VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mempercepat penataan di Pantai Ampenan untuk menyambut Latihan Bersama Internasional Angkatan Laut Komodo 2018, yang akan dihadiri sekitar 5.000 tentara dari 35 negara dan menghadirkan 60 kapal perang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Mahmuddin Tura, di Mataram, Jumat mengatakan, pihaknya diinstruksikan segera melaksanakan berbagai proyek fisik pendukung di Pantai Ampenan, agar selesai sebelum kegiatan Naval Exercise Komodo 2018 berlangsung. Mahmuddin Tura seusai mendampingi Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, melaksanakan gotong-royong di Pantai Ampenan, mengatakan, Latihan Bersama Internasional Angkatan Laut Komodo 2018 direncanakan berlangsung pada 19-20 Mei 2018, dan dipusatkan di beberapa tempat namun 50 persennya berada di Mataram. Untuk di Mataram difokuskan di Kecamatan Ampenan yakni di Pantai Ampenan dan Stadion Malomba. Karena itu, menurut Mahmuddin, beberapa kegiatan fisik yang akan dilaksanakan di Pantai Ampenan adalah penataan lapak pedagang kaki lima, dengan jenis kegiatan melanjutkan pemasangan keramik pada lapak yang telah dibangun pemerintah provinsi. Penataan kembali juga dilaksanakan di Stadion Malomba dengan Taman Adipura. Sementara itu Wakil Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, sebelumnya, mengatakan, untuk menyemarakkan kegiatan tersebut pemerintah kota memberikan dukungan untuk beberapa kegiatan antara lain, pawai budaya, lomba lari, sepeda sehat, parade, dan pertemuan-pertemuan lain di Mataram. Di samping itu, ada kegiatan wisata bahari yang melibatkan pelajar dari sekolah kelautan diajak menginap dan berkeliling laut dengan menggunakan kapal perang. Dampak dari kegiatan ini untuk promosi wisata, selain itu memberikan edukasi tentang kemaritiman serta peningkatan ekonomi masyarakat. Riau Jadi Lokasi Pertama Program Peremajaan Sawit 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Provinsi Riau akan menjadi lokasi pertama pelaksanaan Program Peremajaan Sawit di 2018. Darmin Nasution seusai memimpin rapat koordinasi mengenai persiapan peremajaan sawit di Jakarta, Jumat mengatakan, Program peremajaan sawit rakyat tersebut sangat penting. Pemerintah ingin membantu rakyat dan bukan mempersulit rakyat. Darmin mengatakan peremajaan sawit di Provinsi Riau pada Februari 2018 akan tersebar di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak dan Pelalawan. Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan program peremajaan sawit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan seluas 4.446 hektare dan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara seluas 9.109 hektare pada 2017. Darmin mengatakan program peremajaan sawit sangat diutamakan untuk meningkatkan produktivitas yang sudah ada, karena dari 4,7 juta hektare kebun kelapa sawit rakyat saat ini, sekitar 2,7 juta hektar perlu diremajakan. Ia menambahkan target peremajaan sawit di 2018 adalah kebun seluas 185 ribu hektare di 20 provinsi dengan proyeksi tambahan produktivitas mencapai 125 triliun rupiah per tahun. Satu tahun targetnya 185 ribu, dengan target 11-20 ribu hektare lahan sawit tiap kali launching. Pemerintah Targetkan Sembilan Bendungan Selesai di 2018. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan sembilan proyek bendungan dapat diselesaikan tahun 2018. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat mengatakan, semuanya merupakan proyek yang dimulai sejak 2015. Basuki menjelaskan, hingga 2019, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menargetkan pembangunan 65 bendungan yang terdiri dari 16 bendungan lanjutan dan 49 bendungan baru sebagai wujud Nawa Cita untuk mencapai ketahanan pangan dan air nasional. Pada Maret akan selesai Bendungan Rotiklot di Nusa Tenggara Timur , dilanjutkan dengan Bendungan Tanju, Mila, Bintang Bano di NTB, Bendungan Gondang dan Logung di Jawa Tengah, Bendungan Sei Gong di Batam, Bendungan Sindang Heula di Banten, serta Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan. Ia menyebutkan, jika sudah selesai, maka total kapasitas tampung dari sembilan bendungan tersebut mencapai 288 juta meter kubik (m3). Menteri Basuki menambahkan selesainya bendungan akan diikuti pembangunan jaringan irigasi yang mendapat suplai air langsung dari bendungan yang disebut irigasi premium. Dengan demikian, suplai air dari bendungan yang dibangun dengan biaya besar, dapat dipastikan mengalir sampai ke sawah-sawah petani. Bendungan yang akan selesai tahun ini yakni Bendungan Rotiklot terletak di Kabupaten Belu memiliki kapasitas tampung sebesar 3,3 juta m3. Bermanfaat untuk penyediaan air baku sebesar 40 liter perdetik, dan irigasi seluas 139 hektar. Biaya pembangunannya sebesar 468 miliar rupiah.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat mengatakan sudah banyak negara yang menyatakan mendukung pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara. Lima di antaranya adalah anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, China dan Perancis. Sementara 10 anggota tidak tetap dipilih untuk setiap periode dua tahun. Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB akan berlangsung pada Juni 2018. Indonesia harus mendapatkan dukungan 129 negara sebagai ambang batas terpilih. Indonesia sudah pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB, yaitu periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. Pemerintah RI telah meluncurkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020 dalam Sidang Majelis Umum PBB 2016.

Forum Indonesia Afrika digelar April 2018.

Pemerintah Indonesia  akan menggelar Forum Indonesia Afrika yang akan diselenggarakan pada 10 dan 11 April di Bali.  Direktur Kawasan Afrika Kementerian Luar Negeri, Daniel Simanjuntak, mengatakan, dalam pernyataan tahunan Menteri Luar Negeri pada 2017 lalu, Menteri Retno Marsudi menyampaikan beberapa strategi diplomasi Indonesia ke Afrika,  salah satunya Forum Indonesia Afrika. Di tahun yang sama, di sela-sela pertemuan G 20, Presiden Joko Widodo menyampaikan,  Indonesia akan melaksanakan Forum Indonesia Afrika. Dalam Press Briefing yang digelar Jumat, 19 Januari, Daniel Simanjuntak menyebutkan,  forum ini adalah forum yang bersejarah, karena untuk pertama kalinya pemerintah secara lebih konkrit berupaya untuk mengeksplorasi  dan menjajaki kerja sama ekonomi dengan Negara-negara Afrika. Tujuan utama dari forum ini adalah untuk melihat dan membahas peningkatan kerja sama. Selain itu, diharapkan, dari forum ini terdapat beberapa perjanjian bisnis oleh Badan Usaha Milik Negara maupun swasta.

“Sekarang dalam persiapan Indonesia Afrika Forum tersebut, pemerintah bekerja sama dengan swasta terutama dengan KADIN dan BUMN. Kita mencoba menjajaki hal-hal apa yang bisa menjadi achievement dalam Indonesia Afrika Forum tersebut “

Daniel Simanjuntak lebih lanjut menjelaskan, sejak Indonesia menginisiasi Konferensi Asia Afrika, Indonesia berupaya untuk melakukan kerja sama yang lebih konkrit di bidang ekonomi yang menguntungkan Indonesia maupun Afrika. Dalam kesempatan yang sama, Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir menjelaskan, forum ini menjadi salah satu fokus dari diplomasi Indonesia tahun ini dan fokus kerja diplomasi Kementerian luar negeri tahun ini.

Dua WNI Yang Lama Disandera Abu Sayyaf Bebas.

Dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang telah lama disandera oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Sulu, Filipina Selatan, akhirnya bebas pada Jumat (19/1). Hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun resmi Twitter-nya, Sabtu. Disebutkan, Dua WNI telah bebas dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Sulu, Filipina Selatan, Jumat, 19 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Kedua WNI yang menjadi korban penyanderaan Abu Sayyaf itu bernama La Utu bin Raali dan La Hadi bin La Adi yang merupakan nelayan Indonesia asal Wakatobi. Kedua WNI tersebut sebelumnya diculik oleh kelompok Abu Sayyaf dari dua kapal ikan yang berbeda pada 5 November 2016 di perairan Kertam, Sabah, Malaysia. Wakil Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Manila telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk proses pemulangan kedua WNI tersebut.

 

VOI BERITA : Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengungkapkan, kondisi alutsista TNI Angkatan Udara saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya operasi TNI berdasarkan eksistensi ancaman nyata, ancaman potensial, maupun ancaman hibrida, dengan memperhatikan kemajuan dan perkembangan teknologi pertahanan, serta memperhatikan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. 

Panglima TNI dalam amanatnya saat serah terima jabatan Kepala Staf TNI AU (KSAU) dari dirinya kepada Marsekal TNI Yuyu Sutisna, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat mengatakan, "Namun dengan perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara yang baik tentunya secara bertahap akan dapat memenuhi target Minimum Essential Force (MEF),".

Menurut Hadi Tjahjanto, proyeksi pembangunan TNI Angkatan Udara diarahkan untuk dapat mencapai air supremacy atau air superiority. Sasaran yang ingin dicapai adalah kekuatan pemukul udara strategis untuk menghadapi dua trouble spots dalam bentuk komposit yang berisi pesawat-pesawat tempur multi-role dari generasi 4,5.

Selain itu, pembangunan TNI Angkatan Udara juga diarahkan pada kemampuan mobilitas serta proyeksi kekuatan pada lingkup nasional, regional dan global. 

Lebih jauh sistem pertahanan udara akan juga diintegrasikan dengan matra lainnya dalam suatu jaringan bertempur atau Network Centric Warfare. 

Menurut dia, untuk menambah alutsista TNI AU, kebijakan-kebijakan sesuai rencana strategis kedua sudah dibentuk dan disalin dalam bentuk road map renstra 2014 sampai 2019.

 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan kebijakan penggunaan cantrang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.  Luhut Pandjaitan, di Madiun, Kamis (18/1/2018) mengatakan, pihaknya mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan ukuran jaring penangkap ikan, cantrang, yang boleh beroperasi, termasuk bagi kapal-kapal besar. Selain itu, Luhut Pandjaitan menginginkan KKP lebih selektif untuk menentukan spesifikasi cantrang sekaligus daerah mana saja pemakaian cantrag diizinkan.

“Cantrang itu nggak boleh semua dijalankan, karena kalau ada cantrang yang ngawur itu ya nggak boleh dong, kan bisa merusak karang dan sampai bisa merusak dasar, jangan lah. Jadi mungkin pada kedalaman berapa itu yang boleh, dan kita juga membuat di daerah mana saja yang boleh. Lalu berapa bulan sih, berapa tahun sih dia boleh beroperasi. Sehingga ada waktu jeda waktu ikan itu tumbuh lagi “.

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, meski pemerintah kembali memperbolehkan penggunaan cantrang, tidak seluruhnya dapat dijalankan. Bagi yang tidak sesuai aturan tetap harus diberhentikan. Terlebih, Luhut  Pandjaitan tidak ingin ada nelayan yang memodifikasi kapal yang seharusnya berkapasitas 80 gross tonnage (GT), tetapi mengaku 30 GT. Menurut Luhut Pandjaitan, pemerintah berkomitmen melestarikan ikan dan meningkatkan target produksi ikan secara paralel. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menjelaskan, penggunaan cantrang hanya diizinkan di Laut Jawa, salah satu pertimbangannya karena populasi nelayan cantrang paling banyak di pantai utara Jawa.  Pradifta