VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan-Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan peristiwa bom bunuh diri di Polrestabes Medan Jalan HM Said, Medan akan menjadi pintu masuk untuk memberantas jaringan teror di wilayah tersebut.Hal itu dikatakan Mahfud MD di sela kegiatan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi pimpinan Daerah (Rakornas Forkopimda) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu. Kasus teror yang terjadi pada Menkopolhukam periode sebelumnya, Wiranto menurut dia membuka pintu bagi aparat untuk membersihkan kelompok terorisme di Jawa Barat. Menurut dia, tindakan radikal dikategorikan dalam tiga klasifikasi, yang pertama menganggap orang lain musuh, kedua pengeboman atau penyerangan, lalu yang ketiga adu wacana tentang ideologi. Menkopolhukam mengajak seluruh pihak untuk memberikan kesempatan pada aparat untuk melakukan upaya penanganan dan tindakan hukum terhadap aksi terorisme tersebut. Sebelumnya, Rabu pagi sekitar pukul 08.45 WIB di Polrestabes Medan Jalan HM Said Medan telah terjadi bom bunuh diri yang dilakukan diduga seorang menggunakan atribut ojek daring dan meledak di sekitar kantin Polrestabes Medan. Antara

Bank Indonesia meyakini ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi solusi meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Tanah Air yang masih tersendat, sekaligus menjadi piranti untuk membendung dampak dari perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Gubernur BI Perry Warjiyo saat pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2019 di Jakarta, Rabu, mengatakan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang banyak melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan menggapai seluruh lapisan kelompok masyarakat di berbagai daerah yang belum memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan. Kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang memberdayakan UMKM pun akan meningkatkan produktivitas, sehingga ekonomi domestik akan lebih berdaya tahan menghadapi perlambatan ekonomi global.Peningkatan produktivitas UMKM ini akan memicu distribusi pendapatan yang lebih inklusif. Selain itu pembiayaan dengan prinsip syariah akan lebih ramah terhadap lingkungan dan berkelanjutan. Antara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bisa membantu melakukan sosialisasi terkait Kartu Pra Kerja kepada masyarakat setempat. Hal itu dikatakan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi pimpinan Daerah-Forkopimda 2019 di Sentul, Bogor, Rabu.Tak hanya itu, Menko Airlangga juga meminta para pejabat pemerintah daerah untuk melakukan sertifikasi terhadap berbagai pelatihan yang dianggap berhak dalam membimbing para peserta.Airlangga memberikan batas waktu selama dua sampai tiga bulan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan melakukan kewajibannya tersebut sehingga target pelaksanaan Kartu Pra Kerja dapat mulai berjalan sesuai target yakni Januari 2020.Ia melanjutkan pemerintah juga akan segera membentuk Komite Cipta Kerja dalam waktu dekat untuk semakin mendorong penciptaan pelatihan bagi masyarakat penerima Kartu Pra Kerja. Antara,

Diplomasi lingkungan hidup pemerintah Indonesia akan diarahkan untuk mendukung diplomasi ekonomi yang menjadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Republik Indonesia. Sesuai dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo untuk periode 2019-2024, maka seluruh perangkat dan kekuatan pemerintah akan difokuskan untuk pembangunan ekonomi Indonesia, dan tidak terbatas pada kebijakan luar negeri. Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard dalam forum bertajuk “Curah Gagasan: Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia” di Jakarta, Rabu mengatakan, hal tersebut bukan berarti diplomasi lingkungan hidup kemudian menjadi nomor dua, bahkan sebaliknya, diplomasi lingkungan hidup menjadi salah satu pendukung diplomasi ekonomi.

Febrian melanjutkan, hal tersebut sesuai dengan upaya pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di mana keseimbangan dan sinergi harus terus terjaga antara pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, diplomasi lingkungan hidup Indonesia harus bisa memastikan bahwa dalam memperjuangkan kepentingannya, dimensi ekonomi tetap ada untuk negara berkembang. Antara