(voinews.id) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung pencabutan izin usaha sumber daya alam seperti pertambangan kehutanan dan perkebunan yang tidak produktif karena merupakan langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan penertiban perizinan. Ketua Bidang Kemaritiman Pertanian Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat Hipmi Robert Muda Hartawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin mengatakan kebijakan tersebut juga menunjukkan pemerintah fokus dalam melakukan penataan dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemajuan Indonesia ke depannya lewat pengelolaan yang transparan dan adil.
Ia menegaskan perbaikan tata kelola dan penertiban izin ini merupakan bagian integral dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan serta perizinan yang lainnya. Pemerintah harus terus melakukan evaluasi monitoring serta izin yang ketat dalam memberikan kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel.antara
