Akbar

Akbar

11
March

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengunjungi kantor Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa untuk memantau dan mengevaluasi pasokan pangan menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022.

"Hari ini saya melakukan peninjauan di Kementerian Pertanian, dan saya memperoleh berbagai kejelasan, utamanya tentang ketersediaan bahan pokok khususnya dalam menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya," kata Wapres dalam keterangan pers di Jakarta.

Berdasarkan informasi dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wapres, pada kesempatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo beserta jajaran memaparkan kondisi riil ketahanan pangan dan pasokan komoditas pertanian kepada Wapres.


Secara real time, Menteri Pertanian menunjukkan data pangan, serta infrastruktur pertanian melalui "Agriculture War Room" (AWR).

Wapres menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Menteri Pertanian, stok bahan pangan seluruhnya dalam posisi aman sampai dengan Hari Raya Idul Fitri.

"Saya berharap pentingnya mengendalikan harga supaya tidak terlalu naik tinggi. Biasanya bulan Ramadhan ada kenaikan, sepanjang dalam batas wajar. Oleh karena itu harus disiapkan langkah antisipasi jangan sampai ada kenaikan lebih," jelasnya.

Pada kesempatan itu Wapres secara khusus juga menyapa para petani, penyuluh hingga jajaran pejabat dan pegawai pemerintah daerah yang bergabung dalam pertemuan ini secara virtual dari lokasi masing-masing.

Wapres menekankan pentingnya kerja sama semua pihak untuk menguatkan ketahanan pangan Indonesia.

Wapres meyakini, dengan kerja sama yang baik, berbagai upaya yang dilakukan untuk penguatan sektor pangan akan dapat diimplementasikan dengan baik pula, khususnya ketersediaan pangan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Mengakhiri kunjungannya, Wapres juga memberikan apresiasi atas upaya Kementerian Pertanian yang telah mampu meningkatkan dan menjaga produktivitas beberapa komoditas pangan, seperti beras hingga tidak ada lagi impor beras medium selama dua tahun terakhir.

Begitu pula dengan kontribusi sektor pertanian yang sangat positif menopang ekonomi nasional selama masa pandemi.

Wapres berpesan agar upaya tersebut terus ditingkatkan pada komoditas pangan lainnya, agar kepastian stok dan harga pangan mencapai titik keseimbangan yang nyaman bagi petani maupun konsumen.antara

11
March

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memastikan stok pangan tersedia menjelang bulan suci Ramadan dengan kondisi yang aman, tidak langka, dan harga yang tidak melambung tinggi.

"Melihat masalah pangan itu ada dua sisi. Yang pertama ketersediaan. Yang paling penting, masalah ketersediaan bisa kita jalani dengan betul dan tentu dilakukan pengukuran-pengukuran dari ketersediaan yang ada," kata Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Kementerian Pertanian, tambahnya, telah melakukan validasi dan aktualisasi untuk memastikan ketersediaan pangan sepanjang bulan puasa nanti. Bahan pangan utama seperti daging dan kedelai akan menjadi perhatian bagi Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional.

"Yang kedua, melihat pangan dari segi stabilisasi harga. Dan tentu saja kalau dia menjadi harga yang terkait dengan importasi, dia sangat terkait atau terkontraksi dengan harga-harga global atau harga internasional harian,” kata Mentan.

Syahrul mengatakan kenaikan harga tahu dan tempe yang terjadi akhir-akhir ini berhubungan erat dengan masalah naiknya bahan baku impor. Amerika dan Brazil sebagai salah satu produsen kedelai yang menjadi langganan Indonesia, belum lama ini mengalami masalah dan kegagalan panen sehingga harga bahan baku melambung.antara

11
March


Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan angka kasus aktif COVID-19 di Indonesia menurun secara konsisten sejak 28 Februari 2022 hingga saat ini.

"Angka penurunan kasus aktif COVID-19 terus turun secara konsisten sejak akhir Februari 2022 lalu. Ini memberikan optimisme pada upaya penanganan COVID-19 yang saat ini dilakukan pemerintah," ujar Siti Nadia Tarmizi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat pagi.

Kemenkes melaporkan hingga Kamis (10/3) kasus aktif COVID-19 kembali turun menyentuh angka 399.583 kasus setelah sehari sebelumnya Rabu (9/3) sempat di posisi 417.219 kasus.

Penurunan kasus aktif ini konsisten sejak 28 Februari 2022, dari 569.736 hingga kini mulai menyentuh angka 300 ribu, kata Nadia.

Selain itu, angka kasus konfirmasi harian juga mengalami penurunan menjadi 21.311 kasus dari hari sebelumnya di angka 26.336 kasus. Catatan ini membuat angka keterisian rumah sakit nasional menjadi 26 persen atau berkurang dari angka sebelumnya yang sempat tercatat 27 persen.

“Namun begitu angka vaksinasi lengkap dan booster harus ditingkatkan untuk membentuk kekebalan kelompok di tahun ini,” katanya.

Selain angka kasus aktif yang diikuti angka konfirmasi kasus dan keterisian rumah sakit terus menurun, kata Nadia, upaya pengendalian COVID-19 juga mencatatkan penambahan angka kesembuhan pasien mencapai 38.399 orang dari sebelumnya 31.705 orang dalam dua hari terakhir.antara

11
March

(voinews.id)Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendorong agar pemerintah dapat menetapkan Pertalite sebagai BBM dalam penugasan untuk menjamin ketersediaan BBM yang terjangkau masyarakat luas, sekaligus sebagai pengganti Premium.

Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyatakan pemerintah perlu menugaskan Pertamina untuk menyediakan Pertalite dengan volume dan harga tertentu untuk didistribusikan ke seluruh wilayah NKRI. Sedangkan selisih antara harga jual dan harga keekonomiannya, lanjutnya, dikompensasi pemerintah.

Hal ini, ujar dia, perlu dilakukan untuk merespons lonjakan harga migas dunia yang menekan harga migas domestik.

“Memang sekarang ini, resminya BBM dalam penugasan adalah Premium. Namun faktanya BBM jenis ini tidak tersedia di pasar. Akibatnya BBM (bensin) yang tersedia dengan harga terjangkau untuk masyarakat luas hanyalah BBM umum Pertalite,” ungkapnya.

Ia berpendapat penetapan Pertalite sebagai BBM dalam penugasan ini penting agar negara hadir menjamin ketersediaan BBM dengan harga terjangkau serta tidak menyerahkan 100 persen kepada mekanisme pasar.

“Dengan penetapan ini, di satu sisi masyarakat tidak dihantui kekhawatiran akan kenaikan harga Pertalite menyusul kenaikan harga migas dunia yang dipicu oleh meletusnya Perang Rusia-Ukraina,” paparnya. Antara