VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau pesantren memperluas jangkauan kemitraan, guna mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya para santri.

Imbauan itu disampaikan Wapres saat menerima pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kediaman Wapres Jl. Diponegoro Jakarta, Rabu (27/4), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

“Saya mendorong pemberdayaan ekonomi umat, terutama pesantren. Saya melihat Al-Ittifaq harus terus dikembangkan. Jangkauan kemitraan pesantren harus diperluas," jelas Wapres.

Menurut Wapres, pesantren dapat memperluas pola kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti badan usaha atau lembaga pendidikan tinggi.

“Banyak yang bisa diberdayakan, berbagai kemitraan dengan lembaga, BUMN, BUMD, dengan berbagai lembaga mungkin juga dengan perguruan tinggi, supaya mendapat feedback," ujar Wapres.

Wapres juga mengimbau pesantren mengembangkan model pemberdayaan umat sesuai dengan karakter masing-masing daerah.

Wapres menyampaikan pemerintah terus mendorong upaya pemberdayaan pesantren melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada kesempatan tersebut pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq K.H. Dandan Mudawarulfallah menyampaikan selain mengajarkan pendidikan agama, pesantrennya turut membekali para santri dengan ilmu pengetahuan agribisnis, agar para santri mempunyai kemampuan tambahan.

Sementara Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Agus Setia Irawan menyampaikan sejauh ini pihaknya telah menjalin kemitraan dengan pondok pesantren lain, dan saling bertukar ilmu.

Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang terletak di Kampung Ciburial, Rancabali, Bandung, Jawa Barat, didirikan 1 Februari 1934 oleh K.H. Mansyur.

Pada akhir Maret lalu Wapres menyambangi Pondok Pesantren tersebut guna meninjau kegiatan agribisnis yang berlangsung di sana.

antaranews

(voinews.id)Republik Islam Iran berpendapat normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan rezim apartheid Israel adalah pendekatan yang keliru.

“Pendekatan keliru ini membuat mereka mengabaikan pihak-pihak pembela hak bangsa Palestina dan jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh AS dan rezim Zionis yang tujuan utamanya hanya memecah belah bangsa Islam dan melanjutkan hegemoni,” tulis pernyataan Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Selasa.

Republik Islam Iran menyerukan kepada negara-negara yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel agar meninjau kembali langkah itu dikarenakan adanya berbagai gerakan resistensi dan perlawanan bangsa Palestina.

Republik Islam Iran menganggap solusi demokratis dan politik untuk isu Palestina adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada rakyat Palestina.

Secara umum solusi usulan Republik Islam Iran yang telah dikomunikasikan ke Sekretaris Jenderal PBB mencakup beberapa hal sebagai berikut: pertama, seluruh pengungsi Palestina memiliki hak untuk kembali ke tanah air mereka.

Kedua, seluruh masyarakat Palestina, penganut agama apa pun (Islam, Kristen, Yahudi) harus menentukan nasib, masa depan dan sistem politik negara mereka melalui proses referendum yang adil dan demokratis.

“Ketiga, berdirinya sistem politik pilihan mayoritas rakyat Palestina,” ujar Kedubes Iran.

Keempat, sistem politik pilihan mayoritas masyarakat Palestina akan memutuskan tentang nasib pihak-pihak pendatang ke wilayah Palestina.

Kedubes Iran mengatakan tindakan “pendudukan” adalah langkah ilegal yang bertentangan dengan peraturan internasional.

“Langkah normalisasi hubungan dengan Israel menjadi bentuk penerimaan pendudukan. Padahal, dalam hal ini (pendudukan) bertentangan dengan hukum internasional serta berlawanan dengan undang-undang dasar dari berbagai negara,” ujar Kedubes Iran.

Republik Islam Iran mengajak seluruh negara dunia khususnya negara-negara Muslim untuk melakukan upaya yang diperlukan guna mendukung penuh resistensi dan perjuangan rakyat Palestina.

“Republik Islam Iran mengajak seluruh dunia khususnya negara-negara Muslim untuk menolak berbagai prarkarsa palsu antara lain Kesepakatan Abad maupun normalisasi hubungan dengan rezim Zionis serta membantu proses penyelesaian masalah Palestina secara adil dan demokratis,” ujar Kedubes Iran.

antaranews

(voinews.id)Otoritas obat-obatan Tiongkok memberikan persetujuan uji klinis terhadap vaksin COVID-19 khusus varian Omicron yang dikembangkan oleh Sinopharm.

Eksperimen vaksin inaktif ini, jika berhasil kemungkinan akan digunakan sebagai penguat ketiga atau keempat untuk orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap berusia 18 tahun ke atas, demikian China National Biotech Group (CNBG), anak perusahaan Sinopharm, Selasa.

Dalam statemen di laman resminya, vaksin tersebut juga telah diuji klinis di Hong Kong pada 13 April lalu. CNBG merupakan pengembangan dua vaksin inaktif yang digunakan secara luas di China dan beberapa negara lain.

Perusahaan tersebut memulai riset vaksin Omicron pada awal Desember lalu.

Dalam studi pendahuluan dan percobaan terhadap hewan menunjukkan vaksin baru tersebut mampu menetralkan antibodi dalam menghadapi Omicron dan varian COVID-19 lainnya.

Uji klinis akan dilakukan terhadap orang berusia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksin dosis lengkap atau vaksin penguat. 

antaranews

(voinews.id)Indonesia melalui pertemuan luar biasa tingkat wakil tetap negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) menggalang dukungan untuk pembebasan dan kemerdekaan Palestina.

Atas permintaan Indonesia, pertemuan luar biasa OKI itu telah berhasil terselenggara di markas OKI di Jeddah pada Senin (25/4), demikian menurut keterangan dari Perwakilan Tetap RI untuk OKI yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pertemuan OKI itu dilatarbelakangi oleh perkembangan yang kian mengkhawatirkan di Palestina, terutama di masjid Al-Aqsa, kata Perwakilan Tetap RI dalam pernyataan tertulisnya.

Pertemuan luar biasa tersebut dipimpin oleh Arab Saudi selaku Ketua Eksekutif Komite OKI dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal OKI, dan para wakil tetap negara anggota OKI.

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha menekankan komitmen OKI untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina hingga meraih kemerdekaannya.

Lebih lanjut Hissein Brahim Taha menyampaikan bahwa OKI telah mengirim surat ke sejumlah aktor internasional yang berisi penolakan dan pengecaman terhadap upaya penjajah Israel untuk menerapkan penyekatan atau pembatasan yang bersifat sementara maupun sebagian di kompleks masjid Al-Aqsa.

Dalam pertemuan itu, para anggota OKI sepakat untuk meminta agar komunitas internasional menekan dan menghentikan agresi Israel ke Palestina, khususnya di area suci Al-Aqsa.

Wakil Tetap Indonesia untuk OKI Duta Besar Eko Hartono menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang mengecam serangan tentara Israel ke dalam kompleks Al-Aqsa, menembaki warga Palestina yang tengah beribadah, dan serangan ke jalur Gaza.

Pemerintah Indonesia juga mengecam upaya Israel melakukan penyekatan akses ke dalam komplek Al-Aqsa. Tindakan Israel tersebut diyakini hanya akan menyebabkan konfrontasi yang lebih luas dan menambah penderitaan rakyat Palestina.

Untuk itu, menurut Eko, Indonesia mengajak semua anggota lain OKI menggunakan berbagai jalur komunikasi untuk menghentikan agresi Israel dan memastikan status quo masjid Al-Aqsa.

Selain itu, pemerintah Indonesia mengajak semua anggota OKI memastikan bahwa isu Palestina terus menjadi perhatian dunia internasional dan mendorong penghidupan kembali proses perdamaian. Pemerintah Indonesia juga mendorong agar negara anggota OKI senantiasa memberikan dukungan dan mengirimkan bantuan bagi rakyat Palestina.

Sebagai langkah konkret, Indonesia kembali mengusulkan pelarangan impor produk-produk Israel ke pasar negara-negara anggota OKI.

Pada pertemuan luar biasa itu, negara-negara OKI mengecam tindakan agresi militer Israel. OKI juga sepakat untuk mendorong dimulainya kembali proses perdamaian menuju negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Selanjutnya, para anggota OKI sepakat untuk meminta aktor-aktor internasional, seperti Dewan Keamanan PBB, untuk segera mengambil langkah menekan dan menghentikan agresi Israel.

Sekjen OKI dan seluruh negara peserta yang hadir sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Indonesia atas gagasan penyelenggaraan pertemuan luar biasa OKI itu.

"Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi yaitu menghapuskan penjajahan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial," kata Perwakilan Tetap RI untuk OKI dalam pernyataannya.

antaranews