VOI BERITA Keberpihakan terhadap isu kemanusiaan dan upaya menciptakan perdamaian dunia menjadi dua isu menonjol diplomasi Indonesia. Refleksi pelaksanaan diplomasi sepanjang 2017 ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pidato Pernyataan Pers Tahunan Menlu 2018 di kantor Kemlu, Jakarta (9/1/2018).
Sikap jelas, tegas dan konsisten Indonesia terhadap Palestina, termasuk status Yerusalem, merupakan pengejawantahan keberpihakan diplomasi RI.
“Diplomasi Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina. Demi kemanusiaan, demi keadilan," tegas Menlu Retno.
Dukungan Indonesia untuk Palestina, lanjutnya, tidak hanya berupa dukungan politik, namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis. Dukungan juga disampaikan oleh Indonesia untuk Afghanistan dan Rakhine State, Myanmar.
Di kawasan, Indonesia terus mengawal persatuan dan sentralitas ASEAN sebagai kunci bagi organisasi ini untuk mempertahankan peran dan relevansinya.
Menlu mencatat sejumlah capaian penting diplomasi RI di ASEAN, diantaranya disepakatinya Framework of the Code of Conduct in the South China Sea Tiongkok-ASEAN dan negosiasi Code of Conduct, ditandatanganinya ASEAN Concensus on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers dan operasionalisasi AIPR (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) sebagai kontribusi bagi upaya resolusi konflik secara damai.
Di kawasan Pasifik, Indonesia turut memperkuat keterlibatan di kawasan Pasifik melalui pelatihan capacity building dan bantuan kemanusiaan. “Terutama di saat negara-negara di kawasan ini dilanda bencana alam, sebagai bentuk solidaritas sebagai warga dunia dan bangsa Pasifik," kata Menlu Retno.
Diplomasi Indonesia juga diperluas hingga Samudera Hindia melalui keketuaan Indonesia di IORA. Indonesia terus memanfaatkan dan memperkuat kerangka kerja sama inter dan antar-kawasan, seperti APEC, ASEM, dan FEALAC.
Di tingkat global diplomasi Indonesia selama 2017 di berbagai organisasi internasional mencatat hasil yang baik. Indonesia terpilih dalam 14 pencalonan di berbagai organisasi internasional.
Diplomasi juga diintensifkan dalam rangka pencalonan Anggota Tidak Tetap DK PBB untuk periode 2019-2020. Menlu menyatakan bahwa komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik. Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian.
“Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya," tegasnya.
Capaian Diplomasi Ekonomi
Di bidang kerja sama ekonomi, diplomasi Indonesia secara konsisten berupaya memberikan prioritas pada pengembangan kerja sama dengan Afrika, Asia Tengah/Selatan dan Amerika Latin, sebagaimana ditegaskan Menlu Retno pada tahun lalu.
“Hasilnya, nilai perdagangan Indonesia dan beberapa negara-negara kawasan Afrika, Asia Selatan dan Tengah meningkat drastis lebih dari 100%," ungkap Menlu Retno.
Di saat yang sama, upaya intensif untuk memantapkan, memperluas dan memperdalam pasar tradisional seperti Uni Eropa, Eropa Timur dan Tengah, Amerika Utara dan Asia terus dilakukan. Nilai perdagangan dengan Eropa mengalami peningkatan rata-rata di atas 50%, antara lain dengan Finlandia, Latvia, Lithuania dan Estonia.
Sementara itu, investasi dari negara-negara Eropa tercatat meningkat tajam mencapai 100%, antara lain dari Swiss dan Jerman. Bahkan, lanjut Menlu, mencapai di atas 500%, antara lain dari Swedia dan Denmark.
Sepanjang 2017, Menlu mencatat 27 kali perundingan antara lain Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive Partnership Agreement (CEPA) dengan Australia, EFTA, dengan Chile dan FTA ASEAN-Hong Kong. Secara keseluruhan, Indonesia telah menandatangani 78 perjanjian internasional di bidang ekonomi, meliputi perdagangan, investasi, keuangan, kerja sama teknik dan penghindaran pajak berganda.
Negara Hadir Lindungi Warganya
Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh rakyatnya, di mana pun berada. Menlu menyatakan bahwa perlindungan, kepedulian, dan keberpihakan dilakukan dengan prinsip “beyond protection".
Selama tahun 2017, kerja kerass Kemlu dan Perwakilan RI telah menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri dan membebaskan 14 WNI dari ancaman hukuman mati.
Kemlu berhasil memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya Pekerja Migran, yang menghadapi situasi rentan di luar negeri.
Keberhasilan juga dicatat dengan mengembalikan hak-hak finansial WNI senilai lebih dari Rp 120 milyar; dan Membebaskan 2 orang sandera dari Filipina Selatan.
Menlu Retno juga menjelaskan berbagai inovasi perlindungan WNI di luar negeri sebagai upaya memenuhi harapan masyarakat.
Perlindungan juga diwujudkan dalam upaya menjaga kedaulatan Indonesia, antara lain melalui penyelesaian perundingan penetapan batas negara. Sepanjang 2017, telah dilakukan 35 perundingan perbatasan.
Beberapa kemajuan penting perundingan di tahun 2017, yaitu ratifikasi, pertukaran instrumen ratifikasi serta Joint Registration Perjanjian Batas Laut Wilayah RI-Singapura di PBB; ratifikasi Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina oleh Indonesia; penandatanganan MoU on Survey and Demarcation of the International Boundary No. 20 Indonesia-Malaysia; dan proses akhir ratifikasi Basic Agreement on Border Arrangements 2013 sebagai perjanjian dasar kerja sama perbatasan darat RI-PNG. Kemlu
