Pemerintah Indonesia akan mengkampanyekan rencana keanggotaan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB disela keikutsertaannya pada Sidang ke 40 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Rencana tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Kamis di Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi direncanakan akan menghadiri Sidang Dewan HAM PBB tersebut. Arrmanatha mengatakan tema kampanye keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB tersebut adalah True Partner for Democracy, Development and Social Justice. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilaksanakan pada bulan November 2019 mendatang untuk periode keanggotaan tahun 2020 hingga 2022.
“Selain menghadiri Sidang Dewan HAM, Ibu Menteri juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2020 sampai dengan 2022. Yang pemilihannya menurut rencana akan dilakukan pada bulan November 2019. Seperti teman-teman ketahui bahwa tema Indonesia untuk pencalonan adalah True Partner for Democracy, Development and Social Justice.”
Sementara itu Direktur HAM Kementerian Luar Negeri Achsanul Habib mengatakan rencana keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB adalah untuk mewakili kawasan Asia Pasifik. Untuk kawasan ini, menurutnya tersedia empat posisi yang akan diperebutkan oleh 5 negara termasuk Indonesia, yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, Iran dan Kepulauan Marshal. Ia optimis Indonesia akan mampu menduduki posisi anggota Dewan HAM PBB mengingat sejarah komitmen Indonesia terhadap pemajuan nilai-nilai HAM, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (voi/ndy)
