VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan para anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 ke-2 menyerukan agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan.

“Banyak anggota mengutuk perang sebagai tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan dan pelanggaran hukum internasional,” katanya dalam konferensi pers FMCBG G20 Ke-2 yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menuturkan forum FMCBG yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat ini pun berlangsung dalam situasi yang menantang. Hal itu terjadi mengingat adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan dampaknya dirasakan oleh negara-negara di luar Eropa.

Anggota G20 menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang krisis kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai dampak dari perang ini sehingga mereka menyerukan agar perang harus berakhir dengan segera.

Menurut anggota G20, perang telah dan akan terus menghambat proses pemulihan ekonomi global serta meningkatkan kekhawatiran khususnya terkait ketahanan pangan dan harga energi.

Anggota G20 menilai perang telah membuat pertumbuhan serta pemulihan jauh lebih kompleks sekaligus melemahkan kesiapsiagaan dan respons global dalam menangani pandemi termasuk terhadap sektor kesehatan.

Terlebih lagi, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan sangat terpengaruh karena mereka sudah menghadapi berbagai tantangan lain seperti ruang fiskal yang terbatas dan utang yang tinggi.

Oleh sebab itu, anggota menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini.

Anggota mendukung adaptasi agenda yang ada dalam rangka mendorong G20 mengatasi dampak ekonomi dari perang sembari mempertahankan komitmen untuk mengatasi tantangan global yang sudah ada sebelumnya.

“Dan memimpin dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif dan seimbang,” tegas Sri Mulyani.

antara

(voinews.id)Pengamat Kepolisian Irjen Pol. (Purn) Sisno Adiwinoto mengatakan bahwa Polri seharusnya mengedepankan pendekatan sosial dan ekonomi dalam mengatasi permasalahan kelangkaan minyak goreng di masyarakat.

"Polri lebih diminta untuk melakukan fungsi dan peranan dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dalam rangka Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), baru kemudian menegakkan hukum terhadap 'penjahatnya', sehingga dalam penanganan kelangkaan minyak goreng Polri lebih mengedepankan pendekatan sosial dan ekonomi, bukan hanya penegakan hukum," kata Sisno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, tidak mudah untuk memastikan komoditas minyak goreng terdistribusi dengan lancar karena terdapat berbagai faktor yang memengaruhi, mulai dari mekanisme pasar hingga akibat dampak global.

Untuk itu, lanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dan Polri dalam membuat kebijakan khusus terkait minyak goreng, di antaranya mengawal distribusi dari hulu ke hilir, menggelar inspeksi mendadak (sidak) pada produsen, sidak ke pasar, serta pemberian subsidi oleh Pemerintah terhadap minyak goreng curah.

Hal itu dilakukan sembari mengembalikan harga minyak goreng kemasan pada harga keekonomian, katanya.

"Jika dicermati, persoalan utama pada minyak goreng adalah ketersediaan atau stok dan gejolak harga. Persoalan tersebut secara alami terbentuk sebab hukum pasar itu sendiri dimana penurunan atau kenaikan harga suatu barang menyebabkan berbagai reaksi pasar," jelasnya.

Terkait penanggulangan masalah minyak goreng, tambahnya, Polri mengedepankan cara sosial dan ekonomi dengan bertindak cepat dalam membuat kontingensi plan yang diterapkan ke seluruh wilayah. Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan berbagai pihak guna menuntaskan isu utama kelangkaan minyak goreng.

Melalui Satgas Pangan, yang bekerja sama dengan tim gabungan dari berbagai instansi, Polri memantau perkembangan isu kelangkaan minyak goreng dan mengawal produksi komoditas itu di tingkat hulu, yakni produsen.

"Pada tingkat menengah hingga hilir, Polri menggelar sidak ke pasar-pasar tradisional guna memastikan masyarakat dapat harga minyak goreng sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) dan terjangkau masyarakat di tengah harga crude palm oil yang tinggi," ucapnya.

Setelah masalah utama itu terselesaikan, menurutnya, maka Polri melanjutkan persoalan mengenai penegakan hukum.

"Simpulannya, dalam rangka penerapan strategi Harkamtibmas, Polri telah melakukan berbagai upaya yang cukup serius, namun lebih mendahulukan pendekatan sosial dan ekonomi untuk segera memulihkan stabilitas sosial ekonomi nasional. Sedangkan, upaya penindakan hukum terhadap para manipulator kurang didahulukan karena efeknya tidak dapat seketika memulihkan situasi," ujarnya.

antara

(voinews.id)Layanan kesehatan Polandia memiliki kapasitas untuk merawat sedikitnya 10.000 tentara Ukraina yang terluka, kata Perdana Menteri Mateusz Morawiecki pada Selasa, saat Rusia meluncurkan serangan baru di Ukraina timur.

Saat kunjungan ke Kota Lviv di Ukraina barat, Morawiecki mengatakan kepada awak media bahwa Polandia siap merawat "puluhan" tentara dan siap menampung lebih banyak.

"Jika perlu, kami siap menampung sedikitnya 10.000 (tentara)," katanya. "Kami akan melakukan apa pun untuk menerima dan merawat semua tentara yang terluka dari Ukraina."

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Jumat mengatakan kepada CNN bahwa hingga saat ini 2.500-3.000 tentara Ukraina tewas dalam perang Rusia dan 10.000 tentara lainnya terluka.

Morawiecki sedang berkunjung ke Lviv untuk membuka "kota kontainer" yang didanai Polandia, yang dibangun untuk menyediakan akomodasi sementara bagi 300-350 pengungsi di kabin darurat.

Sumber: Reuters

(voinews.id)Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan kuota jamaah haji untuk Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 100.051 orang.

"Alhamdulillah atas ikhtiar dan doa kita semua, pada tahun ini kita akan memberangkatkan kembali jamaah haji dengan kuota 100.051 jamaah dan 1.901 petugas," ujar Yaqut dalam Peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kenegaraan 1443 Hijriah yang diikuti dari Jakarta, Selasa.

Yaqut mengatakan rencananya pemberangkatan kloter pertama akan dilakukan pada 4 Juni 2022. Dengan adanya kepastian ini, menjadi kado Ramadhan bagi jamaah asal Indonesia yang telah menunggu selama dua tahun.

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji imbas dari pandemi COVID-19. Ketiadaan pemberangkatan itu semakin menambah daftar panjang antrean haji Indonesia.

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan kuota haji untuk Indonesia yang jumlahnya berkisar 48 persen dari kuota tahun 2019 merupakan kuota dari Pemerintah Arab Saudi terbanyak dibandingkan negara lain pada tahun ini.

"Kelihatannya memang Indonesia yang paling banyak kuotanya dari seluruh dunia. Ini patut kita syukuri walaupun memang ada pembatasan umur tapi itu bisa kita selesaikan dengan berkomunikasi secara baik-baik melalui Kanwil Kemenag seluruh Indonesia," ujar dia.

Yandri menuturkan total Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) pada 2022 mencapai Rp81 juta per orang, sedangkan BPIH yang disepakati untuk masing-masing calon jamaah haji sebesar Rp39,8 juta, naik dari rata-rata BPIH pada 2020 sebesar Rp35 juta per orang.

Meski demikian, ia memastikan calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini atau yang mengalami tunda berangkat pada 2020 tidak akan dipungut biaya tambahan sama sekali.

"Walaupun kami sudah ketok palu Rp39.800.000, tapi jamaah haji tidak akan setor tambahan biaya satu rupiah pun. Ini komitmen DPR dan pemerintah," katanya.

Oleh sebab itu, biaya yang dibebankan untuk calon jamaah haji di Indonesia, menurut Yandri, merupakan yang paling murah di dunia.

antara