sebanyak 5.000 titik lokasi itu adalah pasar-pasar tradisional yang terletak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi.

  

Pemerintah menempatkan peran pengecer minyak goreng sebagai kepanjangan tangan BUMN pangan dalam menyalurkan minyak goreng kepada masyarakat.

  

"Tidak hanya pedagang ataupun pengusaha skala besar, para pengecer atau warung-warung, bahkan UMKM bisa menjadi mitra BUMN dalam pendistribusian minyak goreng," kata Pahala.

  

Lebih lanjut Pahala menyampaikan isu minyak goreng saat ini adalah tidak hanya kelangkaan pasokan melainkan upaya stabilisasi harga minyak goreng sesuai ketetapan pemerintah mengingat masih banyak para pengecer maupun warung-warung kecil yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi.

  

Pemerintah mendorong BUMN Pangan untuk memperluas pasar hingga ke tingkat kecamatan, RT dan RW untuk mendata rumah tangga yang membutuhkan minyak goreng.

  

Selain itu BUMN Pangan juga diharapkan dapat menyiapkan platform khusus pengembangan dari aplikasi Warung Pangan yang dikelola perseroan untuk memastikan pendistribusian minyak goreng secara daring serta memantau keterjangkauan harga minyak goreng Rp14.000 per liter sampai ke tingkat konsumen ataupun masyarakat.

antaranews
13
May


(voinews.id)Gedung Putih sedang mempersiapkan skenario--manakala Kongres menolak permintaan Presiden Biden untuk dana tambahan COVID--dengan meninjau kontrak lama adakah uang yang dapat "digunakan kembali," kata penasihat utama presiden urusan COVID, Kamis.

Amerika Serikat masih dalam pandemi dan terus menghadapi virus corona yang berkembang meskipun telah membuat kemajuan selama dua tahun terakhir, koordinator respons COVID-19 Gedung Putih Ashish Jha mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

"Kami memiliki 80 ribu lebih infeksi dalam sehari, ratusan orang masih meninggal setiap hari. Kami masih memiliki banyak tantangan," kata Jha ketika ditanya apakah pemerintah akan mencabut deklarasi darurat kesehatan masyarakat terkait virus tersebut.

"Pandemi terus berlanjut dan kami akan terus berupaya memerangi pandemi dan mengendalikannya dengan lebih baik," katanya.

Kongres meloloskan salah satu langkah stimulus ekonomi terbesar dalam sejarah Amerika, RUU bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun dolar ( Rp27,81 kuadriliun) tanpa suara Partai Republik, pada Maret 2021.

Tapi permintaan Gedung Putih tahun ini untuk miliaran dolar dana tambahan yang sangat dibutuhkan tak direstui di tengah ketidaksepakatan mengenai apakah dana itu diperlukan dan bagaimana membayarnya serta argumen Partai Republik bahwa tidak semua dana yang disetujui sebelumnya telah dihabiskan.

Jha mengatakan pemerintah Biden sedang mempelajari apa yang bisa dilakukan jika Kongres tidak menyediakan dana itu.

"Saat ini kami sedang membahas semua kontrak yang ada, semua komitmen, mencoba memikirkan di mana kami bisa mendapatkan kembali sejumlah uang. Tindakan minimal apa yang bisa kami lakukan?" Katanya.

"Kami ingin memastikan bahwa kami akan memiliki sejumlah uang untuk sedikitnya beberapa vaksin untuk orang yang mungkin dengan risiko tertinggi. Itu tidak ideal. Kami akan kehabisan uang untuk tes. Kami akan kehabisan uang untuk perawatan."

Pemerintahan Biden telah melihat model yang memproyeksikan sekitar 100 juta orang terkena COVID selama musim gugur dan musim dingin yang akan datang, dengan asumsi sumber daya terbatas, menurut seorang pejabat senior pemerintahan.

Jha mengatakan AS dan dunia rentan karena virus terus berevolusi dan semakin kebal yang berarti virus itu dapat menghindari atau lolos dari antibodi.

"Jika Anda terinfeksi pada Desember atau tahun lalu, tingkat perlindungan yang ditawarkan dari waktu ke waktu berkurang." Begitu juga dengan vaksinasi, katanya.

Jha, seorang dokter dan akademisi, menggantikan Jeff Zients sebagai koordinator COVID-19 Gedung Putih bulan lalu.

Masa jabatannya yang singkat telah ditandai oleh konflik dengan Kongres mengenai pendanaan dan datang pada saat pemerintah secara maksimal berusaha memulihkan keadaan normal yang diidamkan orang Amerika sambil bersiap menghadapi lonjakan dan beragam varian virus di masa depan.

Dengan sumber daya yang cukup, Jha mengatakan akan ada program vaksinasi lain di musim gugur, dengan menyediakan vaksin untuk semua orang Amerika.

“Harapan saya, dengan sumber daya, kita akan dapat memvaksin banyak orang Amerika yang memenuhi syarat,” katanya.

Sumber:Reuters

13
May

(voinews.id)Kementerian Urusan Kepresidenan Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan Presiden dan Penguasa Abu Dhabi, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan meninggal dunia pada  Jumat (13/5).

Kementerian Urusan Kepresidenan menyampaikan belasungkawa kepada rakyat UEA atas berpulangnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presiden UEA. Semoga rakyat UEA diberikan ketabahan dan kesabaran, demikian menurut pernyataan dari Kementerian Urusan Kepresidenan Uni Emirat Arab (UEA).

Dikutip dari Kantor Berita Negara, Emirates News Agency, rakyat Uni Emirat Arab diminta menaikkan bendera setengah tiang selama empat puluh hari sebagai tanda berkabung. Pengibaran bendera setengah tiang itu dimulai pada Jumat (13/5).

Kementerian Urusan Kepresidenan juga mengumumkan bahwa pekerjaan akan ditangguhkan di semua kementerian, departemen, dan entitas federal, lokal dan swasta selama tiga hari.

Khalifa bin Zayed Al Nahyan menjabat sebagai Presiden UEA dan Penguasa Abu Dhabi sejak 3 November 2004.

Dia terpilih menggantikan ayahnya, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, yang menjabat sebagai presiden pertama UEA sejak persatuan pada tahun 1971 hingga meninggal pada 2 November 2004.

Sumber : Emirates News Agency

13
May

(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Side Event Presidensi G20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, mengatakan keuangan inklusif merupakan salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan terus gencar melakukan berbagai inisiatif program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat.

"Pemerintah Indonesia mengapresiasi Global Partnership for Financial Inclusion yang telah mengkoordinasikan rencana aksi inklusi keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara G20," kata Airlangga.


Presidensi G20 Indonesia, lanjut dia, akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema recover together, recover stronger dengan semangat untuk pulih bersama, serta berperan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Dengan begitu, G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi Indonesia sebagai presidensi dengan komitmen agar bisa menghasilkan aksi konkrit yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia.

Salah satu hasil konkrit yang diharapkan adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif, yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital.

"Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak baik antarpemangku kepentingan dalam negeri maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif," tegasnya.


Airlangga pun berterima kasih atas kolaborasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan khususnya kementerian dan lembaga Anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Bank Pembangunan Asia, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, asosiasi, dan mitra keuangan inklusif lainnya.

Selain itu, ia berharap koordinasi global Initiative yang mendukung inklusi keuangan harus terus dipertahankan dan diperkuat dengan meningkatkan kesadaran negara-negara anggota G20.

 

antara