VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Dalam acara Rapat Koordinasi (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2018, Selasa (6/1) Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali mengenai komitmen para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI dan pimpinan Polri di wilayah masing-masing untuk mengamankan wilayahnya agar tidak terbakar.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden mengingat kondisi cuaca tahun ini diperkirakan akan lebih kering dari tahun lalu, sehingga menuntut kesiapsiagaan semua pihak. Selain itu, bersamaan dengan pelaksanaan Asian Games pada Agustus mendatang, Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau. Presiden Joko Widodo menegaskan, ini merupakan pertaruhan reputasi Indonesia di mata internasional, jika terjadi asap karhutla yang mengganggu perhelatan Asian Games.

Presiden mengatakan, Karhutla bisa dicegah jika semua pihak bekerja sama, sehingga tidak lagi menjadi bencana nasional dan sorotan dunia internasional.

Belajar dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, Presiden Jokowi sangat mengapresiasi dalam dua tahun sudah ada lompatan kemajuan yang sangat signifikan dalam pengendaliannya. Dikatakannya, ada penurunan hotspot yang sangat signifikan. Pada 2015 jumlah hotspot 21.929 titik, 2016 turun menjadi 3.915, dan 2017 turun menjadi 2.567 hotspot.

Presiden mengatakan, dalam Asian Summit, setiap kali bertemu, Perdana Menteri Malaysia dan Singapura biasanya komplain soal asap. Pada tahun ini, Indonesia mendapat apresiasi dari dua negara tersebut.

Belajar dari kebakaran hutan dan lahan pada 2015, pada 2017 telah dibangun Sistem Deteksi Dini Pencegahan Karhutla. Dalam sistem ini, ditampilkan data hotspot secara harian dan peta rawan kebakaran. Publik bisa mengakses melalui laman sipongi.menlhk.go.id. Selain itu, juga telah dibangun sistem yang terpadu antar pihak dalam penanggulangan karhutla.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Lapan untuk memudahkan deteksi dan monitoring. Pemerintah daerah dan pelaku usaha telah melakukan upaya pencegahan kebakaran dengan standar operating procedure (SOP) yang ditetapkan dari segi sarana dan personel, teknik pembukaan lahan tanpa bakar. Mereka juga membentuk dan membina masyarakat peduli api (MPA) agar masyarakat sadar akan pentingnya upaya pencegahan secara mandiri. 

Demi mendorong kegiatan sektor migas, Kementerian  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat kebijakan memangkas 32 peraturan di seluruh sektor. Upaya itu diharapkan dapat  mendorong investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Kebijakan itu tersebar pada subsektor minyak dan gas bumi (migas), mineral dan batu bara (minerba), ketenagalistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), juga regulasi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Langkah ini  merupakan upaya pemerintah  meniadakan hambatan yang selama ini menjadi batu sandungan,khususnya bagi  para pengusaha. Dengan demikian diharapkan investasi dapat  tumbuh sesuai harapan pemerintah dan masyarakat. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan,  Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan terus menjalankan strategi, supaya sektor usaha semakin makin lama semakin baik. Upaya mempermudah investasi, lewat pencabutan atau penyederhanaan peraturan serta perizinan, akan terus digalakkan. Dari total 32 regulasi yang dihapus, 11 diantaranya adalah dari sektor  migas, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syarial menjelaskan alasannya, selain dikeluhkan pengusaha, juga sudah tidak relevan lagi, karena sudah ada peraturan baru. Sedangkan  peraturan ESDM yang tidak dicabut, meliputi turunan dari amanat UUD,  tentang pengelolaan sumber daya alam yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan terdapat sejumlah hal yang menghambat laju investasi sektor hulu migas. Masih ada investasi yang tertunda atau belum terealisasi saat ini karena  masalah eksplorasi untuk mencari cadangan minyak. Penyebabnya  antara lain, selain  murahnya harga minyak dunia saat ini,  juga karena adanya imbas regulasi. Amien Suryadi menjelaskan untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru yang diharapkan membawa angin segar bagi investasi di sektor migas. 

Pemerintah memang sedang mengejar pertumbuhan ekonomi  sebesar 5,5 % di tahun 2018, jadi segala hal dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk memacu berbagai sektor. Pencabutan 32 regulasi yang menghambat percepatan ekonomi, khususnya di bidang migas dan energi terbarukan, jadi pilihan yang dianggap cukup signifikan saat ini. Khususnya dalam memenuhi target pertumbuhan ekonomi.

Meskipun  indikator makro ekonomi sekarang  membaik, namun nyatanya hal ini tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya kebijakan penyederhanaan regulasi diharapkan dapat mendorong kegiatan  investasi di dalam negeri.

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan, negara-negara di kawasan ASEAN perlu bekerja sama untuk mencegah dan menanggulangi perkembangan kelompok teroris Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di kawasan Asia. Menurut Menteri Ryamizard Ryacudu saat acara pertemuan Menteri se-ASEAN Retreat, di Singapura, Rabu (7/2), kerja sama di antara negara ASEAN penting, agar kejadian berkumpulnya basis ISIS di Kota Marawi, Filipina, tidak kembali terulang. Ia mengingatkan, agar para simpatisan ISIS yang sudah kembali ke negara asal, termasuk Indonesia, harus terus dipantau. Seperti dilaporkan Antara, Kamis (8/2), pemantauan juga akan ditindaklanjuti forum Our Eyes, kerja sama penghalauan terorisme antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand. Selain itu, Ryamizard mengusulkan agar pemantauan juga dilakukan di seluruh media sosial. (Antara)

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mewujudkan target penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat Sumatra Barat pada tahun 2023 mendatang.

Hingga saat ini baru 700 ribu sertifikat tanah yang berhasil diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat Sumatra Barat. Padahal, seharusnya ada 1.700.000 sertifikat yang harus segera diterbitkan.

"Kantor BPN di Sumatra Barat masih punya hutang kepada rakyat satu juta sertifikat yang harus segera diselesaikan," ujar Presiden kepada masyarakat yang hadir di Gelanggang Olahraga (GOR) Dharmasraya, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Rabu, 7 Februari 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan betapa pentingnya sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Salah satunya adalah untuk menghindari sengketa tanah yang terjadi hampir di seluruh Tanah Air.

"Saya kejar-kejar terus supaya bapak, ibu, dan saudara semua tahu setiap saya ke daerah, provinsi, kabupaten, kota, keluhan yang masuk ke saya selalu sengketa tanah, sengketa lahan di mana-mana," ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar masyarakat memperbanyak dan menjaga dengan baik sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta tidak mudah rusak.

"Jadi kalau yang asli hilang ngurusnya mudah. Dengan fotokopi datang ke kantor BPN bilang, 'Pak sertifikat saya hilang' sudah gampang nyarinya, kalau tidak ada fotocopynya sulit," ucap Presiden.

Tak lupa, Presiden juga menitipkan pesan kepada para penerima sertifikat agar menggunakan sertifikat yang dimiliki untuk hal-hal yang bersifat produktif. Perhitungan dan kalkulasi yang matang juga harus menjadi pertimbangan utama apabila ingin menggunakan sertifikat sebagai agunan.

"Tolong sebelum ini dimasukkan ke bank dihitung dahulu, dikalkulasi dulu bisa mencicil bulanannya atau tidak? Bisa mengangsur bunganya atau tidak setiap bulan? Kalau tidak (bisa mencicil), jangan sekali-kali meminjam di bank," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sosial Idrus Marham, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Komisaris Utama BRI Andrinof Chaniago. Rilis Setkap