February
LaNyalla harapkan HPN 2022 jadi momentum bangun persatuan bangsa
Written by Sugiyanto
(Voinews) Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/ berharap Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 menjadi momentum bagi insan pers untuk lebih membangun persatuan bangsa. Hal itu dikatakan LaNyalla dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin. Menurut dia, masih tajamnya polarisasi di masyarakat, disertai banyaknya berita bohong atau hoaks bisa berujung pada perpecahan bangsa sehingga pers diharapkan mampu menangkalnya. Upaya tersebut, menurut LaNyalla, bisa dilakukan dengan menyajikan informasi yang kredibel, akurat, bermanfaat dan berkualitas di tengah perkembangan teknologi terutama informasi yang sangat cepat melalui media sosial. Ia menyatakan, perayaan HPN 2022, juga diharapkan bukan sekadar seremonial, namun lebih diutamakan pada implementasi di lapangan. Sementara itu, puncak perayaan peringatan HPN tahun ini diselenggarakan di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu (9/2) dan dijadwalkan Presiden Joko Widodo hadir secara virtual. ANTARA
February
(Voinews) Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat-PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sejumlah wilayah aglomerasi, termasuk Jabodetabek, naik ke level 3 PPKM. Hal itu dikatakan Menko Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers evaluasi PPKM seperti dilaporkan Antara secara daring di Jakarta, Senin. Ia mengatakan Bali juga naik ke level 3 PPKM. Sementara Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu juga menjelaskan sejumlah penyesuaian dalam aturan PPKM level 3 dengan kebijakan pengetatan yang lebih terarah bagi kelompok lansia/ komorbid dan belum divaksin. Hal itu dilakukan lantaran karakteristik varian Omicron berbeda dengan varian Delta. Meski lebih cepat menular, varian Omicron memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah dibanding Delta, Namun, kriteria lansia, komorbid dan belum divaksin/ memiliki risiko tinggi apabila terpapar Omicron tersebut. ANTARA
February
Erick Thohir pacu BUMN jadi katalisator ekonomi digital Indonesia
Written by Sugiyanto
(Voinews) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meningkatkan BUMN untuk menjadi katalisator ekonomi digital Indonesia. Hal itu dikatakan Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Menteri BUMN mengatakan Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum perkembangan disrupsi digital. Erick Thohir menyebutkan kehadiran disrupsi digital tak sekadar memberikan tantangan/ melainkan juga membuka kesempatan bagi peningkatan daya saing Indonesia di kancah global. Besarnya potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan akan terus bertumbuh hingga Rp1.736 triliun pada 2025 atau tumbuh signifikan dibandingkan 2015 yang sebesar Rp112 triliun, 2019 yang sebesar Rp560 triliun/ dan 2020 yang sebesar Rp616 triliun. Kontribusi terbesar ekonomi digital Indonesia datang dari sektor e-commerce/ transportasi dan makanan/ travel daring dan media daring. Menurut Erick Thohir, Indonesia harus menciptakan ekosistem digital sendiri, jangan sampai Indonesia terus terlena dengan melimpahnya sumber daya alam dan besarnya pasar yang selama ini kerap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi negara lain. ANTARA
February
(Voinews) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I 2022 hingga lebih dari 5 persen year on year(YOY).Hal itu dikatakan Airlangga dalam keterangan pers evaluasi PPKM di Jakarta, Senin. Dari beberapa hasil survei masyarakat tampak optimistis sehingga Airlangga memprediksi perekonomian Indonesia pada 2022 dapat mencapai 4,7 persen sampai 5,6 persen year on year. Sementara sepanjang tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) baru mengumumkan pertumbuhan ekonomi menyentuh 3,7 persen year on year, dengan perekonomian pada kuartal IV 2021 tumbuh 5,02 persen. Airlangga menyebutkan pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp455,62 triliun untuk penanganan COVID-19 pada 2022. Khusus untuk penanganan kesehatan, pemerintah menyediakan menyediakan senilai Rp122,5 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan senilai Rp154,8 triliun untuk program perlindungan masyarakat dan Rp178,3 triliun untuk program penguatan pemulihan ekonomi nasional. ANTARA