Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi mengatakan, penguatan strategi keamanan siber penting sebagai salah satu upaya menjaga kedaulatan negara yang ada di dunia. Hal itu disampaikan Djoko Setiadi usai penandatangan nota kesepahaman, antara Indonesia dan Inggris yang sepakat memperkuat kerja sama keamanan siber antara kedua negara. Penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dilakukan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi dan Menteri Muda Inggris untuk Urusan Asia Pasifik Mark Field di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Jakarta, Selasa 14 Agustus 2018. Usai penandatangan nota kesepahaman Djoko Setiadi mengatakan dalam beberapa tahun terakhir kemajuan teknologi tidak dipungkiri ikut membentuk ancaman siber yang bisa membahayakan keamanan negara, seperti pembajakan informasi rahasia dan peretasan. Sejauh ini, selain Inggris, menurut Djoko Indonesia juga telah menjalin kerja sama keamanan siber dengan Australia, Belanda, dan beberapa negara lainnya.
‘’Jadi begini kalau kita lihat itu namanya cyber kan berlaku bagi bangsa di seluruh dunia baik itu ancaman maupun perlindungan ataupun teknologi kita harus betul – betul meng-adopt mana yang terbaik. Artinya apa? Supaya kita aman dari ancaman – ancaman pihak luar. Itu pernyataan kawan – kawan di negara lain juga sama. Jadi bahwa serangan cyber, pertahanan itu bukan cuma punya Indonesia. Tapi seluruh bangsa di dunia punya kepentingan yang sama untuk itu. Mereka dengan gencar terus bukan hanya Inggris saja, kemarin juga dengan Belanda, dengan Australia, kita semua negara – negara tetangga berhimpun untuk menghadapi bahaya ancaman serangan cyber. Kan kawan – kawan dengar sendiri apa yang terjadi di dalam negeri kita, misalnya KPU kemarin waktu Pilkada serentak. Pemilu yang lalu juga sudah terjadi serangan – serangan seperti itu’’.
Lebih lanjut Djoko mengatakan penguatan kerja sama keamanan siber, juga penting diperhatikan pemerintah menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang untuk mengantisipasi kecurangan. Menurut Djoko, beberapa waktu lalu, sejumlah negara yang melakukan pemilihan umum telah memperkuat keamanan sibernya untuk mengantisipasi kecurangan pada pemilu. Oleh karena itu pihaknya kini terus berupaya melakukan kerjasama untuk menghadapi berbagai ancaman siber saat berlangsungnya Pemilu 2019. VOI/Rezha
