Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengingatkan kepada semua pihak tidak membuat gerakan massa yang mengganggu ketertiban umum usai Pemilu 2019. Wiranto mengatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak akan mengizinkan gerakan massa yang hanya berdasarkan klaim dari salah satu pihak.
Wiranto usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/4) menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum membolehkan seseorang menyampaikan pendapat dan mengajak orang melakukan demonstrasi. Namun dalam aturan tersebut juga diatur batasan dalam menyampaikan pendapat, yakni tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. (cnnindonesia)
