(Voinews.id)Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada hari Kamis (19/08/2021) mengatakan bahwa keinginan Taliban untuk pengakuan internasional adalah satu-satunya alat pengaruh bagi Dewan Keamanan PBB untuk menekan terciptanya pemerintah yang inklusif dan menghormati hak-hak, terutama bagi perempuan, di Afghanistan.
Guterres mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya membahas pengaruh itu dengan 15 Anggota Badan PBB dalam pertemuan tertutup pada hari Senin, mendesak mereka untuk tetap bersatu.
Taliban merebut kekuasaan pada hari Minggu, 20 tahun setelah mereka digulingkan oleh invasi yang dipimpin oleh AS karena menolak menyerahkan pemimpin Al Qaeda Osama bin Laden setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat.
Guterres mengatakan dirinya siap untuk berbicara dengan Taliban jika telah ada kejelasan dengan siapa ia akan berbicara dan tujuan dari pembicaraan tersebut. Menurutnya, untuk saat ini, pejabat PBB di Kabul telah melakukan kontak dekat dengan Taliban.
reuters
(Voinews.id)Sebagai ungkapan kegembiraan atas HUT Ke-76 RI, Kantor Wali Kota San Francisco melaksanakan upacara pengibaran bendera Indonesia di Balai Kota San Francisco pada hari Senin, 16 Agustus 2021, pukul 1 siang waktu setempat. Kegiatan ini dihadiri oleh Konjen RI San Francisco, Simon D.I. Soekarno beserta isteri dengan didampingi Konsul Ekonomi, Konsul Pensosbud dan Konsul Muda Ekonomi. Perwakilan dari sejumlah negara sahabat seperti Konsul Jenderal India, Singapura, dan Wakil Konsul Jenderal Viet Nam juga turut hadir merayakan momen bersejarah ini.
Pengibaran bendera yang berlangsung selama 30 menit ini dipimpin oleh Perwakilan Protokol Kota dan County San Francisco, Meron Foster, dan Konsul Jenderal RI-SF, Simon D.I Soekarno. Pada saat pengibaran bendera, suasana terasa khidmat dengan iringan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan para hadirin. Setelah pengibaran bendera, wakil dari kantor Walikota San Francisco menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, Meron Foster menyampaikan atas nama Walikota London N. Breed, ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan. Indonesia memiliki kemitraan dengan kota San Francisco dan 17 Agustus ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi komunitas Indonesia baik secara ekonomi, budaya, dan politik.
Mark Chandler, Direktur Perdagangan Internasional pada Kantor Walikota San Francisco, menyerahkan dokumen proklamasi dari Wali Kota London N. Breed yang menetapkan 17 Agustus 2021 sebagai “Indonesian-American Friendship and Heritage Day” di San Francisco. Dokumen tersebut diterima oleh Konsul Jenderal RI Simon Soekarno.
Konsul Jenderal RI Simon Soekarno menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan pengibaran bendera, seremoni tahunan di balaikota San Francisco yang sempat terhenti di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID. Konjen Simon Soekarno juga menegaskan bahwa hubungan bilateral kerja sama strategis Indonesia dan Amerika Serikat akan terus ditingkatkan mulai dari bidang kesehatan seperti kerja sama vaksinasi, berlanjut ke sektor lainnya seperti edukasi serta Sustainable Development Goals (SDGs). Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah dan ditutup pada pukul 01:30 siang waktu setempat. Bendera Indonesia berkibar di Balaikota San Francisco sepanjang hari di tanggal 17 Agustus 2021.
Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, KJRI San Francisco menyelenggarakan upacara pengibaran bendera secara terbatas pada tanggal 17 Agustus 2021 di wisma Indonesia. Upacara pengibaran bendera dimulai pukul 10.00 pagi waktu setempat dan diikuti oleh sekitar 60 orang perwakilan masyarakat. Mengingat varian Delta COVID-19 mulai meningkat di wilayah San Francisco Bay Area, KJRI San Francisco kegiatan upacara ini hanya dilakukan secara terbatas demi menjaga kesehatan bersama.
Beberapa perwakilan masyarakat Indonesia di Bay Area menghadiri kegiatan dengan mengenakan pakaian adat dari masing-masing daerah Indonesia. Upacara dipimpin oleh Konsul Jenderal RI Simon Soekarno dan berlangsung selama 30 menit, acara kemudian ditutup dengan ramah tamah singkat dan foto bersama.
VOI/KJRI San Francisco
(Voinews.id)Kedutaan Besar Republik Rakyat Bangladesh di Jakarta bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah menyerahkan bantuan darurat COVID-19 dari pemerintah Bangladesh untuk pemerintah Indonesia sebagai bentuk solidaritas dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada 7 Agustus 2021 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. Bantuan obat-obatan tersebut terdiri dari D-Gain 40000, Favipira 200, Imuzin 20, Simple-3 and Ninavir 100 Injection.
Atas nama pemerintah Bangladesh, Wakil Marsekal Udara Mohammad Mostafizur Rahman, GUP, ndc, psc, Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia telah secara resmi menyerahkan obat-obatan kepada Dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes, Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kementerian Kesehatan yang juga disaksikan Jatmiko Heru Prasetyo, Direktur Asia Selatan dan Tengah, Kementerian Republik Indonesia.
Duta Besar menyebutkan obat-obatan tersebut merupakan tanda persahabatan dari Bangladesh untuk masyarakat Indonesia. Ia berharap dan berdoa kedua negara akan segera melewati masa pandemi. Sementara itu, Dr. Wiendra Waworuntu, M.Kes mengungkapkan ia menghargai bantuan dari Bangladesh tersebut di masa kritis ini.
Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua negara sahabat.
VOI/KBRI Bangladesh
(Voinews.id)Produk perlengkapan pelabuhan seperti bollard, buoy dan fender buatan Indonesia berkualitas baik dan tersertifikasi internasional. Kami menawarkan kepada Muara Port Company untuk dapat memanfaatkannya sejalan dengan rencana perbaikan dan peningkatan kapasitas pelabuhan Muara”, ucap Drs. Irwan Iding, MSi mewakili Duta Besar RI Bandar Seri Begawan, dalam pertemuan dengan CEO Muara Port Company (MPC) Zeng Caili yang didampingi COO Mohd Fazilah Hj Mohd Yassin, tanggal 4 Agustus 2021.
Wakil Kepala Perwakilan Irwan Iding bersama Tim Ekonomi KBRI BSB dan CEO Muara Port Company juga menjajaki peluang bagi penggunaan kapal angkut di Brunei dalam bentuk kerjasama sewa menyewa, serta kebutuhan tenaga kerja terampil bidang pelabuhan untuk diisi oleh Indonesia. Dibicarakan pula kemungkinan MPC menjalin kerjasama dengan mitra pengelola pelabuhan di Indonesia melalui Port to Port Cooperation, di antaranya pengaturan jadwal pengapalan serta konsolidasi barang-barang ekspor-impor antara Indonesia dan Brunei.
“Terdapat peluang kerjasama antar-pelabuhan kedua negara seiring dengan mulai meningkatnya jumlah kontainer dari Indonesia ke Brunei setiap tahun. Untuk itu, opsi-opsi jalur pelayaran maupun peningkatan kolaborasi antar Pelabuhan perlu terus didorong”, tambah Irwan Iding. Menurut COO Mohd Fazilah, jumlah kontainer dari Indonesia ke Brunei dalam enam bulan terakhir terjadi kenaikan signifikan. Ini merupakan potensi yang perlu dibangun sinergi kerjasama pengaturan jadwal pelayaran antar pelabuhan kedua negara.
Lebih lanjut CEO MPC Zeng Caili mengharapkan agar dapat dilakukan komunikasi dengan perusahaan pelabuhan di Indonesia untuk kerjasama antar-pelabuhan. Keinginan ini terkait dengan rencana Pemerintah Brunei menjadikan Pelabuhan Muara sebagai hub perdagangan dan titik transit arus barang internasional, terutama untuk koneksi Asia Tenggara dengan Pelabuhan Shanghai dan Guangxi di RRT. Untuk itu, MPC berkeinginan terus memperluas kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dari Indonesia.
MPC dibentuk sejak 2017 sebagai joint venture antara Darussalam Asset (milik Pemerintah Brunei) dengan Beibu Gulf Holding (Hong Kong) Co.Ltd. Pihak MPC telah mengambil alih keseluruhan manajemen dan kegiatan operasional Pelabuhan Muara baik untuk penanganan kapal penumpang maupun barang. Pelabuhan Muara di Bandar Seri Begawan merupakan gerbang utama untuk arus ekspor dan impor umum di Brunei yang melengkapi pelabuhan khusus migas di wilayah Kuala Belait. VOI/KBRi