Tuesday, 11 December 2018 08:47

Bawaslu Siap Awasi Pemilu 2019, Wapres JK: Waspadai Politik Uang & Kebencian

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Foto KBRN Foto KBRN

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Kordinasi (Rakornas) jajarannya di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Pusat, Senin (10/12/2018). Rapat ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Bawaslu di Indonesia. Tujuannya kata Ketua Bawaslu, Abhan Misbah untuk mematangkan kesiapan pengawasan jelang Pemilu 2019 mendatang.

"Kegiatan rakornas ini kami laksanakan dalam rangka memperkuat kordinasi pengawasan pemilu baik tingkat pusat maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menyongsong penyelengaraan pemilu yang luber dan jurdil sesuai tagline kami dalam rangka mewujudkan pemilu yg berintegritas," ucap Abhan saat menyampaikan sambutannya.

Selain Abhan dan Komisioner Bawaslu lainnya, turut hadir pula Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman beserta sejumlah pejabat negara lainnya.

Orang nomor 1 di Bawaslu itu menyatakan lembaganya siap mengawasi Pemilu 2019 mendatang. Ada puluhan ribu personil yang telah dipersiapkan mengawas pemilu di tingkat daerah. 

"1114 anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kami juga membentuk Panwas Kecamatan, di seluruh Kecamatan beranggotakan 3. Selanjutnya jajaran di Desa/Kelurahan juga bentuk sudah Panwas Kelurahan sebanyak 83.000. Ini sudah bekerja mengawasi tahapan Pemilu," ungkap Abhan.

Selain Panwas di tingkat daerah, Bawaslu menurut Abhan juga akan menambah pengawasan dengan merekrut pengawas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tapi baru akan dibentuk sebulan jelang hari pencoblosan.

"Tinggal 1 program Pengawas TPS, memang UU menyebutkan Panwas TPS ini dibentuk 23 hari sebelum pemungutan suara dan masa kerjanya 7 hari setelah pemungutan," tambah Abhan.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden, Jusuf Kalla mencoba menganalogikan Pemilu Indonesia seperti olahraga Badminton. Perlu wasit untuk mengawasi jalannya pertandingan.

"Karena Politik itu khususnya Pemilu, seperti main badminton. Kita dapat menang kalo smashnya masuk, karena begitu smash kita keluar atau nyangkut di net, yang dapat poinnya lawan. Nah itulah kira - kira situasi Pemilu di Indonesia nanti yang perlu diawasi nanti. Jadi yang menentukan itu wasit," ucap Jusuf Kalla.

Sehingga Wakil Kepala Negara mendorong Bawaslu agar berkomitmen menjaga Pemilu yang baik. Tanpa Politik Uang dan Politik Kebencian. Yang belakangan berkembang di negara - negara maju termasuk Indonesia.

"Tadi seruan dari para pimpinan agama, yang tentu kita semua menghindari Politik Uang dan Politik Kebencian itu sangat penting. Bukan hanya seruan berdasarkan agama. Tetapi seruan dalam Demokrasi itu juga penting menghindari politik itu," tutup Kalla. KBRN
Read 536 times Last modified on Tuesday, 11 December 2018 14:37