Akbar
December
VOInews.id- Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Mudi mengatakan kerajaan Arab Saudi menyediakan total 3.267 ton bantuan untuk warga Palestina di Jalur Gaza. "Kerajaan Arab Saudi terus melakukan upaya baik secara kemanusiaan maupun politis dan menyerukan masyarakat internasional untuk bersama-sama bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Gaza, terutama antara Israel dan Hamas," kata Dubes Faisal di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Kamis.
Perang ini, kata Dubes, telah menimbulkan banyak korban dan semakin melunturkan nilai-nilai kemanusiaan. "Arab Saudi menegaskan perlunya menjaga hak-hak sipil dan menolak keras aksi yang menelan warga sipil dan yang mengakibatkan infrastruktur hancur sehingga tidak ada pelayanan publik di Gaza". Menurut Dubes, saat ini Arab Saudi terus berupaya meminta diberlakukannya gencatan senjata dan akses bantuan ke Gaza sehingga dapat membantu masyarakat Gaza.
Dari segi politik, lanjut dubes, kerajaan Arab Saudi menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk mengelar KTT Luar Biasa guna mendukung kasus isu Palestina. "Pasca KTT pemerintah Arab Saudi memimpin komite dewan tingkat menteri untuk menyampaikan satu sikap. Salah satu anggotanya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Tujuannya untuk menghentikan kekerasan dan menjaga hak-hak sipil di Gaza" katanya. Baru-baru ini Arab Saudi melakukan kampanye pengiriman bantuan untuk masyarakat di Gaza.
"Bantuan tersebut mencapai 5 miliar riyal Arab Saudi (sekitar Rp20 triliun)" , ujarnya. Dubes menambahkan bahwa hingga kini 27 pesawat yang mengangkut lebih dari 604 ton bantuan yang terdiri atas makanan, pasokan medis dan perlengkapan pengungsian telah memasuki Jalur Gaza. Kerajaan juga memberikan dana bantuan melalui WFP sebesar 5 juta dolar AS (sekitar Rp77 miliar), melalui ICRC sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp155 miliar), UNRWA senilai 15 juta dolar AS (sekitar Rp232 miliar) dan WHO sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp155 miliar).
Antara
December
VOInews.id- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S Budiman mengatakan pemilihan umum (pemilu) dua putaran akan berdampak lebih besar ke konsumsi, yakni sekitar 0,6 persen terhadap konsumsi. "Besarnya (dampak) akan lebih besar di 2024. Hitungannya tergantung apakah kita satu atau dua putaran. Kalau dua putaran mungkin dia (dampaknya) bisa sekitar 0,6 persen terhadap konsumsi," kata Aida dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Desember 2023 di Jakarta, Kamis. Ia menuturkan pemilu akan meningkatkan konsumsi baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dampak pemilu terhadap ekonomi sudah mulai dirasakan pada 2023 karena adanya persiapan menuju pemilu, dan akan semakin besar di tahun 2024 sebagai tahun penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut Aida mengatakan pada 2024, kinerja konsumsi, baik swasta maupun pemerintah, dan investasi diperkirakan terus meningkat sejalan dengan keyakinan konsumsi masyarakat yang tetap kuat, dampak positif pelaksanaan pemilu, serta keberlanjutan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan perkembangan tersebut, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada di kisaran 4,7 sampai 5,5 persen. Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran belanja pemilihan umum per Oktober 2023 telah terserap sebesar Rp18,8 triliun dari pagu senilai Rp30,1 triliun pada tahun 2023.
"Anggaran ini tersebar pada 16 kementerian/lembaga, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Dalam Negeri," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (25/11). Isa mengungkapkan realisasi terbesar belanja pemilu ada pada dua lembaga utama, yaitu KPU dan Bawaslu dengan serapan senilai Rp16,3 triliun. Tetapi, terdapat pula 14 kementerian/lembaga lainnya yang sudah melakukan belanja pemilu dengan serapan sebanyak Rp2,6 triliun. Dengan belanja pemilu tersebut, ia menyampaikan terdapat kenaikan belanja modal pemerintah pusat yang tercermin pula dalam kenaikan belanja modal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi sebesar Rp247 triliun pada 2024 dari senilai Rp210 triliun pada 2023.
Antara
December
VOInews.id- Pemungutan suara mengenai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang menyerukan penghentian permusuhan di Gaza demi penyaluran bantuan, ditunda pada Rabu (20/12) untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Namun pada Kamis, anggota Dewan Keamanan diperkirakan akan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi tersebut --yang pertama kali ditunda pada Senin (18/12). Rancangan tersebut, yang dibuat oleh Uni Emirat Arab (UAE), menyerukan penghentian permusuhan segera diwujudkan untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan, serta diupayakan berlaku secara berkelanjutan.
Rancangan resolusi tersebut juga menegaskan kembali bahwa semua pihak yang berkonflik harus mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional. Ranres juga berisi permintaan meminta agar mekanisme pemantauan PBB segera diterapkan. Serangan Israel di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 20.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 52.586 lainnya, menurut otoritas kesehatan di wilayah kantong tersebut. Serangan Israel juga menghancurkan Gaza hingga setengah dari ketersediaan perumahan di wilayah pesisir itu rusak atau hancur, serta memaksa hampir dua juta orang mengungsi di tengah kekurangan makanan dan air bersih. Hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas, sementara lebih dari 130 warga Israel masih disandera.
Sumber: Anadolu
December
VOInews.id- Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Berdasarkan sailnan yang diunduh dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kamis, disebutkan bahwa pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya. Selain itu, peraturan tersebut juga untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan satu data Indonesia yang terpadu dan menyeluruh; birokrasi dan pelayanan publik berkinerja tinggi; penguatan pencegahan korupsi; serta penguatan aspek keamanan siber dan informasi.
Dalam perpres itu dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan aplikasi SPBE Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.
Aplikasi SPBE Prioritas itu dapat berupa aplikasi SPBE yang baru akan beroperasi atau akan dibangun, serta aplikasi SPBE yang telah beroperasi atau akan dikembangkan dengan minimal 200.000 pengguna SPBE atau target pengguna SPBE. Aplikasi SPBE Prioritas tersebut juga akan mendukung layanan terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi kependudukan, keuangan, administrasi pemerintahan, portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, hingga layanan kepolisian, di bawah tanggung jawab menteri atau kepala lembaga terkait.
Perpres itu mengamanatkan aplikasi SPBE Prioritas harus sudah diintegrasikan dan diluncurkan secara terpadu untuk pertama kalinya paling lambat triwulan III tahun 2024 serta dikembangkan usai peluncuran. Pemerintah telah menugaskan Perum Peruri untuk penyelenggaraan aplikasi SPBE Prioritas, di mana Peruri wajib mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan aplikasi SPBE Prioritas, pendalaman kebutuhan pengguna SPBE, serta merancang solusi tepat guna.
Antara