December
Rezim Terjungkal Suriah Gunakan Metode Penyiksaan di Lebih 50 Penjara
Written by Sumarno
Voinews,Jakarta: Selama pemerintahan rezim Baath yang tumbang di Suriah, ribuan orang mengalami penyiksaan di puluhan pusat penahanan, termasuk di luar penjara Sednaya. Sejak pemberontakan dimulai pada Maret 2011, rezim Baath yang terjungkal dilaporkan telah menyiksa dan membunuh ribuan orang. Namun, diperkirakan jumlah korban yang tidak terdata mencapai puluhan ribu. Menurut Syrian Network for Human Rights (SNHR/Jaringan Suriah untuk HAM), pasukan rezim menahan setidaknya 1,2 juta warga Suriah selama perang saudara dan menyiksa mereka dengan berbagai metode.
Meskipun rezim mengumumkan lebih dari 20 keputusan amnesti selama perang, organisasi hak asasi internasional menyatakan bahwa rezim terus menahan warga Suriah. Berbagai laporan dari organisasi internasional menekankan bahwa banyak tahanan yang tewas akibat penyiksaan. Melansir Antara, Rabu (11/12), Kantor Berita Turki Anadolu mengumpulkan rincian tentang pusat-pusat penyiksaan dan metode yang digunakan di bawah rezim Baath yang telah berkuasa selama 61 tahun. Pusat-pusat penyiksaan rezim dikelompokkan sebagai penjara sipil, penjara militer, pusat penahanan rahasia yang tidak resmi, dan pusat interogasi unit keamanan. Terdapat lebih dari 50 pusat semacam itu yang tersebar di hampir semua provinsi di negara Suriah. (Antara)
December
VOinews.id, Jakarta:Polisi menyebut server pengendali judi online ada di luar negeri. Hal tersebut, diakui polisi menjadi salah satu kendala dalam melakukan penindakan hukum. Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Gatot Repli Handoko menyebut, keberadaan server yang dipakai pengendali judi online di luar negeri menjadi salah satu kendala dalam melakukan penindakan hukum. "Mereka bersembunyi di negara-negara yang melegalkan judi. Sehingga, kita harus berkolaborasi dengan sejumlah negara untuk menangkap pengendali judi online," kata Gatot, di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Ia menjelaskan, pengguna internet yang mencapai 212,9 juta jiwa atau 77 persen populasi di Indonesia membuat judi online dengan cepat masuk ke masyarakat. Ditambah lagi rendahnya literasi masyarakat (nomor dua terendah di dunia).
"Sekarang ini satu orang bisa mempunyai dua hingga tiga gadget. Satu dipakai untuk bekerja dan satu lagi dipakai untuk main game, termasuk untuk judi online," ujar Gatot. Ia pun menegaskan bahwa penindakan oleh Kepolisian akan terus dilakukan. Termasuk, dari anggota Polri sendiri. Hal ini sesuai arahan Kapolri untuk melaksanakan program Astacita Presiden Prabowo Subianto khususnya pada butir ketujuh. Yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. "Kami berkomitmen menindak bandar judi online beserta afiliasinya. Termasuk, di dalam tubuh Polri kalau ada yang terlibat judi online akan kita tindak," ucap Gatot.
Berdasarkan analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023, tercatat 3,2 juta masyarakat Indonesia yang bermain judi online. Atau sekitar 80 persen dengan menyetor deposit di bawah 100 ribu, yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka antara lain, pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai. Perputaran uang perjudian online 2024 sebesar Rp600 triliun, dan sebagian besar mengalir ke negara-negara kawasan ASEAN seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina.
RRI.co.id
December
VOInews.id, Jakarta:Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Yudi Sastro menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan berbasis daerah. Ia menyebut, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dalam penyediaan bahan pangan. “Nantinya bisa juga dimanage di Mikropod sehingga bisa masuk ke dapur-dapur yang menyiapkan program makan bergizi gratis. Jadi, kita perlu dorong kekuatan ini ada di masing-masing daerah, dengan lokus utama di rumah tangga,” kata Yudi dalam wawancara bersama Pro 3 RRI, Rabu (11/12/2024). Ia menambahkan pola distribusi antar-daerah juga menjadi perhatian penting.
Misalnya, Jawa Barat dapat memasok sayuran, sumber protein, dan karbohidrat, sementara Papua Selatan unggul dalam umbi-umbian. Selain itu, menurutnya, pengembangan potensi pekarangan di pedesaan maupun perkotaan akan menjadi salah satu langkah strategis. Meski tidak diwajibkan, rumah tangga didorong untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan mandiri. “Desa harus mandiri, sehingga jika ada kekurangan komoditas tertentu. Desa itu bisa memenuhi sendiri kebutuhannya,” ujarnya. Strategi ini juga mencakup perencanaan berbagi komoditas antar-daerah, terutama bagi daerah yang tidak surplus pada komoditas tertentu.
Contoh konkret, DKI Jakarta yang bergantung pada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung sebagai daerah penyangga pangan. Yudi mengungkapkan bahwa surplus komoditas seperti daging ayam dan telur bisa menggantikan kebutuhan protein masyarakat. “Kita surplus 0,12 juta ton daging ayam dan 0,17 juta ton telur, sehingga ini bisa menjadi pengganti sumber protein lain,” katanya. Dengan pendekatan ini, pemerintah optimistis kebutuhan gizi masyarakat akan terpenuhi. “Fokusnya tidak hanya pada penyediaan karbohidrat, tetapi juga protein, vitamin, dan mineral yang cukup,” ucapnya. (Intern/Ahmad Rizky Pratama).
RRI.co.id
December
Hakordia 2024, Dewas KPK Dorong Peran Masyarakat untuk Memberantas Korupsi
Written by Sumarno 
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Albertina Ho, memaknai perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Saat wawancara khusus dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia dengan RRI Voice of Indonesia , Rabu (11/12/2024) secara daring, ia menjelaskan upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi dari semua pihak, bukan hanya dari unsur pemerintah dan penegak hukum, bahkan hingga unsur Masyarakat.
“Kalau saya memaknai perayaan Hakordia ini menunjukkan bahwa korupsi itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, bukan hanya tanggung jawab dari aparat penegak hukum tapi tanggung jawab dari seluruh elemen Masyarakat. Karena kalau kita lihat banyak perkara korupsi ini yang diawali dengan masalah suap. Kalau kita berbicara suap, ini melibatkan Masyarakat. Peran serta masyarakat sangat besar di sini. Sehingga semuanya harus punya komitmen yang sama untuk pemberantasan korupsi di Indonesia ini.”
Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dirayakan setiap tanggal 9 Desember. Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar perayaan Hakordia dengan sejumlah kegiatan edukatif di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta sejak 9-10 Desember 2024. KPK menghadirkan sejumlah booth yang menyajikan informasi terkait antikorupsi. Dalam kegiatan ini, KPK melibatkan seluruh unsur penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hingga Badan Pemeriksa Keuangan. Pada perayaan Hakordia 2024, KPK mengambil tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”. (VOI-Ndy )