Hadir mewakili Pemerintah Indonesia, Wakil Menteri Keuangan RI dan Dubes RI Paris telah mengikuti pembukaan Southeast Asia Regional Program (SEARP) Ministerial Conference di Tokyo, Jepang, pada Kamis 8 Maret 2018. Pada sesi SEARP ini, Indonesia dan Jepang menjadi Ketua Bersama (co-chair) yang memimpin pembahasan perkembangan kerja sama OECD-SEARP selama ini.
Dalam tiga tahun terakhir, beberapa keterlibatan SEARP yang utama adalah dalam membantu negara-negara di kawasan ASEAN untuk melakukan program reformasi dalam negeri, mendorong integrasi di Kawasan, serta mendekatkan kemitraan ASEAN dengan OECD.
Pertemuan di Tokyo juga dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi pendalaman kerjasama dengan memperhatikan dinamika perkembangan di kawasan. Dalam sambutan pembukaan oleh para co-chair, Wakil Menkeu RI, Dr. Mardiasmo, menekankan mengenai pentingnya kerjasama SEARP, baik bagi kawasan, maupun untuk Indonesia sendiri.
Sementara co-chair Jepang, yang diwakili oleh State Minister of Foreign Affairs, Mr. Kasuyuki Nakane, menyampaikan latar belakang dan elemen kerja sama SEARP, terutama dari sisi dukungan pemerintah Jepang selama ini.
Sementara itu Deputi Sekjen OECD, Mr. Masamichi Kono, menegaskan kesiapan OECD untuk memperluas kerjasama dengan ASEAN. Deputi Sekjen OECD pun menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dan Jepang selaku co-chair yang telah menunjukkan kepemimpinan untuk mengembangkan kerja sama dalam kerangka SEARP ke depannya. Beberapa sektor kerja sama yang akan dikembangkan diantaranya digital innovation, konektivitas, dan infrastruktur.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah forum kerja sama antara negara-negara maju yang berkantor pusat di Paris, Prancis, dan bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan dunia. Walaupun bukan merupakan anggota OECD, Indonesia adalah salah satu negara key partner, bersama Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan.
Kerja sama Indonesia-OECD sejauh ini adalah dalam dialog kebijakan, perumusan kebijakan menggunakan referensi OECD, dan penyusunan kajian kebijakan, khususnya di bidang makro ekonomi, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan, anti-korupsi, dan pembangunan. (Kemlu)
