(voinews.id) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tidak memberi pengakuan terhadap pemerintahan junta militer Myanmar, meskipun telah menyepakati komunike bersama (joint communique) pertemuan ke-54 para menteri luar negeri ASEAN (AMM). Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R Suryodipuro, dalam keterangan pers virtual, Rabu terkait pernyataan bersama ASEAN yang dikeluarkan Rabu.
Sidharto menjelaskan, sejak militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah terpilih Myanmar, seluruh dokumen resmi ASEAN tidak lagi menggunakan kalimat “we the ministers…” (kami, para menteri) tetapi memakai istilah “the meeting…” (pertemuan). Jadi tidak ada bentuk pengakuan formal terhadap status kehadiran para menteri. (antara)
