VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI KOMENTAR Indonesia pernah mengalami masa swasembada pangan, khususnya beras, pada dekade 1980-an. Bahkan saat itu, Organisasi Pangan Dunia, FAO memberikan penghargaan istimewa kepada pemerintah Indonesia atas prestasi luar biasa tersebut. Namun, bertahun-tahun sesudah itu prestasi swasembada beras nampaknya sulit terulang. Bahkan tidak jarang Indonesia harus mengimpor beras dari negara tetangga, misalnya Thailand dan Vietnam.

Di masa pemerintahan Presiden Joko  Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla keinginan Indonesia untuk kembali berswasembada pangan, terutama beras, cabai, jagung dan bawang, kemungkinan akan segera terkabul. Di awal tahun 2018, Indonesia menggaungkan kembali swasembada pangan seperti yang pernah dikatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beberapa waktu lalu.

Keinginan tersebut semakin diperkuat dengan penyataan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono. Usai panen tanaman padi di Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Minggu (07/01/2018), Momon Rusmono mengatakan wacana impor beras dinilai belum mendesak dibutuhkan karena hasil panen tanaman padi saat ini cukup melimpah.

Secara nasional, Momon menyatakan, stok beras bisa mencapai sejuta ton, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama dua hingga tiga bulan mendatang. Terlebih pada bulan depan akan ada panen raya, sehingga target tahun 2018 untuk penyerapan 3,7 juta ton beras  oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) kemungkinan besar  bisa dicapai. Apabila ini terjadi,  hingga tahun depan Indonesia tidak akan lagi kekurangan beras, dan target swasembada pangan pun  bisa terpenuhi.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Pertanian RI, untuk mencapai swasembada pangan.  Antara lain  melalui program Upaya Khusus (Upsus) swasembada pangan 2015-2017 dengan fokus tiga komoditas, yakni padi, jagung, dan kedelai (pajale). Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menambah luas area tanam. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas tanam secara nasional pada Juli-September 2017 mencapai 1 hingga 1,1 juta hektare per bulan.  Naik dua kali lipat dibandingkan dengan periode sebelum ada program Upsus,  yakni  hanya 500.000 hektare per bulan.

Tentu saja keinginan Indonesia untuk bisa kembali menjadi negara yang berswasembada pangan terutama beras, bukanlah keinginan muluk yang tak mungkin tercapai. Tetapi juga tidak  semudah seperti membalikkan telapak tangan. Butuh kerjakeras Pemerintah dan juga dukungan dari berbagai pihak seperti para penyuluh pertanian, petani, pedagang dan para pemangku kepentingan lainnya

Republika menulis, pendaftaran calon kepala daerah yang bakal bersaing pada pemilihan Kepala Daerah-pilkada serentak 2018 dimulai pada Senin (8/1) ini. Sebagian partai politik-parpol mengumumkan jagoan masing-masing tepat sehari menjelang dimulainya pendaftaran tersebut. Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni nanti akan diikuti 171 daerah yang terdiri atas 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Pilkada serentak kali ini juga menjadi ajang pertarungan di daerah-daerah lumbung suara pemilu nasional, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi selatan. Direktur Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi-Perludem, Titi Anggraini di jakarta Selatan Minggu (7/1) menilai Pilkada 2018 adalah pemanasan partai politik menjelang pemilu legeslatif dan pemilu presiden 2019. Menurut Titi, kerja-kerja pemenangan pada 2018 akan merefleksikan kinerja pada 2019 nanti.

Surat kabar Media Indonesia Memuat Judul Utama Kombinasi Nasionalis-Santri Tangkal Politik Identitas.

Media Indonesia menulis, Pilkada serentak 2018 diramaikan pasangan kombinasi nasionalis dan santri untuk menghasilkan harmoni sekaligus menangkal siasat politik identitas. Dari banyak calon, sejumlah pasangan merupakan perpaduan dari dua aliran ideologis tersebut. Media Indonesia mencatat contoh kombinasi tersebut pada pasangan calon gubernur Jawa Barat dan Jawa Timur.

Surat Kabar Kompas yaitu Pertarungan Ketat di Jawa.

Kompas menulis, pertarungan ketat diperkirakan terjadi di Pikada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Partai-partai politik mengajukan figure terbaik untuk bertarung di tiga pilkada itu. Kemenangan di tiga provinsi ini diyakini bisa memuluskan jalan untuk meraih kemenangan di Pemilu 2019. Jawa menjadi perhaian serius partai-partai politik karena tiga provinsi ini menyumbang 48 persen suara untuk Pemilu 2019.

Kalangan pelaku industri film di Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meningkatkan kerja sama guna lebih menggairahkan perfilman kedua negara. Hal itu mengemuka dalam pertemuan para pelaku perfilman nasional baik artis, sutradara, maupun produser film dengan delegasi Persatuan Seniman Malaysia di Gedung Sinematek Indonesia, Jakarta, Jumat (5/1).

Presiden Persatuan Seniman Malaysia Zed Zaidi menyatakan, kerja sama kedua negara serumpun diharapkan meningkatkan peluang industri film di Malaysia maupun Indonesia. Dia mengatakan, kerja sama di bidang perfilman antara Indonesia dengan Malaysia sebenarnya sudah berlangsung lama, baik melalui produksi film bersama ataupun pelibatan artis film kedua negara.

Bahkan, tambahnya, antara Indonesia dengan Malaysia pernah menyelenggarakan anugerah penghargaan perfilman dua negara serumpun tersebut, yakni Anugerah Serumpun. Dalam kunjungannya ke Indonesia selama 5 hingga 7 Januari 2018 delegasi Persatuan Seniman Malaysia diikuti 20 orang pelaku industri film setempat baik artis, sutradara, maupun produser.

Informasi selanjutnya, Palestina dan UGM jajaki Kerjasama Pendidikan.

Palestina menjajaki peluang kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada atau UGM dalam bidang pendidikan. Hal itu dibahas dalam kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun, ke Universitas Gadjah Mada pada Jumat 5 Januari.

Seperti dilansir dari Republika, Delegasi Palestina diterima langsung Rektor UGM Panut Mulyono. Dalam paparannya, Dubes Palestina menyampaikan, Pemerintah Palestina akan mendorong pelajar-pelajarnya agar dapat melanjutkan studi di UGM. Saat ini, lanjut Zuhair, terdapat enam mahasiswa asal Palestina yang tengah mengambail studi program pascasarjana di UGM. Sedangkan, tujuh mahasiswa asal Palestina lain telah lulus dan mendapat gelar master dari UGM.Zuhair berharap, ke depan jumlah mahasiswa asal Palestina yang melanjutkan studi di UGM dapat senantiasa meningkat.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor UGM menuturkan, selama ini UGM mendapatkan jatah beasiswa dari pemerintah pusat bagi mahasiswa asing melalui program kemitraan negara berkembang. Namun, belum ada mahasiswa Palestina yang masuk melalui skema itu. Panut mengungkapkan, saat ini UGM tengah merancang program pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa asing termasuk Palestina. Menurut Panut, beasiswa itu akan diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa asing yang ingin melanjutkan studi program pascasarjana.

KBRI Kuala Lumpur dan Pemerintah Malaysia Sediakan Program Khusus Antar TKI Ilegal Pulang.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur bersama pemerintah Malaysia menyediakan satu program untuk mengantar pulang Tenaga  Kerja Indonesia ilegal dari Malaysia yaitu Program Penghantaran Pulang Sukarela atau Program P3+1. Ketua Satuan Tugas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur, Yusron B Ambary, di Kuala Lumpur, Sabtu (6/1), mengatakan, melalui Program P3+1 para TKI ilegal bisa kembali ke Indonesia melalui jalan yang sah, benar, dan aman. Seperti dilansir dari Antara Yusron mengatakan, pemerintah Malaysia telah memperpanjang Program P3+1 hingga 30 Juni 2018. Pemerintah Malaysia telah bekerjasama dengan delapan perusahaan untuk menjalankan Program P3+1. Perusahaan tersebut diantaranya adalah Bukit Mahligai Sdn Bhd, Bukit Megah Sdn Bhd, Harfaase Resource Sdn Bhd dan International Marketing and Net Resource Sdn Bhd

INDONESIAKU VOI Tahun ini Indonesia dan India menyelenggarakan sidang komisi bersama (SKB) kelima, yang dilaksanakan pada Jumat (5/1/2018) di gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Sidang dipimpin menteri luar negeri RI, Retno Marsudi. Menteri luar negeri India, Sushma Swaraj, juga menghadiri langsung pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ketika memberikan pernyataan pers mengatakan, Sidang Komisi Bersama kelima, sarat dengan komitmen kuat dari kedua negara, untuk bekerjasama dalam memberikan manfaat besar bagi masyarakat di kawasan dan dunia.

Retno Marsudi menegaskan, kerjasama di berbagai sektor juga turut menjadi komitmen Indonesia dan India, seperti melawan aksi terorisme melalui program deradikalisasi, melawan kejahatan transnasional termasuk kejahatan siber, hingga memperkuat kerjasama di sektor maritim. Selain itu ada juga kesepakatan di sektor keamanan, politik, kerjasama finansial, dan industri pertahanan. Di bidang maritim, kerjasama dilakukan dalam melawan perompakan serta pencurian ikan.

Kerja sama Indonesia-India di bidang perdagangan cukup baik. Pada periode Januari hingga Oktober nilai perdagangan mencapai hampir 15 miliar dolar Amerika. Retno Marsudi menambahkan, Indonesia menargetkan jumlah tersebut  dapat mencapai 50 miliar Amerika pada tahun 2025. India termasuk negara yang mengekspor CPO terbesar dari Indonesia.

Sementara itu Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, mengatakan, India akan melanjutkan bantuan pengembangan keterampilan dalam bentuk program pelatihan jangka pendek dan beasiswa. Menurut Sushma Swaraj, pihaknya juga membahas meningkatnya permintaan untuk pengembangan keterampilan di kedua negara, mengingat India memiliki sebagian besar populasi muda. Ia menjelaskan, saat ini India menawarkan hampir 150 slot pelatihan dan beasiswa. Ia sepakat lebih memperkuat kerjasama di sektor pendidikan.

Sushma Swaraj juga menyampaikan penghargaan kepada presiden Joko Widodo yang telah menerima undangan Perdana Menteri Shri Narendra Modi, untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Perayaan Istimewa ASEAN (ASEAN special commemorative summit ) sebagai Tamu Kehormatan pada Hari Republik India, di New Delhi pada 25 dan 26 Januari. Sementara tahun 2019 mendatang Indonesia dan India akan merayakan hubungan diplomatik ke 70.