VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk menunjukkan keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah-UMKM dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, antara lain adalah penguatan pendataan UMKM di berbagai daerah yang dievaluasi secara berkala.Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, mengusulkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dan dikaji ulang per enam bulan sebagai bahan evaluasi dan pemutakhiran.Selain itu, PKS merekomendasikan perlunya pencantuman limitasi kekayaan dan hasil penjualan tahunan sekaligus pembagian kriteria UMKM yang tidak dicantumkan dalam Daftar Isian Masalah (DIM) versi Pemerintah.Rekomendasi PKS selanjutnya adalah pendampingan dan perlakuan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil yang harus disesuaikan berdasarkan jenjang usaha dengan pendekatan pemberdayaan.Antara