Tuesday, 18 December 2018 10:44

Pemerintah Tolak Penindasan HAM Uighur di China.

Written by 
Rate this item
(0 votes)
Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri), memberikan pernyataan pers usai membuka Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (17/12/2018). (ANTARA/Fransiska Ninditya) Wakil Presiden Jusuf Kalla, didampingi Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kiri), memberikan pernyataan pers usai membuka Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018 di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (17/12/2018). (ANTARA/Fransiska Ninditya)

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia menolak adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden  Jusuf Kalla usai memberikan pidato kunci pada Konferensi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 di Jakarta, Senin. Jusuf Kalla  mengatakan, Indonesia menolak dengan tegas terhadap tindak pelanggaran HAM, namun tidak bisa turut campur dalam persoalan domestik yang terjadi di China.

Kecaman terhadap Pemerintah China muncul salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai tindak kekerasan terhadap Muslim Uighur, seperti yang diberitakan media massa Internasional dengan penyiksaan, pengucilan dan pelarangan menjalankan ibadah, harus dihentikan. antara 

Read 427 times Last modified on Tuesday, 18 December 2018 14:22