Akbar
February
(voinews.id)- Konferensi Akademi Fiqih Islam Internasional (IIFA) ke-25 akan diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi pada 20-23 Februari mendatang. Pertemuan itu akan dihadiri Presiden IIFA, Sheikh Dr Saleh bin Abdullah bin Humaid, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Hissein Brahim Taha dan Sekretaris Jenderal IIFA, Profesor Koutoub Moustapha Sano.
Sekjen menjelaskan bahwa pertemuan tersebut akan mengkaji berbagai isu dan masalah kontemporer (nawazil) sekaligus melakukan pertimbangan melalui penalaran yurisprudensi kolektif (ijtihad) untuk memperjelas aturan syariah yang tepat.
“Ini dicapai melalui adanya resolusi yurisprudensial yang disepakati di kalangan ulama komunitas Islam yang diakui di era sekarang,” ucapnya. Moustapha Sano berterima kasih kepada negara tuan rumah Kerajaan Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz dan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri, Pangeran Muhammad bin Salman, atas perhatian dan dukungan yang diberikan untuk pertemuan ini melalui Misi Permanen Saudi untuk OKI.
Sekjen juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Gubernur Wilayah Makkah Al-Mukarramah, Pangeran Khalid Al Faisal atas dukungannya untuk pertemuan tersebut. Sidang IIFA saat ini menyelidiki sejumlah isu penting dengan dimensi sosial dan ekonomi yang memerlukan perlakuan yurisprudensi khusus, seperti “penjelasan hukum syariah tentang wajib belajar (agama dan duniawi) bagi laki-laki maupun perempuan di dalam Islam”, “dampak pandemi corona terhadap hukum syariah tentang ibadah, keluarga dan kejahatan", "dampak pandemi corona pada hukum kontrak, transaksi, dan liabilitas keuangan", dan "hukum menjalankan shalat dalam bahasa selain bahasa Arab dengan atau tanpa alasan dan hukum mengikuti shalat dengan mendengarkan ponsel atau radio.”
Sidang tahun ini juga membahas tentang "klarifikasi aturan media sosial beserta prinsipnya", "visi syariah untuk mengatasi fenomena orang-orang yang tidak diketahui keturunannya", "hukuman aborsi akibat pemerkosaan atau perubahan jenis kelamin di dalam Islam" serta "peran mekanisme pembiayaan sosial Islam dalam mendukung tugas kemanusiaan di daerah konflik dan bencana.”
Selain itu, sidang tersebut juga akan menyelidiki sejumlah isu lainnya yang sangat penting bagi umat Islam di seluruh dunia Islam. Sekitar 200 sarjana dari negara anggota OKI dengan keahlian dan spesialisasi dalam disiplin syariah, ekonomi, kedokteran dan juga sosiologi turut serta dalam sidang saat ini guna membahas 160 makalah penelitian mengenai isu dan topik terkait. IIFA adalah sebuah organisasi sarjana universal dan bagian dari OKI. IIFA dibentuk menyusul resolusi pada KTT Islam ketiga pada Januari 1981, dengan kantor pusatnya berada di Jeddah.
Anggota IIFA terdiri atas ahli hukum, cendekiawan, peneliti, dan intelektual Muslim terkemuka yang memiliki keahlian khusus dalam bidang pengetahuan yurisprudensi, budaya, pendidikan, ilmiah, ekonomi, dan sosial dari berbagai belahan dunia Islam. IIFA dipercaya untuk memberikan penjelasan tentang aturan dan ketentuan syariah mengenai isu-isu yang menjadi perhatian umat Islam di seluruh dunia, secara independen dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad (SAW).
IIFA juga mengkaji isu-isu kehidupan kontemporer, melakukan ijtihad yang autentik dan efektif, yang bertujuan memberikan solusi yang bersumber dari warisan Islam dan terbuka terhadap perkembangan pemikiran Islam.
Sumber: UNA
February
(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan kembali dukungan AS kepada kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan peran Indonesia sebagai koordinator dialog AS-ASEAN. Penegasan dukungan itu diutarakan oleh Blinken dalam pembicaraan melalui telepon bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Kamis (16/2), kata kantor Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS yang disampaikan oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat.
Dalam pembicaraan tersebut, Blinken dan Retno membahas prioritas keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada tahun ini, termasuk pendekatan ASEAN dalam mengatasi krisis di Myanmar serta langkah selanjutnya untuk proses Timor Leste bergabung dengan ASEAN.
Blinken juga menekankan peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam membentuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sekaligus menyoroti kerja sama dengan ASEAN sebagai sarana mencapai kemakmuran dan keamanan.
Dalam pembicaraan bersama Retno, Blinken juga membahas kemitraan strategis AS-Indonesia, sejumlah prakarsa baru di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment/PGII), dan partisipasi Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity/IPEF). Dalam kesempatan yang sama Blinken memuji kepemimpinan Indonesia dan Menlu Retno dalam mendorong isu pendidikan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
antara
February
(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menegaskan kembali dukungan AS kepada kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN dan peran Indonesia sebagai koordinator dialog AS-ASEAN. Penegasan dukungan itu diutarakan oleh Blinken dalam pembicaraan melalui telepon bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada Kamis (16/2), kata kantor Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS yang disampaikan oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta, Jumat.
Dalam pembicaraan tersebut, Blinken dan Retno membahas prioritas keketuaan Indonesia dalam ASEAN pada tahun ini, termasuk pendekatan ASEAN dalam mengatasi krisis di Myanmar serta langkah selanjutnya untuk proses Timor Leste bergabung dengan ASEAN.
Blinken juga menekankan peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam membentuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, sekaligus menyoroti kerja sama dengan ASEAN sebagai sarana mencapai kemakmuran dan keamanan.
Dalam pembicaraan bersama Retno, Blinken juga membahas kemitraan strategis AS-Indonesia, sejumlah prakarsa baru di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (Partnership for Global Infrastructure and Investment/PGII), dan partisipasi Indonesia dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity/IPEF). Dalam kesempatan yang sama Blinken memuji kepemimpinan Indonesia dan Menlu Retno dalam mendorong isu pendidikan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.
antara
February
(voinews.id)- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo agar mengamankan pasokan gas untuk pabrik pupuk. "(Arahan Presiden) agar diamankan pasokan gas dan kita sudah siapkan skenarionya," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Arifin menyebut suplai gas utamanya dikhususkan untuk industri-industri di Sumatera. "Untuk industri-industri terutama di Sumut (Sumatera Utara), yang kritis itu kan daerah di Aceh," tambah Arifin. Menurut Arifin hingga saat ini pasokan pupuk subsidi di dalam negeri sesungguhnya masih aman.
"Ya pupuk yang subsidi kalau untuk pangan itu pupuk harga subsidi, jadi 'nggak' mahal dan pupuknya juga cukup. Alokasinya kan 7 juta ton sekian ya, untuk alokasi pupuk subsidi. Insya Allah aman kalau untuk mendukung kebutuhan pupuk, untuk pertanian bahan pangan ya," ungkap Arifin.
Sebelumnya saat meresmikan pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) pada Jumat (10/2) di Aceh Utara, Provinsi Aceh, Presiden Jokowi meminta agar ada produksi pupuk nasional agar dapat mengatasi masalah pupuk yang dikeluhkan petani.
"Saya ingin kapasitas yang ada di sini 570 ribu ton, dikalikan dua, berarti 1,14 juta ton, itu betul-betul nanti maksimal bisa keluar, sehingga keluhan-keluhan yang ada di petani bisa kita selesaikan," kata Presiden Jokowi pada Jumat (10/2/2023) Di Indonesia, menurut Presiden, kebutuhan pupuk secara nasional mencapai 13,5 juta ton, namun baru terpenuhi 3,5 juta ton.
Presiden Jokowi juga menyebut di Aceh, ada dua pabrik pupuk yang berhenti beroperasi yakni milik PT Aceh ASEAN Fertilizer (AAF), dan milik PT PIM. Kendala operasi dua perusahaan itu dikarenakan tersendatnya pasokan gas. Presiden kemudian memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan kembali operasi dua pabrik pupuk tersebut di Aceh.
Untuk pengoperasian kembali PT PIM, biaya investasi mencapai Rp1,7 triliun untuk pembangunan industri NPK, hingga sarana pelabuhan untuk logistik. Presiden juga meminta komitmen Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia maupun manajemen PT PIM untuk betul-betul mencari solusi terkait urusan gas.
antara