(Voinews.di) Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi membuka Bali Democracy Forum (BDF) ke-13, Kamis (10/12/2020) di Nusa Dua, Bali. Dalam kesempatan tersebut ia menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai dan praktik demokrasi selama dan setelah pandemi COVID-19. Retno menegaskan pandemi COVID-19 seharusnya tidak mengurangi komitmen negara-negara terhadap demokrasi. Sebaliknya, demokrasi juga tidak jadi penghalang bagi upaya pemerintah menanggulangi dan mengendalikan COVID-19.
Terkait tujuan itu, Retno menyampaikan ada tiga faktor penting yang dapat memastikan nilai-nilai dan praktik demokrasi tetap terjaga selama dan setelah pandemi. Pertama, Retno mengusulkan pentingnya mengembalikan kepercayaan publik terhadap demokrasi.Menurutnya, kepercayaan dan keterlibatan publik merupakan kunci untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, antara lain keterbukaan dan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga dapat membantu kembalinya kepercayaan publik terhadap demokrasi.
“Pertama, memulihkan kepercayaan pada demokrasi. Demokrasi harus memberikan ruang untuk dialog yang bermakna dalam pembuatan kebijakan kesehatan masyarakat selama pandemi. Ini akan menjadi dasar kepercayaan antara masyarakat dan pemerintahnya. Studi dari respons pandemi di masa lalu menunjukkan bahwa orang lebih cenderung mematuhi tindakan kesehatan darurat jika mereka merasa terlibat dalam pengambilan keputusan.”
Kedua, Retno menyampaikan nilai-nilai demokrasi juga harus dipertahankan pascapandemi. Ia menyebut pandemi menunjukkan ada banyak tantangan yang dihadapi dalam praktik demokrasi. Oleh karena itu, ia mengajak para peserta forum untuk memikirkan kembali cara-cara masyarakat mempraktikkan nilai-nilai demokrasi.
“Kedua, menjaga norma demokrasi pasca pandemi. Ini adalah perlindungan yang diperlukan yang akan mencegah penggunaan kekuatan darurat secara sewenang-wenang yang melanggar kebebasan dasar.”
Ketiga, ia menekankan pentingnya solidaritas dalam menjaga nilai demokrasi. Bali Democracy Forum merupakan pertemuan lintas negara dan lintas lembaga yang digagas dan digelar oleh Indonesia rutin tiap tahun sejak 2008. Forum tersebut mempertemukan setidaknya lebih dari 50 negara sebagai peserta, 73 negara sebagai pengamat, dan 10 organisasi Internasional yang berkedudukan di wilayah Asia Pasifik. Berbeda dari perhelatan sebelumnya, BDF ke-13 diadakan secara terbatas. BDF hanya dapat diikuti tidak lebih dari 50 peserta karena adanya pandemi COVID-19. (Ndy)-mar