VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Duta Besar Indonesia untuk Kanada, Teuku Faizasyah, melakukan kunjungan resmi kepada sejumlah menteri dan pejabat tinggi Provinsi Newfoundland dan Labrador, Kanada pada 15-16 Januari 2018. Seperti dilaporkan Kedutaan Besar RI Ottawa, kunjungan Duta Besar  RI tersebut bertujuan mengeksplorasi potensi kerja sama di berbagai bidang, baik ketenaga-kerjaan, perdagangan, pendidikan, teknologi maupun kebudayaan. Duta besar Faizasyah mengatakan, terdapat peluang kerja sama yang potensial antara Indonesia dengan Provinsi Newfoundland dan Labrador. Provinsi tertimur di Kanada ini memiliki keunggulan di bidang kemaritiman yang bisa disinergikan dengan komitmen Indonesia untuk memaksimalkan peluang strategis dari kemaritiman Indonesia. Selain itu, Indonesia dengan provinsi tersebut   juga merintis kerja sama untuk mengisi lowongan lapangan kerja terlatih dan semi-terlatih. Pada kesempatan kunjungan, Duta Besar RI bersilaturrahim dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di ibu kota St. John’s. Duta Besar juga menyampaikan beberapa informasi mengenai Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, dan mengimbau untuk memutakhirkan data diri menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.

Indonesia berkomitmen untuk terus aktif meningkatkan kerja sama pembangunan di antara negara-negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan.

Komitmen Indonesia tersebut ditegaskan oleh Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Cecep Herawan, dalam pertemuan dengan jurnalis peliput diplomasi Indonesia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (17/1). Seperti dilaporkan Kementerian Luar Negeri RI, Cecep Herawan menjelaskan, sejak menjadi Ketua Gerakan Non Blok pada 1992, Indonesia telah tegas mencanangkan bantuan luar negeri, khususnya kerja sama teknik kepada negara-negara berkembang dalam kerangka Kerja Sama Selatan Selatan. Ia menambahkan, pemberian bantuan teknik oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah selama ini belum tercatat sebagai bantuan luar negeri, karena masih tercatat sebagai pelaksanaan program kerja Kementerian dan Lembaga yang menjalankannya, meskipun melibatkan peserta asing. Cecep Herawan menyebutkan, beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Indonesia antara lain Program Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan yang baik, dan Program Ekonomi.  Tercatat penerima bantuan teknik Indonesia pada 2017 terdiri atas 15 program kepada 31 negara,  dan 356 orang peserta yang telah diberikan melalui Kementerian Luar Negeri.

Persatuan Emirat Arab.

Harapan Indonesia untuk segera memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung berkapasitas 200 MegaWatt nampaknya semakin mendekati kenyataan. Hal ini ditandai dengan penandatangananPerjanjian Konsorsium  PengembanganPembangkitListrik Tenaga Surya Terapung200 MegaWatt di Waduk Cirata, Jawa Barat, antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dengan Perusahaan MASDAR dari Persatuan Emirat Arab pada Selasa (16/1) di Abu Dhabi. Seperti dilaporkan Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (18/1), penandatangananPerjanjian Konsorsium tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Kerja Sama Energi antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab yang disepakati pada Januari 2017, serta penandatanganan Perjanjian Pengembangan Proyek antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dan MASDAR pada November tahun lalu.

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development Program UNDP sepakat untuk menyusun rekomendasi mengenai kebijakan pengelolaan limbah industri. Tujuan kerja sama ini antara lain untuk mewujudkan prinsip industri hijau serta peningkatan daya saing dan membangun manufakur nasional yang berkelanjutan.

Kedua institusi itu mengadakan Seminar Internasional bertajuk “Pengelolaan Limbah Industri Elektronik dan Limbah sebagai Sumber Daya Industri untuk Mendukung Pengurangan Penyebaran PBDEs/UPOPs” . Seminar dihadiri 155 orang dari berbagai latar belakang mulai dari pemerintahan, akademisi, dan pelaku industri. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 8 dan 9 Januari 2018 di Bali. Seminar menghadirkan pembicara dalam negeri dan dari National Taiwan University, Environmental Management Centre India, dan Institute for Global Environmental Strategies (IGES) Jepang.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI Kemenperin Ngakan Timur Antara di Denpasar, Bali, Senin (8/1) mengatakan, seminar ini diselenggarakan agar terjadi dialog dan terkumpul ide pembelajaran dari semua pemangku kepentingan. Dengan demikian ada prosedur tetap, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan pencemar organik yang persisten atau Persistent Organic Pollutants (POPs) dalam proses produksi di industri.

Dikatakannya, salah satu bahan kimia berbahaya yang terdaftar sebagai POPs dan disinyalir masih digunakan di Indonesia adalah Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs), yang biasanya digunakan sebagai flame retardant atau penghambat nyala api pada proses produksi. Oleh karena itu, Ngakan Timur Antara  meminta kepada sejumlah manufaktur seperti industri plastik, tekstil, alat angkut, dan elektronika agar menggunakan teknologi pengolahan limbah yang sesuai standar. Dikatakannya, apabila hal ini diimplementasikan secara baik di Indonesia, akan membawa manfaat sebesar-besarnya terhadap keberlanjutan sumber daya alam, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Apalagi, sektor-sektor tersebut sebagai penopang pertumbuhan industri nonmigas nasional. Pada triwulan ketiga tahun 2017, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik memberikan kontribusi sebesar 10,46 persen, serta industri alat angkutan menyumbangkan sebanyak 10,11 persen kepada pendapatan nasional. Sedangkan industri tekstil, alat transportasi, elektronika dan telematika merupakan industri andalan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035.

Lebih lanjut Ngakan Timur Antara mengungkapkan, upaya kolaborasi Kemenperin dan UNDP ini sebagai wujud komitmen Indonesia telah meratifikasi Konvensi Stockholm melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (POPs). Berdasarkan Konvensi Stockholm, telah teridentifikasi 12 bahan yang dikategorikan sebagai bahan pencemar organik persisten yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Dikatakannya, Kemenperin juga mendorong industri nasional agar megoptimalkan pengelolaan sampah secara tepat. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah pendekatan waste to energy. Pendekatan ini selain bisa mengurangi timbunan limbah, juga membantu mengurangi pemanfaatan bahan bakar fosil. Hal tersebut mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebagaimana ditargetkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang disampaikan pada Paris Agreement tahun 2016.

Kedutaan Besar RI Buenos Aires Kamis 4 Januari 2018 memberikan 1 (satu) set angklung  kepada direktur dan pengelola Museum de Arte Tigre yang terletak di Provinsi Buenos Aires, untuk mengenalkan masyarakat Argentina akan budaya Indonesia. Direktur Museum bidang Artisitik dalam pertemuan dengan pihak KBRI Buenos Aires, Maria José Herrera,  mengatakan pihaknya belum pernah mengenal alat musik ini, dengan adanya bantuan ini  pihaknya akan memperkenalkan alat musik angklung kepada para komunitas dan anak-anak yang mengunjungi museum . Museum de Arte Tigre adalah salah satu museum seni dan budaya kontemporer terbesar yang dimiliki Argentina. Museum yang telah berdiri sejak 1912  tersebut dikunjungi lebih dari 1500 orang per-minggu. Khusus di musim panas, banyak siswa sekolah dan anak muda yang mengunjungi museum tersebut. Dengan adanya alat musik angklung, KBRI Buenos Aires berharap semakin banyak anak muda di Argentina, khususnya yang berada di Buenos Aires yang tertarik  mengenal Indonesia.  Wakil KBRI Buenos Aires mengatakan Musik dan budaya adalah jembatan yang diharapkan mampu mendekatkan masyarakat kedua Negara.

Konsulat Jenderal  RI Berikan Pelatihan Kepemimpinan pada Siswa, Sekolah Indonesia Davao (SID ).

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Davao City, memberikan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Sekolah Indonesia Davao di Isla Reta, Davao City sabtu 6 januari 2018. Konsulat Jenderal  RI Davao City Berlian Napitupulu mengatakan, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan bersama. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menuntun, mengarahkan, dan memerintahkan orang lain atau kelompoknya untuk mencapai suatu tujuan bersama.  Dikatakannya, ada 5 skill yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik yaitu personal skill, communication skill, thinking skill, delegation skill, dan desicion making skill.

Berlian Napitupulu Lebih lanjut menegaskan, walau ada orang yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan, tapi  ia  lebih percaya bahwa pemimpin itu diciptakan. Dalam sejarah dan kenyataannya lebih banyak orang yang menjadi pemimpin berasal dari rakyat biasa dan bukan siapa-siapa. Menurut dia seorang pemimpin adalah orang biasa yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa yang dapat mengubah lingkungannya.

Usai memberikan paparan kepemimpinan, Konjen RI memimpin langsung latihan kepemimpinan dalam bentuk permainan yang diikuti oleh seluruh siswa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Sekolah Indonesia Davao. Permainan tersebut dimaksudkan untuk mengajarkan langsung bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, yang dapat  berkomunikasi dengan tim nya, disiplin, mendelegasikan tugas kepada timnya dan bisa menyelesaikan tugas dan tujuan bersama dalam waktu yang sangat terbatas.

Indonesia-Samoa Pererat Kerja Sama Pariwisata.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Samoa dan Tonga, Tantowi Yahya dan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung, Dr. Anang Sutono, CHE sepakat bekerja sama memberikan bantuan pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatkan kapasitas bagi warga Samoa dan Kerajaan Tonga di bidang pariwisata. Bantuan ini merupakan bagian dari people to people diplomacy dan Pacific Engagement.

Dubes Tantowi  Yahya menjelaskan kesepakatan tersebut merupakan upaya bersama dalam merekatkan hubungan Indonesia dengan kedua negara di Pasifik Selatan, Samoa dan Kerajaan Tonga yang  dituangkan dalam Pernyataan Kehendak (Letter of Intent) yang ditandatangani oleh Dubes Tantowi Yahya dan Ketua STP NHI Bandung, Dr. Anang Sutono, CHE di Wellington pada tanggal 27 Desember 2017.

Tantowi Yahya mengatakan, Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung akan menyediakan program beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi mahasiswa, pegawai/pejabat pemerintah, dan pelaku usaha dari kedua negara di bidang pariwisata. Program beasiswa dapat diberikan dalam berbagai jenjang pendidikan formal dari tingkat D-III, D-IV, S-1 sampai dengan S-2 dengan pengantar bahasa Inggris. Selain itu bantuan juga diberikan dalam bentuk pelatihan "short course".

Samoa dan Kerajaan Tonga merupakan dua negara kepulauan di Pasifik Selatan, yang memiliki potensi besar di pariwisata khususnya wisata bahari. Pemerintah kedua negara memiliki visi dan kepentingan dalam mengembangkan pariwisata sebagai industri untuk menopang pendapatan negara.

VOI KOMENTAR Presiden Perancis Emannueal Macron, berada di Tiongkok melakukan serangkaian kegiatan kenegaraan. Kunjungan Macron yang berlangsung sejak 8 Januari lalu, hingga hari ini disebut sebagai kunjungan kenegaraan, karena merupakan yang pertama dilakukan sejak ia memangku jabatannya sebagai Presiden. Keberadaan Presiden Perancis di Beijing itu merupakan jawaban atas undangan Presiden Xi Jinping.   Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang dalam jumpa pers menjelang kunjungan kenegaraan Macron menyatakan bahwa   mempunyai arti penting bagi hubungan Tiongkok-Prancis. Tiongkok tentu menambut sangat baik kunjungan pertama Macron dengan menunjukkan kehangatan melalui serangkaian acara kenegaraan yang melibatkan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Kegiang serta ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Zhang Dejiang, Dari Beijing diinformasikan bahwa kedua pihak telah  bertukar pandangan secara mendalam mengenai hubungan bilateral dan masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama.  

Dalam ceramahnya di hadapan para pengusaha. Akademis  dan undangan pentingnya lainnya di kota Xi’an, Macron menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah Tiongkok membangun kembali jalan sutera. Dalam tahun 2013, Pemerintah Tiongkok mencanangkan program one belt one road yang merupakan ungkapan khusus bagii Pembangunan Jalan Sutera yang mencerminkan hubungan bilateral dan multilateral Tikongkok melalui kerjasama ekonomi dan perdagangan  antaralain dengan negara negara Eropa.  

Proyek Sabuk dan Jalan  , bertujuan menghubungkan China melalui jalan raya, kereta api dan jalur laut, dengan Asia Tenggara, Pakistan, Asia Tengah dan lebih jauh ke Timur Tengah, Eropa dan Afrika. Dukungan Macron atas proyek ambisius Beijing tentu juga mengharapkan timbal balik. Atas asa resiprokalitas, Macron tentu mengharapkan adanya timbal balik. Perancis memandang Tiongkok sebagai negara berpengaruh dari Asia yang dapat diajak untuk menjalin kemitraan stratagis mencakup beberapa isu. Dua yang sangat penting bagi Macron adalah isu terorisme dan perubahan Iklim. Mengenai isu perubahan iklim, Macron tentu sangat berharap agar Presiden Xi Jinping menerapkan perjanjian Paris mengenai iklim. Dukungan Tiongkok dipandang sangat penting, setelah Amerika Serikat mundur dari kesepakatan Paris.