Akbar
April
VOInews.id- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan kekhawatirannya bahwa Israel mungkin berencana mengusir warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki ke Yordania setelah perang di Gaza berakhir. "Israel telah menghancurkan setidaknya 75 persen wilayah Jalur Gaza dan menewaskan 34.000 warga Gaza dalam 200 hari, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak," kata Abbas dalam Forum Ekonomi Dunia di ibukota Arab Saudi, Riyadh pada Minggu. "Saya khawatir setelah menghancurkan Gaza, Israel bergerak ke Tepi Barat dan mengusir penduduknya ke Yordania," lanjut dia. Presiden Palestina itu menyeru kepada dunia "untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-bangsa." Dia juga mendesak negara-negara Eropa untuk "mengakui Negara Palestina seperti mereka mengakui Israel."
Pada 19 April, 15 anggota Dewan Keamanan PBB bertemu di New York untuk melakukan pemungutan suara bagi rancangan resolusi yang diajukan Aljazair yang merekomendasikan penerimaan Negara Palestina menjadi anggota PBB. Namun resolusi tersebut diveto Amerika Serikat dengan 12 suara setuju dan dua suara abstain, termasuk Inggris dan Swiss. Israel telah melancarkan perang brutal di Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober yang menyebabkan kematian sekitar 1.200 orang.
Serangan Israel menewaskan hampir 34.400 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Lebih dari 77.400 orang juga terluka di tengah kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan pokok. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida, dan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.
Sumber: Anadolu
April
VOInews.id, Jakarta:- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan siap mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur. “Saya mohon izin bermalam, malam ini saya bermalam di Banyuwangi, karena besok (Selasa, 30 April 2024) ada kegiatan bersama Bapak Presiden Joko Widodo, untuk membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat Banyuwangi,” kata AHY saat menyapa masyarakat Banyuwangi dalam agenda nonton bareng (nobar) Indonesia melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024, di Banyuwangi, Senin (29/4) malam.
AHY menyampaikan bahwa akan mendampingi Presiden Jokowi melakukan penyerahan sebanyak 10.323 sertifikat tanah elektronik hasil redistribusi tanah di Kabupaten Banyuwangi. Ia pun meminta izin untuk menginap di daerah tersebut. Dalam kesempatan nonton bareng tersebut, AHY juga turut mendoakan agar masyarakat Banyuwangi bisa semakin sukses, selalu maju, dan sejahtera. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Lampri dalam keterangan di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa dalam agenda penyerahan sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Selasa (30/4), Presiden Jokowi bakal didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Lampri menyebutkan setidaknya ada 5.000 perwakilan yang akan hadir langsung memenuhi lokasi penyerahan sertifikat di GOR Tawang Alun, Banyuwangi. "Total sertifikat yang akan diserahkan sebanyak 10.323 sertifikat hasil Program Redistribusi Tanah. Semuanya sudah dalam bentuk sertifikat tanah elektronik," ujarnya. Lampri menambahkan bahwa Menteri AHY baru saja menyerahkan sertifikat hasil konsolidasi tanah untuk hunian tetap (huntap) di Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
“Dalam kunjungannya ke Palu, Menteri AHY juga memberikan kuliah umum kepada sivitas academika di Universitas Tadulako pada Minggu (28/4) malam,” katanya.
Antara
April
VOInews.id, Jakarta:- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan kerjasama dengan Vietnam mampu menghidupkan ekosistem budi daya lobster di Indonesia sebab, ekosistem yang belum optimal selama ini menjadi kendala perkembangan budidaya lobster nasional. "Karena ekosistem (budidaya lobster) belum jalan optimal selama ini. Tapi dengan cara ini (kerjasama) ekosistemnya akan jalan. Contohnya soal pakan, selama ini kan mengandalkan ikan-ikan rucah hasil tangkapan, sementara di Vietnam sudah ada industrinya sendiri," ujar Trenggono saat menjawab wartawan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Senin.
Melalui kesepakatan kerja sama dua negara, pelaku usaha Vietnam yang ingin memanfaatkan benih bening lobster (BBL), harus melakukan kegiatan budi daya di Indonesia dengan menggandeng pelaku usaha lokal Indonesia. Dengan skema ini akan terjadi transfer teknologi hingga etos kerja yang sangat penting untuk perkembangan budidaya lobster Tanah Air. Selain persoalan pakan, lanjut dia, usaha yang memproduksi keramba budidaya lobster modern juga minim sehingga menjadi tantangan tersendiri di tengah kerjasama yang sudah terjalin dengan Vietnam. Adapun sejauh ini sudah ada lima perusahaan Vietnam yang masuk ke Indonesia, namun kegiatan budidaya belum bisa masif lantaran keterbatasan keramba.
Dengan demikian, lanjutnya, kerja sama perikanan bersama Vietnam tidak hanya akan menghidupkan sektor hulu budidaya tapi juga industri hilir lobster, karena akan mendorong hadirnya usaha-usaha turunan di bidang tersebut. "Harapan saya lobster ini menjadi kekuatan kita yang akan datang," jelasnya. Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan, Indonesia punya kemampuan dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Untuk pengembangan budidaya lobster ini, lanjutnya, selain upaya pemerintah, peran swasta juga sangat penting. "Indonesia sebenarnya bisa, kita punya sumber daya manusia yang cukup, dan juga punya etos kerja yang cukup baik. Ini tinggal dikembangkan. Dan saya rasa ini (budidaya lobster Bangsring, Banyuwangi) bisa jadi model yang dikembangkan oleh swasta selain dari yang dikembangkan oleh pemerintah (KKP)," pungkasnya.
Antara
April
VOInews.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
Dalam ketentuan peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pasal 66 disebutkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lain yang berdasarkan ketentuan UU berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan Peraturan Presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN.
Pengesahan UU DKJ ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Antara