VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin ingin Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia bisa memiliki pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah yang besar.  Bahkan, hingga melampaui beberapa negara muslim lainnya, seperti Mesir, Pakistan, dan Malaysia. Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin di sela perhelatan Indonesia Sharia Economic Festival 2019 di JCC, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan catatannya, pangsa pasar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia baru mencapai 6,8 persen pada Januari 2019. Kontribusi pangsa pasar terbesar disumbang oleh sektor perbankan syariah sekitar 5,6 persen. Sisanya, berasal dari sektor keuangan non bank, seperti asuransi dan pembiayaan syariah. dan oleh ekonomi riil, seperti industri halal. Cnn.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2019 yang berada di level 5,02 persen cukup baik di tengah tingginya volatilitas global. Suahasil Nazara seperti dirilis Antara di Jakarta, Kamis,7/11 mengatakan, volatilitas global masih sangat tinggi, banyak negara ekonominya sedang terpuruk. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi nasional masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain seperti Republik Rakyat Tiongkok yang hanya enam persen, turun dari kisaran 10 persen pada tiga tahun sebelumnya, dan Singapura yang hanya mencatatkan pertumbuhan 0,1 persen.

Menurut Suahasil Nazara, kekuatan ekonomi domestik Indonesia merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan. Indonesia masih mengandalkan kegiatan konsumsi, investasi, dan belanja negara sebagai tulang punggung perekonomian.

Menurut Suahasil Nazara, perkembangan ekonomi negara-negara dunia itu salah satunya terpengaruh oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kebuntuan Brexit atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Suahasil menilai, di tengah situasi global saat ini, arah kebijakan pemerintah masih fokus pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik. Dalam rangka menjaga ekonomi nasional tetap tumbuh, Suahasil menyampaikan, pemerintah akan melakukan efisiensi dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Sebelumnya, Suahasil Nazara memastikan pemerintah akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini melalui pelaksanaan instrumen fiskal yaitu pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan penggunaan APBN untuk mengelola perekonomian, ia meyakini kegiatan ekonomi yang didukung efektivitas belanja pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kesenjangan dan mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menanggapi angka pertumbuhan ekonomi per kuartal ketiga tahun ini sebesar 5,02 persen, atau melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,05 persen. Ia menilai hal tersebut sebagai imbas perlambatan ekonomi global saat ini. Perlambatan ekonomi terjadi hampir di berbagai negara, termasuk Malaysia dan Singapura yang jauh lebih dalam perlambatan ekonominya. Meski demikian Dody Budi Waloyo  menilai positif rilis terbaru data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan ketiga-2019 tersebut karena dinilai masih tetap terjaga dan cukup kuat di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin melambat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11). Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, khususnya di bidang perdagangan dan investasi.

Usai pertemuan, kepada media, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut berharap agar nilai perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat bisa mencapai 60 miliar dolar Amerika atau 842 triliun rupiah pada 2024. Saat ini, nilai perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 30 miliar dolar Amerika atau 421 triliun rupiah.

Selain itu, Presiden Jokowi menginginkan agar Amerika Serikat bisa menjadi mitra Indonesia dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo bersama Wilbur Ross juga membahas terkait fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preferences/GSP) untuk Indonesia. Retno Marsudi menjelaskan, pembahasan yang dilakukan terkait fasilitas preferensi tarif bea masuk impor berjalan lancar. Indonesia pun telah sepakat untuk mengirimkan tim ke Amerika untuk menegosiasikan masalah tersebut agar menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pada hari yang sama Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross juga menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Usai pertemuan menteri Airlangga mengatakan, pembahasan soal fasilitas GSP untuk Indonesia saat ini mencapai 80%. Salah satu hal yang belum selesai terkait dengan pelonggaran kewajiban Visa dan Mastercard bekerja sama dengan prinsipal lokal terkait penyelesaian transaksi kartu kredit dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Airlangga Hartarto menjelaskan, terkait hal tersebut, pemerintah akan segera menbahasnya dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga bisa diselesaikan sebelum natal. Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8-digit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.572 pos tarif Indonesia tercatat mendapatkan fasilitas GSP.

Program GSP digulirkan untuk membantu produsen Amerika Serikat mendapatkan produk yang dibutuhkan untuk produksi mereka. Di saat yang sama, program tersebut juga bertujuan untuk mendorong ekspor negara-negara berkembang ke pasar Amerika Serikat. Namun, sejak April 2018, pemerintah AS mengkaji eligibilitas negara penerima GSP. Dalam Federal Register Volume 83 tanggal 27 April 2018, Amerika Serikat menginisiasi GSP Country Practice Review terhadap Indonesia, India, dan Kazakhstan. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai upaya dan pendekatan ke Pemerintah AS agar program tersebut tetap berlaku bagi Indonesia.

Pameran Indonesia Infrastructure Week, Konstruksi Indonesia dan Intertraffic Indonesia resmi dibuka. Tiga pameran infrastruktur konstruksi dan konektivitas terbesar di Indonesia ini di buka langsung Presiden RI Joko Widodo, Rabu (6/11). Bertempat di Jakarta International Expo, pameran ini diselenggarakan dari tanggal 6 November hingga 8 November 2019 dengan menghadirkan kurang lebih sebanyak 240 exhibitor yang berasal dari 20 negara dari latar belakang infrastruktur jalan, jembatan, konstruksi, alat berat, teknik sipil dan lainya. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo  mengatakan, gelaran pameran ini sangat penting diadakan sebagai wujud keseriusan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara lain. Presiden Joko Widodo menegaskan, meskipun lima tahun ke depan Indonesia  mengedepankan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur juga tidak ditinggal.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya berbagai alternatif sumber pendanaan untuk memenuhi pembiyayaan yang diperlukan. Presiden Joko Widodo meminta setiap alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan terus dielaborasi. Hal tersebut, menurut Presiden Jokowi, dinilai penting dilakukan mengingat kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur sangat besar. Ia menegaskan, partisipasi sektor swasta melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha, alternatif pembiayaan investasi non-pemerintah, serta green finance sebagai sumber pembiayaan inovatif, semuanya perlu terus dikembangkan. Diperlukan pula kebijakan dan fasilitas yang mendukung kemudahan untuk berinvestasi, agar berbagai inovasi pembiayaan tersebut dapat dilaksanakan.

Presiden Joko Widodo menambahkan, yang harus segera diselesaikan dalam waktu cepat adalah harmonisasi dan penyederhanaan peraturan untuk berinvestasi. Dengan demikian investor tidak ragu-ragu lagi menanamkan modalnya di Indonesia.

Presiden Jokowi berharap, dengan adanya pameran ini bisa mendorong para profesional dalam bidang konstruksi untuk  bertukar pikiran agar pembangunan nasional di Indonesia dapat terakselerasi.

Sementara Managing Director Tarsus Indonesia, selaku penyelenggara acara, Tri Turturi menyampaikan pameran ini dihadiri kurang lebih 30 ribu pengunjung dari berbagai latar belakang. Targetnya adalah kalangan profesional dari sektor energi, air dan pengolahan limbah, perkeretaapian, pelabuhan, utilitas, industri konstruksi, asosiasi industri, pemilik proyek hingga investor. Diharapkan, pameran ini bisa mendorong profesional dalam bidang konstruksi bertukar pikiran agar pembangunan nasional di Indonesia dapat terakselerasi.