Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 2536

02
March

Pemerintah Indonesia akan segera menyampaikan perubahan sertifikat Vehicle Type Approval (VTA) kendaraan bermotor tipe completely build up (CBU) sesuai ketentuan impor yang saat ini berlaku di Vietnam.

Dengan penyesuaian VTA ini, Indonesia dapat segera memulihkan ekspor mobil ke negara tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan setelah memimpin Delegasi Indonesia dalam konsultasi teknis dengan Pemerintah Vietnam di Hanoi, Vietnam pada 27-28 Februari 2018.

“Pemerintah Indonesia akan segera menyampaikan perubahan atas sertifikat VTA kepada Pemerintah Vietnam guna mendapatkan respons pada kesempatan pertama. Diharapkan ekspor otomotif nasional ke Vietnam dapat direalisasikan dalam waktu dekat,” ungkap Oke melalui Pers Release yang diterima VoI RRI pada Kamis, 1 Maret.

Ekspor produk otomotif Indonesia dalam bentuk kendaraan bermotor tipe CBU ke Vietnam sampai dengan bulan Maret 2018 terhenti. Hal ini menyusul kebijakan Pemerintah Vietnam yang memberlakukan dua peraturan baru terkait impor kendaraan bermotor.

Kedua peraturan tersebut adalah Prime Minister Decree No. 116/2017 (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import of Motor Vehicle and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services) dan Circular No. 03/2018 (regulation on the checking on imported automobiles for technical safety and environmental protection in line with the Decree No. 116/2017/ND-CP).

Untuk membuka kebuntuan ekspor, Pemerintah Indonesia mengutus delegasi yang melakukan rangkaian konsultasi teknis dengan Pemerintah Vietnam dan asosiasi kendaraan bermotor Vietnam.

Delegasi Indonesia terdiri atas perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan GAIKINDO. Delegasi Indonesia melakukan pertemuan-pertemuan terpisah dengan Deputy Minister of Industry and Trade Tran Quoc Kanh, Vice Chairman of The Government/Prime Minister Office Nguyen Cao Luc, Deputy Minister of Transport Le Dinh Tho, dan Chairman of Vietnam Automobile Manufacturers’ Association (VAMA) Toru Konishita.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Oke menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan Pemerintah Vietnam. “Indonesia juga sudah mengirimkan contoh VTA kepada otoritas Vietnam guna memperoleh konfirmasi atas keberterimaan VTA sesuai ketentuan PM Decree 116 dan Circular 03,” kata Oke.

Menanggapi hal itu, Deputy Minister Le Dinh Tho menyampaikan bahwa pada dasarnya VTA yang dimiliki Indonesia telah diterima secara positif oleh Vietnam. Namun, masih diperlukan beberapa penambahan informasi terkait elemen data sebagaimana diatur dalam regulasi Pemerintah Vietnam. 

Sementara itu, Chairman VAMA Toru Konishita menyampaikan bahwa VTA Indonesia sudah mencakup hal-hal yang dituangkan dalam peraturan Pemerintah Vietnam. VAMA mengharapkan pengiriman kendaraan dari Indonesia dapat kembali normal.

Vietnam Register, lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi aspek keselamatan alat transportasi, mengklarifikasi bahwa inspeksi sampel kendaraan yang masuk ke Vietnam dilakukan secara acak terhadap tiap kapal yang masuk ke negara tersebut. Pengujian berupa uji emisi dan uji keselamatan dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Indonesia akan tetap mengobservasi implementasi kebijakan inspeksi lot-by-lot tersebut.

“Pemerintah Indonesia siap mengonsultasikan kembali kebijakan Pemerintah Vietnam yang menginspeksi setiap pengiriman produk otomotif bila dirasa memberatkan eksportir otomotif Indonesia,” tambah Oke.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati mengatakan hasil konsultasi ini akan segera ditindaklanjuti agar ekspor produk otomotif Indonesia ke Vietnam dapat segera dilakukan. “Langkah maju telah dicapai pada konsultasi teknis dengan Kementerian Transportasi Vietnam. Hal tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Perhubungan Indonesia selambat-lambatnya minggu kedua Maret 2018. Ekspor produk otomotif ke pasar Vietnam diharapkan akan kembali terbuka,” tutur Pradnyawati.

Vietnam mengimpor 38 Ribu Mobil Penumpang Tipe CBU dari Indonesia

Tahun Lalu Berdasarkan data statistik Pemerintah Vietnam, sepanjang tahun 2017 Vietnam mengimpor mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia sebanyak 38.832 unit dengan nilai USD 718 juta.

Impor di tahun 2017 tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari dengan jumlah 6.345 unit dan nilai USD 123,4 juta. Impor mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia ini turun drastis setelah diterbitkannya Decree 116/2017. Dampaknya, mobil penumpang tipe CBU dari Indonesia yang diimpor oleh Vietnam mencapai titik terendah hanya 592 unit dengan nilai USD 10,9 juta pada November 2017.

“Kementerian Perdagangan berkomitmen terus mengawal ekspor produk otomotif Indonesia ke Vietnam agar target total perdagangan Indonesia–Vietnam sebesar USD 10 miliar di tahun 2020 dapat terwujud,” pungkas Oke./Sekar

01
March

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita bertolak ke Singapura pada Rabu malam (28/2). Mendag diagendakan menghadiri Pertemuan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-24 atau 24thASEAN Economic Ministers' Retreat/AEM Retreat dan Pertemuan Menteri Terkait Lainnya, yang akan berlangsung pada 28 Februari–3 Maret 2018.

Pertemuan yang bertajuk "Resilient and Innovative" ini  dipimpin oleh Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang. "Beberapa isu yang akan dibahas dalam rangkaian AEM Retreat ke-24 adalah Implementasi Cetak Biru MEA 2025 dalam memperdalam integrasi ekonomi kawasan, Persiapan pertemuan konsultasi AEM dengan EU Trade Commissioner, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Selain itu, akan dibahas pula usulan capaian ekonomi prioritas yang diusung Singapura sebagai Ketua ASEAN 2018," ungkap Menteri Enggar melalui siaran Pers yang diterima VOI RRI pada Kamis, 1 Maret.

Rangkaian pertemuan AEM selama di Singapura  meliputi AEM Retreat ke-24, AEM-European Union Trade Commisioner Consultations ke-16, Ministerial Panel ASEAN-European Union Business Summit ke-6, Inter-sessional Regional Comprehensive Economic Partnership Ministerial Meeting ke-4.

Menteri Perdagangan akan melakukan pertemuan  bilateral dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Selandia Baru, Jepang, India, Chairman of EU-ASEAN Business Council, dan EU Trade Commissioner. Sebelumnya, telah digelar terlebih dahulu Preparatory Senior Economic Officials’ Meeting (Prep-SEOM) yang didahului dengan SEOM Working Dinner pada tanggal 27 malam.

Pertemuan tersebut bertujuan membahas dan menetapkankegiatan yang akan disampaikan kepada Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN dalam forum AEM Retreat ke24 dan pertemuan Menteri Terkait Lainnya. Beberapa isu yang akan dibahas dalam Prep-SEOM adalah perkembangan integrasi ASEAN khususnya di bidang jasa, perkembangan perundingan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA), dan persiapan konsultasi antara Menteri Ekonomi ASEAN danEU Trade Commissioner.

Selain itu, terdapat juga pertemuan yang membahas perkembangan penandatanganan ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), ASEAN-Hong Kong Investment Agreement (AHKIA), dan Mutual Recognition Agreement on Inspection and Certification System on Food Hygiene for Prepared Foodstuff, dan perkembangan pembahasan Automatic MFN under ASEAN Trade in Goods Agreement pada 27 Februari 2018./Sekar

26
February

Awali kunjungan kerja ke Lebanon, Menteri Luar Negeri-Menlu RI disambut jajar kehormatan Angkatan Laut Kontingen Garuda di KRI Usman Harun di Port of Beirut (25/2). Kepada 100 personel angkatan laut kontingen Garuda yang memperkuat pasukan maritim Pasukan Sementara PBB di Lebanon -UNIFIL, Menlu RI menyampaikan rasa bangga dan penghargaan atas kontribusi dan professionalitas angkatan laut Indonesia dalam berkontribusi kepada perdamaian dunia.
 
“Saya sampaikan apresiasi kepada pasukan perdamaian Garuda yang menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia,” demikian tegas Menlu RI kepada personel angkatan laut kontigen Garuda di Port Beirut, Lebanon.
 
Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berkontribusi bagi perdamaian dunia. Kontingen Garuda, telah berkontribusi menjaga perdamaian di Sinai sejak tahun 1957 atau hanya 1 dekade setelah Kemerdekaan Indonesia. Pengiriman kontingen Garuda mengirimkan pesan kepada dunia mengenai komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia  yang berksinambungan dan bukan _one off_. Karena kontribusi yang berkesinambungan dan rekam jejak inilah Indonesia mengajukan diri untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
 
“Dunia akan dapat melihat rekam jejak komitmen Dan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dunia. We care about world peace, we care about humanitarian issue,” tutur Menlu Retno.
 
Kontingen Garuda saat ini telah menjadi tulang punggung operasi maritim UNIFIL. Dari 15 negara yang ikut dalam operasi maritim UNIFIL, hanya Indonesia bersama 5 negara lainnya yang berkontribusi kapal dan pasukan. Dalam kaitan ini, pada kesempatan bertemu dengan pasukan angkatan laut Indonesia, Menlu RI mengingatkan kembali pentingnya pasukan Indonesia untuk terus menunjung tinggi profesionalitas, kinerja, disiplin, dedikasi, dan menjaga reputasi Indonesia dan TNI di UNIFIL.
 
“Saya mengingatkan agar pasukan Angkatan Laut di Kontingen Garuda, untuk selalu menjaga nama baik Indonesia dengan selalu mematuhi hukum dan menghormati budaya setempat, serta menjaga sikap dan perilaku setiap berinteraksi dengan masyarakat setempat,” tegas Menlu Retno.
 
Berdasarkan permintaan Pemerintah Lebanon, PBB membentuk Maritime Task Force UNIFIL sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006. Partisipasi angkatan laut Kontingen Garuda di Maritime Task Force UNIFIL dimulai sejak tahun 2009 berlokasi di Markas Besar UNIFIL di Naqoura dan di Port of Beirut. Adapun mandat dan tugas dari pasukan maritim UNIFIL adalah, untuk membantu angkatan laut Lebanon dalam mengawasi peraitan dan garis pantai Lebanon, mencegah masuknya senjata dan barang ilegal melalui perairan Lebanon, serta melatih kemandirian anggota angkatan laut Lebanon.
 
Pasukan UNIFIL dibentuk PBB pada tahun 1978 untuk mendukung pelaksanaan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 425 dan 426 yang meminta Israel menarik mundur pasukannya dari Lebanon Selatan. Sejak tahun 2006 dengan mandat resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006, terjadi peningkatan jumlah personil pasukan perdamaian PBB, termasuk dengan keikut sertaan kontigen Garuda dari Indonesia. Saat ini Indonesia merupakan kontributor pasukan terbesar pada UNIFIL dengan jumlah total 1.290 personil di berbagai lokasi termasuk 100 personil angkatan laut Indonesia di Maritime Task Force UNIFIL. Pagelaran pasukan kontingen Garuda di Lebanon juga merupakan pagelaran pasukan Indonesia terbesar di luar negeri./Sekar
23
February

 

Otoritas India menghentikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping-BMAD atasimpor produk melamin asal Indonesia. Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties-DGAD India mengeluarkan notifikasi pada 19 Februari 2018 yang merekomendasikan untuk tidak memperpanjang pengenaan BMAD atas impor produk melamin dari sejumlah negara, salah satunya dari Indonesia.

DGAD tidak menemukan adanya kerugian akibat impor produk melamin dari Indonesia selama periode penyelidikan. Selain itu, kondisi industri domestik melamin India telah sehat dan stabil setelah penerapan BMAD selama lima tahun. Sehingga, tidak ada dasar yang kuat untuk memperpanjang pengenaan BMAD tersebut,kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan melalui Pers Release yang diterima Voice of Indonesia (22/2).
 
Pengenaan BMAD ini telah berlangsung sejak 1 Juni 2012 dengan besaran USD 1.537 per metrik ton. Penyelidikan review pengenaan BMAD dimulai pada 22 September 2017 atas permintaan dari Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., yang merupakan industri domestik melamin India.
 
Selama masa penyelidikan tersebut, Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan telah menyampaikan pembelaan tertulis. Dalam pembelaan tertulis, ditegaskan tidak ada hubungan kausalitas antara
barang impor dan kerugian industri domestik. Selain itu, perusahaan Indonesia yang mengekspor produk melamin ke India dan dikenakan BMAD sudah tidak beroperasi lagi.
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia terakhir mengekspor produk melamin ke India pada 2011 dengan nilai USD 2,2 juta. Pada tahun yang sama, negara tujuan ekspor produk melamin Indonesia antara lain Australia sebesar USD 14,3 juta, Thailand sebesar USD 7,9 juta, dan Korea Selatan sebesar USD 6,5 juta.
 
Menyikapi rekomendasi DGAD India, Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati melihat hal ini sebagai peluang untuk kembali menggiatkan ekspor produk melamin ke India. Tidak diperpanjangnya pengenaan BMAD atas produk melamin harus menjadi dorongan bagi industri melamin Indonesia untuk kembali bangkit dan masuk ke pasar India karena potensi negara tersebut cukup menjanjikan, kata Pradnyawati./Sekar