Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11). Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, khususnya di bidang perdagangan dan investasi.
Usai pertemuan, kepada media, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut berharap agar nilai perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat bisa mencapai 60 miliar dolar Amerika atau 842 triliun rupiah pada 2024. Saat ini, nilai perdagangan Indonesia ke Amerika Serikat sebesar 30 miliar dolar Amerika atau 421 triliun rupiah.
Selain itu, Presiden Jokowi menginginkan agar Amerika Serikat bisa menjadi mitra Indonesia dalam pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Joko Widodo bersama Wilbur Ross juga membahas terkait fasilitas preferensi tarif bea masuk impor (Generalized System of Preferences/GSP) untuk Indonesia. Retno Marsudi menjelaskan, pembahasan yang dilakukan terkait fasilitas preferensi tarif bea masuk impor berjalan lancar. Indonesia pun telah sepakat untuk mengirimkan tim ke Amerika untuk menegosiasikan masalah tersebut agar menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan.
Pada hari yang sama Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross juga menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Usai pertemuan menteri Airlangga mengatakan, pembahasan soal fasilitas GSP untuk Indonesia saat ini mencapai 80%. Salah satu hal yang belum selesai terkait dengan pelonggaran kewajiban Visa dan Mastercard bekerja sama dengan prinsipal lokal terkait penyelesaian transaksi kartu kredit dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Airlangga Hartarto menjelaskan, terkait hal tersebut, pemerintah akan segera menbahasnya dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga bisa diselesaikan sebelum natal. Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8-digit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.572 pos tarif Indonesia tercatat mendapatkan fasilitas GSP.
Program GSP digulirkan untuk membantu produsen Amerika Serikat mendapatkan produk yang dibutuhkan untuk produksi mereka. Di saat yang sama, program tersebut juga bertujuan untuk mendorong ekspor negara-negara berkembang ke pasar Amerika Serikat. Namun, sejak April 2018, pemerintah AS mengkaji eligibilitas negara penerima GSP. Dalam Federal Register Volume 83 tanggal 27 April 2018, Amerika Serikat menginisiasi GSP Country Practice Review terhadap Indonesia, India, dan Kazakhstan. Pemerintah Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai upaya dan pendekatan ke Pemerintah AS agar program tersebut tetap berlaku bagi Indonesia.
