Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin mengatakan, Indonesia membutuhkan keberadaan oposisi konstruktif untuk mengawal kinerja pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan ke masyarakat. Hal itu dikatakan Ujang Komaruddin, di Jakarta, Senin.
Ia menilai, tidak perlu partai politik yang awalnya berseberangan dengan koalisi pengusung Presiden terpilih Joko Widodo untuk merapat menjadi satu kapal besar dalam pemerintahan. Jika memang terjadi rekonsiliasi, maka model yang seharusnya adalah berbagi tugas sesuai proporsi masing-masing, bukan berbagi kekuasaan. Menurut Ujang Komaruddin, jika rekonsiliasi berbagi kekuasaan, maka nantinya tidak akan ada yang menjadi oposisi murni dan konstruktif, akibatnya pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang baik.
Metrobali.
