VOInews.id- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (10/1) menyeru rezim pendudukan Israel agar memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Jalur Gaza kepada WHO dan lembaga PBB lainnya, menyebut situasi kemanusiaan di sana “tak bisa terbayangkan”. Sekjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengakui bahwa tim organisasinya harus membatalkan enam misi ke Gaza utara sejak 26 Desember "karena permintaan mereka ditolak dan tidak ada jaminan keamanan perjalanan". Sementara itu, rencana misi pada Rabu juga dibatalkan. “Pendistribusian bantuan kemanusiaan di Gaza terus menghadapi tantangan yang hampir tidak dapat teratasi,” kata Tedros saat konferensi pers di Jenewa.
“Pemboman intens, pembatasan mobilitas, krisis bahan bakar dan komunikasi yang terputus membuat WHO dan mitra tidak mungkin menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan,” katanya. "Kami memiliki pasokan, tim dan rencana. Yang tidak kami miliki yakni akses... Kami menyeru Israel agar menyetujui permintaan WHO dan mitra lainnya untuk mengirim bantuan kemanusiaan." Menurut Tedros, hanya 15 rumah sakit di wilayah Palestina yang beroperasi meski hanya sebagian. Sementara itu, kurangnya sanitasi dan air bersih, serta kondisi hidup yang terlalu sumpek di jalur pantai mendukung penyebaran penyakit. “Warga mengantre berjam-jam untuk mendapatkan sedikit air, yang mungkin tidak bersih, atau roti, yang kurang bergizi,” katanya.
Sumber: WAFA
VOInews.id- Lebanon siap membahas stabilitas jangka panjang di wilayah perbatasannya dengan Israel, kata Perdana Menteri Najib Mikati pada Selasa. Menurut kabinet pemerintahan Lebanon, perdana menteri sementara Lebanon itu menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix. "Lebanon siap mengadakan perundingan demi mencapai proses stabilitas jangka panjang di Lebanon selatan” di sepanjang perbatasan dengan Israel, kata kabinet Lebanon. Mikati menandaskan Lebanon terikat menerapkan resolusi PBB, termasuk Resolusi 1701, yang menyerukan penghentian total permusuhan antara Lebanon dan Israel.
Resolusi yang diadopsi pada 11 Agustus 2006 itu menyerukan agar Israel mundur ke belakang Garis Biru dan mendemiliterisasi garis itu dan Sungai Litani di Lebanon, sehingga hanya tentara Lebanon dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) yang boleh memiliki senjata dan perlengkapan militer di wilayah tersebut. Pada Senin, Menteri Luar Negeri Lebanon Abdullah Bou Habib menyatakan negaranya siap melaksanakan 'sepenuhnya' Resolusi PBB 1701 dengan imbalan penarikan pasukan Israel dari tanah Lebanon dan penghentian pelanggaran kedaulatan negara. Sementara itu Lacroix, menyeru semua pihak agar menghentikan permusuhan, mendukung militer Lebanon di Lebanon selatan dan melanjutkan kerjasama erat militer dengan UNIFIL.
Ketegangan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel sejak tentara Israel melancarkan serangan militer mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober. Ketegangan itu terjadi antara milisi Hizbullah dan pasukan Israel.
Antara
VOInews.id- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan ekspor hasil perikanan nasional sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2024. “Kita sudah pernah mencapai di atas 5-6 miliar dolar AS (ekspor hasil perikanan), kalau kita menuju 7,2 miliar dolar AS masih relevan, bisa kita kejar,” kata Trenggono dalam Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Rabu.
Trenggono yakin target itu tercapai dengan program penangkapan ikan terukur (PIT) yang disusun dalam PP 11 Tahun 2023. Pasalnya, penangkapan ikan dalam negeri akan semakin termonitor dengan baik, karena akan fokus pada penangkapan ikan tertentu yang sesuai dengan permintaan atau kebutuhan pasar. PP 11 Tahun 2023, ujar dia, bisa dijalankan dengan baik, sehingga produksi dan kualitas penangkapan ikan meningkat dan keberterimaan pasar global dengan harga yang baik. Dalam kesempatan itu, Trenggono juga menargetkan produksi perikanan pada 2024 mencapai 30,85 juta ton.
Dia juga menuturkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan juga ditargetkan sebesar 5-6 persen. Sementara nilai ekspor hasil perikanan ditargetkan sebesar 7,70 miliar olah AS. Lebih lanjut, nilai tukar nelayan ditargetkan sebesar 108, dan nilai tukar pembudidaya ikan ditargetkan sebesar 105. Ia juga menyebut rasio ekspor ikan hasil perikanan yang diterima negara tujuan ekspor dapat menorehkan target sebesar 99 persen. Kemudian komoditas garam nasional juga ditargetkan sebesar 2 juta ton pada tahun ini. Disusul angka konsumsi ikan sebesar 59 kilogram per kapita per tahun. Adapun tahun ini KKP mendapatkan anggaran sebesar Rp7,1 triliun dengan proporsi belanja operasional Rp3 triliun dan belanja non-operasional Rp4 triliun.
Antara
Voinews.id- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas produksi sejumlah perusahaan Indonesia yang beroperasi di Filipina, yang saat ini mampu menguasai separuh pasar makanan olahan di negara setempat. "Tadi kita melihat investasi dunia usaha kita perusahaan Indonesia di Filipina yaitu Mayora yang kita melihat ternyata menguasai pasar hampir 50 persen di Filipina," ujar Presiden Jokowi melalui Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu malam. Presiden Jokowi beserta rombongan meninjau sejumlah perusahaan RI di Manila, di hari kedua kunjungan kerjanya di Filipina, salah satunya produsen produk kopi Kopiko Philippines Corporation (KPC) merupakan salah satu bentuk investasi dunia usaha Indonesia yang merupakan bagian dari PT Mayora Indah Tbk.
Dalam keterangannya seusai peninjauan, Presiden mengatakan bahwa KPC merupakan salah satu bentuk investasi dunia usaha Indonesia yang mampu menguasai pasar di Filipina. Menurut Presiden, jumlah produk kopi yang dihasilkan oleh KPC sangat besar, sehingga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi para petani Indonesia untuk turut berkontribusi dalam menyediakan bahan baku produksi. "Jadi produk-produk kopi saset yang jumlahnya saya kira sangat besar dan itu akan memberikan kontribusi pada kebutuhan bahan baku kopi, singkong, dan lain-lainnya yang akan sangat bagus untuk para petani," katanya. Selain meninjau industri pengolahan makanan dan minuman, Presiden Jokowi juga mengunjungi industri pengolahan rumput laut di W Hydrocolloids Inc.
Seusai peninjauan, Presiden memandang bahwa Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri pengolahan rumput laut. Presiden Jokowi meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi tinggi yang didukung dengan wilayah pesisir yang besar. "Saya kira juga ini sebuah peluang bagi petani-petani rumput laut kita yang bisa kita kembangkan tidak hanya di satu, dua, tiga lokasi tapi di seluruh tanah air karena kita memiliki pesisir yang sangat panjang," katanya. Presiden berharap pengolahan rumput laut di Indonesia terus meningkat sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi para petani. "Ya perlu dipersiapkan petani-petani kita agar kita memiliki kapasitas yang lebih besar, sehingga sebagian diproduksi di Indonesia sebagian bisa diekspor ke Filipina atau ke negara lain sehingga ada nilai tambah bagi petani kita," katanya.
Antara