VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement- I-EU CEPA akan memasuki putaran ke-4 pada tanggal 19-23 Februari 2018 di Surakarta, Jawa Tengah. Perundingan ini merupakan kelanjutan Putaran ke-3 yang dilaksanakan pada bulan September 2017 di Brussels, Belgia.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, dan terdiri dari wakil berbagai instansi pemerintah yang berwenang atas isu-isu yang dirundingkan. Ketua Juru Runding Uni Eropa adalah Helena König, Director for Asia and Latin Amerika, Directorate General for Trade, European Commission.

Perundingan di Surakarta ini akan mencakup semua isu runding yang telah disepakati, termasuk perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, persaingan usaha, perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, UMKM, perdagangan barang dan jasa pemerintah, karantina, aturan standar, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kerja sama dan pengembangan kapasitas.

Khusus pada putaran ke-4 ini, Indonesia akan mengintensifkan perundingan akses pasar dan pembahasan naskah perjanjian. “Kita melihat Putaran ke-4 ini sangat penting untuk mendorong perundingan memasuki tahapan substansial, baik untuk perundingan akses pasar khususnya perdagangan barang dan jasa, serta perundingan teks,” ujar Iman Pambagyo.

Perundingan I-EU CEPA akan menjadi perundingan yang paling ambisius yang pernah dilakukan Indonesia, di mana Indonesia dan EU menargetkan eliminasi tarif bea masuk untuk lebih dari 90% pos tarif. “Perundingan I-EU CEPA merupakan perundingan bilateral terluas dan terdalam yang pernah dijalani Indonesia, karena kedua pihak sepakat untuk mewujudkan sebuah perjanjian yang modern dan komprehesif yang tidak saja menempatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa ke tingkatan lebih tinggi, tetapi juga mengikat kedua ekonomi ke dalam mata rantai nilai yang saling menguntungkan untuk memasuki pasar ketiga," lanjut Iman.

Peningkatan ekspor ke Uni Eropa dan investasi dari Uni Eropa berikut barang dan jasa yang diperlukan untuk investasi itu merupakan target utama Indonesia. Presiden RI menetapkan perundingan I-EU CEPA sebagai salah satu prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2018. Selain isu substansi perundingan, jangka waktu penyelesaian dan implementasi perundingan juga menjadi perhatian khusus Pemerintah.

Salah satu kepentingan Indonesia adalah penyelesaian isu hambatan yang dihadapi oleh produk palm oil Indonesia di pasar Uni Eropa. Salah satu kasus yang disorot secara khusus adalah keputusan Parlemen Eropa tanggal 17 Januari 2018 terkait peningkatan penggunaan renewable energy menjadi 35% pada tahun 2030 dan penerapan phase-out bagi kontribusi biofuels yang berasal dari palm oil pada tahun 2021. Indonesia menyayangkan keputusan Parlemen Eropa yang bersifat diskriminatif dengan membedakan palm oil dari biofuels berbahan dasar tanaman lainnya. Kedua pihak akan mengadakan sesi khusus pembahasan isu keberlanjutan dan palm oil di tengah-tengah perundingan di Surakarta ini.

Indonesia dan Uni Eropa juga terus melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk mencapai perjanjian yang saling menguntungkan. Di sela-sela perundingan, kedua pihak akan melakukan audiensi dengan perwakilan dunia usaha dan industri, di samping sesi khusus dengan LSM dan masyarakat madani (civil society organizations). “Pada akhirnya, sebuah perjanjian perdagangan harus memberi manfaat kepada sebanyakbanyaknya pemangku kepentingan, baik dari kalangan dunia usaha maupun masyarakat madani. Oleh sebab itu, komunikasi harus terus dilakukan dan masukan serta kekhawatiran mereka harus mendapat perhatian,” ujar Iman.

Pada umumnya kalangan dunia usaha mendukung penyelesaian CEPA dan beberapa industri padat karya bahkan mengusulkan adanya percepatan implementasi perjanjian. Pada tahun 2017, Uni Eropa adalah tujuan ekspor terbesar ke-6 dan asal impor terbesar ke-4 bagi Indonesia, dengan nilai masing-masing sebesar USD 16,2 miliar dan USD 11,2 miliar, sementara total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai USD 27,4 miliar. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, neraca perdagangan kedua ekonomi menunjukkan surplus bagi Indonesia, Sedangkan nilai investasi Uni Eropa di Indonesia baru mencapai nilai USD 2,8 miliar.

Mengenai I-EU CEPA

Proses perundingan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa dimulai dengan komitmen Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa untuk membentuk Vision Group pada tahun 2009 yang bertugas untuk melakukan kajian kelayakan. Vision Group ini selanjutnya memberikan rekomendasi pada tahun 2011 bagi dirundingkannya sebuah CEPA antara kedua pihak. Setelah lama vakum, akhirnya pada tanggal 18 Juli 2016, perundingan I-EU CEPA diluncurkan secara resmi melalui Joint Announcement di Jakarta dan Brussels. Peluncuran diikuti oleh “Kick-Off Meeting” tanggal 20-21 September 2016 di Brussels, Belgia.

Kedua pihak berhasil memperdalam pemahaman tentang target atas berbagai isu runding yang tertuang dalam “Scoping Paper” yang telah disepakati oleh Presiden RI dan Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker bulan April 2016 di Brussel, Belgia. Perundingan kemudian dilanjutkan di Putaran ke-2 pada bulan Januari 2017 di Bali dan Putaran ke-3 pada bulan September 2017 di Brussels.

Harapan dari Pemerintah RI, perundingan ini dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun. Di kawasan Asia Tenggara, Uni Eropa telah memiliki FTA dengan Singapura dan Vietnam. Perundingan dengan Singapura diluncurkan pada tahun 2010 dan disepakati pada tahun 2014, sementara itu perundingan dengan Vietnam diluncurkan pada tahun 2012 dan disepakati pada tahun 2016. Hingga saat ini kedua perundingan tersebut belum berlaku dan masih menunggu proses ratifikasi (untuk FTA dengan Singapura), dan penandatanganan (untuk FTA dengan Vietnam). Perjanjian Uni Eropa dengan kedua negara tersebut bersifat komprehensif dan mencakup isu-isu perundingan yang sama dengan I-EU CEPA.

Ratu Maxima dari Belanda melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 11 hingga 13 Februari 2018. Ratu maxima dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus PBB untuk Inklusi Keuangan melakukan pertemuan  dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani pada Selasa 13  Februari di Jakarta.

Usai pertemuan, Puan Maharani  kepada media menjelaskan, Ratu Maxima mengapresiasi inklusi keuangan di Indonesia. Sejak kedatangannya yang pertama hingga kunjungannya kali ini, sudah banyak sekali kemajuan yang dilakukan Indonesia dimana pemberian bantuan sosial kepada masyarakat telah dilakukan secara non tunai.

Menteri Puan mencontohkan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah membagikan Kartu Indonesia Pintar kepada 19,7 juta anak sekolah dan didistribusikan melalui bank pemerintah atau non tunai. Ia menambahkan, pemberian bantuan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta Ibu juga telah didistribusikan secara non tunai. Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai kepada keluarga penerima manfaat juga disalurkan melalui bank milik pemerintah.

Oleh sebab itu, Ratu Maxima mengapresiasi  inklusi keuangan di Indonesia yang maju tiga kali lipat dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

"Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia dan berharap bahwa kedepannya itu Indonesia sebagai negara yang sangat besar memang bisa melaksanakan keuangan inklusi itu lebih tersistem dan terprogram sehingga memang by name by adress yang aksesnya, jelas kemudian bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik dan tentu saja beliau mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan keuangan inklusinya. Sehingga berharap kedepannya keuangan inklusi yang ada di Indonesia itu nanti lebih besar dan bisa lebih sederhana dari sekarang. ungkap Puan Maharani"

Puan Maharani lebih lanjut mengatakan, Ratu Maxima dalam pertemuan juga menyampaikan bahwa yang paling diperlukan adalah konektivitas diantara wilayah-wilayah terluar dan terdepan Indonesia, dimana bantuan sosial tidak dapat diterima dengan baik.

Menurut Ratu Maxima, akan lebih baik jika pemerintah bisa datang kepada rakyat dibandingkan dengan masyarakat yang datang ke bank-bank. Kedepannya, pemerintah akan menyediakan 47 ribu e-warong dimana masyarakat penerima manfaat Program keluarga Harapan dapat berbelanja melalui online. Ratu Maxima terakhir berkunjung ke Indonesia pada 2016./Sekar 

Menteri Kesehatan, Prof. Nila F. Moeloek, mengatakan, investasi di bidang kesehatan melonjak tajam. Hal itu disampaikan pada acara breakfast meeting yang dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan 34 Kepala Perwakilan RI pada hari Selasa, 13 Februari 2018. Dalam breakfast meeting yang diadakan di Hotel Borobudur tersebut, Menteri Kesehatan RI memaparkan pertumbuhan investasi di sektor kesehatan pasca disahkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, total nilai investasi di sektor kesehatan melonjak dua kali lipat sejak disahkannya Inpres dimaksud. “Total nilai investasi di industri farmasi berada di angka Rp 2,6 triliun pada periode 2014-2015. Namun sejak disahkannya Inpres Nomor 6 tahun 2016, angka investasi di sektor ini melonjak ke angka Rp 5,38 triliun pada periode 2016-2017”, ujar Menteri Kesehatan. “Sementara peningkatan nilai investasi di industri alat kesehatan naik lebih tinggi lagi dari Rp 718 miliar di tahun 2014-2015 melompat ke angka Rp 3,91 triliun di tahun 2016-2017” Lanjut Menteri Kesehatan.

Kepala Perwakilan RI memiliki peran yang besar untuk menjaga momentum positif ini. Menteri Kesehatan menyampaikan beberapa langkah yang kiranya dapat dilakukan oleh para Kepala Perwakilan untuk terus mengawal tren positif di sektor kesehatan, antara lain, dengan mencari peluang kerja bagi perawat asal Indonesia, peningkatan ekspor alat-alat kesehatan, peningkatan investasi asing di sektor kesehatan, serta pembentukan kerja sama sister hospital antara rumah sakit di Indonesia dengan rumah sakit di luar negeri.

Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir, menyampaikan bahwa Indonesia sebenarnya kebanjiran tawaran kerja sama di bidang industri kesehatan. “Seperti disampaikan oleh beberapa Duta Besar kita, beberapa potensi kerja sama yang sudah kita terima sejauh ini, antara lain, kerja sama pengembangan energi nuklir untuk kesehatan dengan International Atomic Energy Agency (IAEA), tawaran pengembangan insulin dan digital health dengan Denmark, tawaran kerja sama pengembangan mobile healthcare untuk wilayah terpencil dengan Belanda, serta pengembangan industri biofarma dengan Perancis”, ujar Wakil Menteri Luar Negeri. Untuk itu, Wakil Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya agar Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan menyusun program kerja untuk segera merealisasikan langkah-langkah diplomasi kesehatan Indonesia demi peningkatan kerja sama internasional di sektor kesehatan.

Kepada wartawan, Menteri Kesehatan bersama-sama dengan Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri memegang peranan penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi industri kesehatan asing, namun juga menjadi pemain besar di tingkat dunia, baik sebagai perumusperaturan internasional di sektor kesehatan maupun sebagai global market player, melalui kolaborasi antara Pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. “Indonesia selalu terlibat aktif dalam perumusan peraturan kesehatan di forum internasional. Indonesia, antara lain, merupakan anggota Executive Board WHO tahun 2018-2021, anggota Troika Steering Group Global Health Security Agenda, dan anggota Health Working Group G-20”, ujar Menteri Kesehatan.

Breakfast meeting ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri) tahun 2018 yang telah dimulai sejak tanggal 12 hingga 15 Februari 2018 dengan mengumpulkan 134 Kepala Perwakilan RI di luar negeri. Raker Keppri tahun 2018 difokuskan untuk membahas langkah-langkah diplomasi mengenai isu-isu strategis nasional, termasuk sektor kesehatan, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada pembukaan Raker Keppri sehari sebelumnya./Sekar/Rilis Kemenlu

Ekspor Indonesia ke Taiwan terus mengalami peningkatan. Pada periode Januari hingga November tahun 2017, Ekspor Indonesia ke Taiwan mencapai USD 4,4 miliar, meningkat 12,06% dibandingkan periode yang sama di tahun 2016.

Selama periode Januari–November tahun 2017, Indonesia mengalami surplus perdagangan USD 1,47 miliar dari perdagangan dengan Taiwan. Angka ini naik 3,06% dibandingkan periode yang sama tahun 2016. 

"Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia-KDEI Taipei akan terus mendorong peningkatan ekspor ke Taiwan dan kita harapkan Indonesia selalu surplus perdagangan dengan Taiwan,” ungkap Kepala KDEI Taipei Robert J. Bintaryo melalui pers rilis.

Selama Januari hingga November tahun 2017 total keseluruhan perdagangan Taiwan dengan Indonesia mencapai USD 7,34 miliar atau naik sebesar 14,06% dibandingkan periode yang sama di tahun 2016.

Saat ini, Indonesia menjadi negara asal impor urutan ke-10 dengan nilai USD 4,406 miliar atau 1,86% dari total impor Taiwan. Ekspor utama Indonesia ke Taiwan tahun 2017, didominasi oleh batu bara, gas alam, minyak mentah, kapasitor elektrik, dan timah yang belum ditempa.

Untuk tahun 2018 ekspor Indonesia ke Taiwan ditargetkan naik 7,8%. Sedangkan untuk produk target ekspor antara lain produk makanan dan minuman, furnitur, kerajinan, pertanian, bahan tambang, alas kaki, garmen, dan perikanan. Sementara itu, impor utama Indonesia dari Taiwan didominasi oleh minyak bumi olahan, kain rajutan, kondensor untuk tenaga uap, kain dari serat sintetis, serta mesin untuk manufaktur produk plastik dan karet.

Robert menjelaskan, KDEI-Taipei secara berkelanjutan melakukan promosi produk Indonesia dengan berpartisipasi dalam pameran berskala internasional di Taiwan. Selama tahun 2017, pameran yang diikuti antara lain Taiwan International Halal Expo, Taiwan Fisheries and Seafood Show 2017, dan Agriculture Week 2017, serta Taiwan Coffee Show 2017.

Selain itu, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Taiwan antara lain misi dagang, misi pembelian yang juga terintegrasi dengan promosi investasi, pariwisata, dan kerja sama industri. “KDEI Taipei juga memfasilitasi pengusaha Indonesia dan Taiwan dalam kegiatan business matching sebagai tindak lanjut baik dari inquiry eksportir maupun importir Taiwan,” tutur Robert.Sekar/Pers Rilis Biro Humas Kemendag