Thursday, 19 December 2019 12:16

Anggota DPR minta pemerintah RI dorong pemenuhan HAM di Xinjiang

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Dokumentasi - Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, antre makan siang di kantin saat jam istirahat, Jumat (3/1/2019). Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/ama. Dokumentasi - Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, antre makan siang di kantin saat jam istirahat, Jumat (3/1/2019). Kamp pendidikan tersebut disoroti PBB dan dunia Barat karena dianggap sebagai pola deradikalisasi yang melanggar HAM, namun Cina menyangkal karena para peserta didik diajari berbagai keterampilan. ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie/ama.

 

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat  Indonesia, Sukamta, meminta pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan menempuh jalur diplomatik yang tersedia, untuk memastikan pemenuhan dan penghormatan hak-hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang, Tiongkok.Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan jumlah Muslim terbesar perlu lebih proaktif dalam memainkan peran untuk memperjuangkan keadilan di  Xinjiang, Tiongkok, sebagaimana amanat konstitusi Indonesia  sesuai politik luar negeri bebas aktif.

Dengan terus mencermati perkembangan situasi di Xinjiang, Sukamta menegaskan, kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Karena itu ia berharap, pemerintah  Tiongkok  dapat memastikan penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia bagi semua warga negaranya, termasuk warga Muslim Uighur di Xinjiang.ant

Read 472 times Last modified on Friday, 20 December 2019 21:27