VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Bangsa Indonesia sudah sejak lama mengenal dan bahkan mengaplikasikan sikap toleransi dalam kehidupannya.  Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dalam acara Safari Kebangsaan di Bandung  Jawa Barat, Kamis (18/1) mengatakan mengenai toleransi,  masyarakat Indonesia sudah tidak perlu diajari,  karena Indonesia adalah negara yang majemuk dan terbiasa saling hormat menghormati dan saling menghargai.   Seperti dikutip dari  mpr.go.id Zulkifli Hasan mengatakan  rakyat Indonesia sudah menjalani sikap toleransi sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut Zulkifli  Hasan toleransi adalah salah satu elemen nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sejak dahulu. Semestinya negara-negara lain yang belajar soal toleransi kepada Indonesia. Keberagaman Indonesia mulai dari agama, bahasa, suku dan ras sangat luarbiasa dibanding negara lain. Kondisi tersebut membuat terbangunnya rasa penghormatan yang tinggi satu sama lain.

Selain itu Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menjelaskan bahwa bangsa-bangsa lain sangat mengapresiasi dan kagum dengam suasana toleransi di Indonesia.  Menurutnya, walaupun ada sedikit  gesekan kecil terutama terkait Pemilihan kepala Daerah dan Pemilihan Umum  hal itu  yang wajar saja, asal semua tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa dan menjaga merah putih.

Toleransi memiliki keberkaitan  dalam butir-butir Pancasila Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab, seperti pertama, mengakui persamaan derajat,  hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,  jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya.kedua,  Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ketiga  adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. Kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan lainnya.

Kota Ambon ditetapkan sebagai tuan rumah Kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sesuai rencana, acara pembukaan kongres akan berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon pada 9 Februari 2018. Ketua Panitia Nasional Kongres ke-30 HMI Fauzi Marasabessy di Ambon Senin malam (22/1/2018) mengungkapkan, kesiapan panitia untuk menyukseskan kegiatan kongres tersebut telah mencapai 90 persen.Fauzi memastikan Kongres HMI tersebut akan dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo serta dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara.Selain Presiden Jokowi, Fauzi mengaku panitia dan Pengurus Besar HMI juga telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya. Fauzi mengatakan, Kalla telah menyatakan kesiapannya untuk menghadiri Kongres HMI di Ambon. Fauzi pun meminta kepada semua elemen masyarakat di Maluku, khususnya para pemuda, untuk menyukseskan penyelenggaraan kongres tersebut.Sebelumnya, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy juga telah menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Kongres HMI di Ambon. Mereka meminta agar seluruh masyarakat di Ambon mendukung kegiatan tersebut dan menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa Kota Ambon merupakan kota yang terbuka dan ramah.

Diduga Buang Limbah B3 ke Citarum, 3 Perusahaan Ditutup Sementara.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Barat-Polda Jabar menutup sementara tiga perusahaan di Kabupaten Bandung. Penutupan dilakukan karena ketiganya diduga membuang limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran yang bermuara ke Sungai Citarum. Ketiga perusahaan tersebut yakni Xpress Laundry, Ciharuman Laundry, dan Elvito Washing. Kepala Kepolisian Daerah- Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Bandung, Senin (22/1/2018) mengatakan, ketiga perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa pembersih pakaian. Mereka beroperasi di Kampung Ciharuman dan Kampung Parung Peusing, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Perusahaan ini menghasilkan limbah cair dari sisa pencucian dan limbah B3 berupa sludge dari sisa endapan yang ada di bak penampungan tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Agung Budi Maryoto menjelaskan, pemeriksaan dilakukan petugas Dit Reskrimsus Polda Jabar  bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Begitu sampai di lokasi, petugas menghentikan sementara kegiatan pencucian terhadap jenis pakaian jadi yang dikirim beberapa konveksi di sekitar Kabupaten Bandung. Ketiga perusahaan ini, sambung Agung Budi Maryoto, beroperasi sejak lima tahun lalu. Dalam sehari, masing-masing perusahaan bisa mencuci 200-500 helai.  Limbah yang dihasilkan dalam proses pencucian ketiga perusahaan tersebut tidak diolah terlebih dahulu. Mereka langsung membuangnya ke saluran air belakang perusahaan dan airnya dibuang ke saluran air yang bermuara ke Sungai Citarum. Kepolisian menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui apa dampak yang terjadi jika bahan kimia dibuang ke saluran air itu yang seharusnya melalui Pengolahan Air Limbah  dulu.

Dua Kapal Berbendera Malaysia Tertangkap Bawa Ikan 1,5 Ton

Tim Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) Kepolisian RI-Polri yang diperbantukan ke Polda Aceh menangkap dua kapal berbendera Malaysia di perairan Kabupaten Aceh Timur. Kedua kapal itu kini ditambat di Pelabuhan Kuala Langsa, Aceh. Wakil Komandan Perwira Navigasi dan Operasi, Kapal Patroli Kedidi 3015, Bripka Agus Ruswandi, di Lhokseumawe Senin (22/1/2018), menyebutkan dua kapal itu ditangkap bersama 1,5 ton ikan berbagai jenis. Dia menjelaskan, dari titik koordinat dipastikan kedua kapal itu menangkap ikan di perairan Indonesia. Selain itu, turut ditangkap 10 anak buah kapal dengan warga negara Thailand dan Myanmar. Dia menambahkan saat ditangkap, kedua kapal itu berupaya lari dan masuk ke perairan Malaysia. Bahkan, petugas sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghentikan kapal itu. Dia menyebutkan, kedua kapal dan ABK kini dibawa ke Kuala Langsa untuk Proses penyidikan, sembari menunggu koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI serta Markas Besar Kepolisian RI.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menerima Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (22/1) untuk memperkuat habit of dialogue.Dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri RI kembali menyampaikan pentingnya Amerika Serikat untuk mendukung tercapainya perdamaian antara Palestina dan Israel. Menteri Retno menegaskan, tidak ada solusi lain dari konflik Palestina-Israel kecuali tercapainya solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Menurutnya, posisi Indonesia sudah sangat jelas dan tegas dalam mendukung perjuangan Palestina sampai terealisasinya kemerdekaan Palestina.Dalam kaitan ini, Retno Marsudi juga menyampaikan harapan Indonesia agar Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusannya untuk memotong kontribusinya kepada United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Peran Badan ini sangat penting dalam mendukung pengungsi Palestina di bidang pendidikan dan kesehatan.  Menurutnya, pemotongan bantuan ini akan mencederai dan berdampak negatif terhadap proses perdamaian yang telah dibangun di Palestina.Selain isu Palestina, Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Pertahanan Amerika juga membahas upaya untuk  menciptakan suatu ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri RI menekankan, Amerika sebagai salah satu mitra Indonesia memiliki peran penting untuk menjadikan Indo-Pasifik tidak saja sebagai kawasan yang damai, namun juga sebagai kawasan pertumbuhan bagi dunia. Dalam kaitan ini, penting bagi Amerika Serikat untuk berkontribusi dalam memperkuat habit of dialogue dan saling percaya di kawasan Indo-Pasifik. 

Kedua menteri juga bertukar pandangan mengenai upaya membangun perdamaian di Afghanistan. Dalam konteks bilateral, kedua menteri membahas upaya untuk memperkuat kerja sama sesuai dengan komitmen bersama untuk membentuk kemitraan strategis yang tertuang dalam Pernyataan Bersama antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat tentang Kemitraan Strategis. Pernyataan tersebut ditandatangani dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Amerika pada Oktober 2015 untuk mempererat kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Indonesia menolak keputusan diskriminatif parlemen Eropa terhadap biofuel berbahan dasar kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia menolak hasil pemungutan suara Parlemen Uni Eropa yang menyetujui penghapusan penggunaan minyak sawit mulai 2021. Hasil pemungutan suara  yang digelar 17 Januari  itu bukan hanya merusak citra sawit Indonesia, namun juga berpotensi menurunkan nilai ekspor RI ke Uni Eropa secara keseluruhan. Seperti dilaporkan  Kedutaan Besar RI Brussels, Senin (22/1), keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas dan adil, terlebih karena usulan penghapusan terhadap minyak sawit hampir satu dekade lebih awal dari biofuel berbasis tanaman lainnya pada 2030. Keputusantersebut belum merupakan keputusan akhir Uni Eropa. Keputusan akhir Uni Eropa akan ditentukan oleh hasil rangkaian negosiasi segitiga antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa yang akan berlangsung Februari mendatang.Upaya Pemerintah RI usai pemungutan suara di Parlemen Eropa adalah akan terus melakukan dialog secara berkesinambungan, konstruktif, dan paralel dengan ketiga institusi Uni Eropa tersebut, terutama menjelang dan pada saat terjadinya perundingan segitiga.Untuk memaksimalkan tekanan politik terhadap Parlemen Eropa, Kedutaan Besar RI Brussel telah menggalang aliansi dengan Kedutaan Besar negara-negara produsen sawit di Brussel, seperti Brazil, Ekuador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Ghana, Nigeria, Kenya, Thailand, dan Malaysia.Sebagai langkah bersama, akan disusun sebuah surat bersama kepala perwakilan negara-negara produsen sawit kepada Parlemen Eropa sebagai bentuk protes. Selain itu, akan dilakukan langkah kolektif secara langsung kepada Presiden Parlemen Eropa, Antonio Tajani. 

VOI KOMENTAR Pangan, terutama beras, tetap menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia hingga kini. Karena itu, kedaulatan pangan menjadi salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2015-2019.

Pada saat Pembukaan Musyawarah Nasional HIPMI XV, 12 Januari 2015 di Bandung, Presiden Joko Widodo menargetkan kepada Menteri Pertanian untuk dapat swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan, yang berarti tahun 2018 ini. Swasembada dimulai dengan beras, diikuti pangan yang lain. Dalam kesempatan itu pun, Kepala Negara yakin tidak akan ada impor beras setelah tiga tahun.

Kenyataannya, diawali dengan harga beras yang naik secara signifikan sejak Desember 2017, Kementerian Perdagangan memutuskan untuk melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton yang ditargetkan akan sampai di Indonesia pada akhir Januari 2018. Belakangan, rencana pemerintah untuk mengimpor beras pada akhir Januari itu dinilai terlalu dekat dengan panen raya yang akan jatuh pada Maret 2017. Ada kemungkinan distribusi beras impor justru malah akan merugikan petani.

Mengutip liputan6.com tanggal 16 Januari 2018, impor beras dilakukan guna menjamin tersedianya pasokan beras di dalam negeri dan menurunkan harga beras di pasaran. Harga beras mengalami kenaikan diduga karena data produksi beras yang tak akurat. Menurut Dwi Andreas Santosa, pengamat pertanian dan guru besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, kenaikan harga beras dapat diatasi jika data yang tersedia akurat. Selama ini, harga beras sering naik karena data produksi dan konsumsi tak jelas.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, menyatakan bahwa selama ini Kementerian Pertanian menyatakan jika produksi beras surplus dan stok cukup. Namun pernyataan tersebut hanya didasarkan pada perkiraan luas panen dan produksi gabah, tanpa disertai jumlah dan sebaran stok beras secara kongkrit.

Sebenarnya, data yang diyakini keakuratannya, terutama terkait ketersediaan beras, dapat dilihat dari pergerakan harga. Prinsip dasar  yang diambil adalah keseimbangan antara  permintaan dan penawaran yang umum berlaku. Semakin banyak stok beras, semakin rendah harga beras, begitupun sebaliknya. Data yang tidak akurat terkait stok perberasan nasional memang perlu segera diperbaiki, karena berpotensi membuat pemerintah mengambil kebijakan yang keliru. Terkait hal ini, Ombudsman RI menyarankan kepada pemerintah, untuk memberi dukungan maksimum kepada Badan Pusat Statistik, untuk menyediakan data produksi dan stok beras yang lebih akurat.

Sudah saatnya Pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, mengevaluasi sumber data yang digunakan sebagai dasar kebijakan pangan nasional. Kebijakan sebaiknya berdasarkan hasil riset,  sesuai dengan kenyataan di lapangan, bukan hanya berpegang  pada estimasi. Sehingga, tak akan ada lagi kebijakan yang justru akan merugikan petani.