VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI NEWS - Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya Program Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah bagi masyarakat. Program ini menurutnya dimaksudkan untuk dapat menekan angka kesenjangan yang ada di tengah masyarakat.

Berbicara dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rabu di Jakarta, Presiden meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyiapkan resistribusi tanah di tahun 2018 dengan menitikberatkan pada Hak Guna Usaha. 

Presiden mengatakan program redistribusi tanah harus dilaksanakan secara terintegrasi antara berbagai pihak agar angka kesenjangan sosial di tengah masyarakat dapat diturunkan.

“ Supaya kita memiliki pikiran yang sama. Redistribusi tanah itu bukan program bagi-bagi tanah,  ini untuk mensejahterakan masyarakat terutama lapisan bawah sehingga bisa menekan kemiskinan dan kesenjangan.”

Presiden Joko Widodo juga mengharapkan adanya dukungan dari berbagai pihak.

“Redistribusi tanah harus terintegrasi dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Badan Usaha Milk Negara (BUMN). Kalau ini kita lakukan ini akan banyak menurunkan Gini Ratio kita, ini tolong diberikan dukungan.”

Lebih lanjut dalam sambutannya Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang telah berhasil mencapai target sertifikasi tanah rakyat di tahun 2017. Dengan rekam jejak yang ada, pemerintah yakin, target 7 juta sertifikasi tanah di Indonesia akan tercapai di tahun 2018 mendatang. 

Sebelumnya, dalam laporannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyampaikan, di tahun 2017, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 5,25 juta produk pendaftaran tanah. Dari jumlah itu, 4,2 juta sertifikat tanah telah dibagikan kepada masyarakat. 

Selain itu menurut Sofyan Djalil, pemerintah juga akan menambah jumlah juru ukur tanah guna mendukung target pencapaian 7 juta sertifikasi tanah di tahun 2018. Saat ini jumlah juru ukur di Indonesia telah mencapai 5800 orang.

Tahun ini pemerintah berencana menambah hingga 3 ribu juru ukur untuk memastikan target sertifikasi tanah rakyat dapat tercapai. (Ndy/edt AHM)

Menutup tahun 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan bangsa Indonesia telah bekerja keras sepanjang tahun 2017. Dalam pesan yang diunggah dalam akun facebooknya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat ini dan tahun-tahun mendatang, bangsa Indonesia sedang  berlayar menuju cita-cita negara maju dengan membangun manusia Indonesia, yang unggul, tangguh, dan bermartabat. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapan agar bangsa Indonesia  mendapatkan energi dan semangat yang baru dalam menyongsong Tahun Baru 2018. 

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan semangat kerja keras dengan ajakannya “kerja, kerja, kerja.” Kerja keras memang harus terus  dilakukan untuk mencapai apa yang ditargetkan. Tahun ini misalnya, pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen atau meningkat 0,3 persen dari target 2017 sebesar 5,1 persen.

Target tersebut dianggap beberapa pihak terlalu tinggi. Namun mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal September 2017, angka 5,4 memang optimistis, tetapi tetap realistis. Bangsa Indonesia memang harus optimis mencapai target itu. Diperkirakan, investor asing akan menunggu hingga pelaksanaan pemilihan kepala daerah – pilkada serentak di 171 daerah selesai,  sebelum  berinvestasi di Indonesia. Namun dengan kerja keras pemerintah optimistis akan mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini  antara lain karena didukung   kinerja pertumbuhan ekonomi domestik yang hingga kini relatif stabil dan cenderung menguat.

Kerja keras lainnya adalah menjadi tuan rumah dua  perhelatan berskala internasional, yaitu Asian Games ke 18 dari  18 Agustus – 2 September 2018, dan pertemuan tahunan International Monetary Fund–IMF dan Bank Dunia. Saat itu, perhatian Asia dan dunia tentu akan tertuju pada Indonesia. Karenanya, Indonesia harus membuktikan mampu menyelenggarakan kedua perhelatan tersebut dengan sukses.. 

Semangat dan energi baru diharapkan akan mendorong bangsa Indonesia dengan segala unsurnya untuk bekerja keras mencapai segala target. Baik itu  pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang damai dan aman, sukses  menyelenggarakan Asian Games ke 18, dan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia.

Terkait  Asian Games ke 18, Indonesia diharapkan bukan hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga sukses meraih target medali. Setidaknya dapat  menjadi sepuluh besar  dan mencatat prestasi baru di bidang olahraga. Semua ini hanya akan tercapai dengan kerja keras.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menekankan kualitas dalam menjaring investasi sepanjang tahun 2018 ini.

Tidak saja nilai atau kuantitas investasi tapi juga kualitas, yang bisa membuat pekerja-pekerja kita naik kelas ke pekerjaan-pekerjaan yang nilai tambahnya lebih besar dan memberikan penghasilan yang lebih tinggi.

Terkait hal itu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, ada dua sektor yang paling strategis. Yang pertama, pariwisata, karena hasilnya cepat. Ia menambahkan bahwa dampak berupa lapangan kerjanya cepat, penghasilan devisanya jalan, dan sektor jasa juga meningkat karena semua layanan pariwisata dilakukan oleh manusia, jadi menghasilkan lapangan kerja.

Yang kedua adalah e-commerce. Berdasarkan perhitungan BKPM, tahun 2017 total investasi ke commerce itu lebih dari 5 miliar dollar AS.

“Itu artinya, separuh dari jumlah investasi di sektor migas di tahun 2016. Jadi nilainya besar sekali, pertumbuhannya tinggi sekali. Perhitungan saya kira-kira 50-80 persen year on year. Jadi ini sesuatu yang harus kita dukung,” kata Thom Lembong kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/) sore.

Menurut Kepala BKPM itu, Target e-commerce tahun ini cukup beragam. Ia menyebutkan, banyak sekali yang masuk dari Cina, seperti Alibaba, dan ada juga Tencent yang kabarnya mau masuk ke gojek. Selain itu, cukup banyak dari ventura-ventura Silicon Valley Amerika.

“BKPM juga sedang mengupayakan supaya lebih banyak lagi masuk dari Eropa dan Jepang,” sambung Thom Lembong.

Ubah Paradigma

Mengenai kurang cepatnya pertumbuhan investasi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada rapat terbatas, Jumat (5/1) siang, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, tantangannya adalah implementasi dan eksekusi.

Ia menunjuk contoh misalnya, indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang tahun ini ditargetkan Indonesia masuk Top 40. Menurut Thom, Ease of Doing Business dari Bank Dunia terdiri dari 10 komponen, mulai dari susah gampangnya sambungan listrik, cepat lambatnya dapat izin bangunan, cepat lambatnya menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Karena itu, lanjut Thom, sistem di pengadilan harus diperbaiki, sistem di PLN harus diperbaiki, dan sistem dinas yang memberikan izin bangunan harus diperbaiki. “Sistem-sistem harus dibuat online, dokumen-dokumen harus dibuat digital. Tidak ada jalan lain. Ini semua adalah implementasi dan eksekusi,” ujarnya.

Mengutip Presiden dan Wapres, Kepala BKPM itu mengemukakan, dibutuhkan sebuah perubahan paradigma, perubahan mindset, perubahan mental. Perubahan mental dari mental penguasa menjadi mental pelayan.

“Ini adalah masalah birokrasi yang kita hadapi. Tadi bahkan Presiden pakai istilah, “Kita ini sangat feodal sekali”. Kita duduk dengan gagah dan megah, menganggap diri kita penting, menunggu investor datang kepada kita seolah-olah mereka butuh kita. Padahal sebaliknya, kita butuh mereka,” terang Thom seraya menambahkan, Presiden dan Wapres juga mengimbau supaya jajaran menteri mulai mensosialisasikan perubahan sikap, perubahan orientasi, dari penguasa menjadi pelayan. (setkab)