VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Vladimir Putin akan dilantik sebagai presiden Rusia untuk masa jabatan kelima pada upacara pelantikan yang akan diadakan di ibu kota Moskow pada Selasa (7/5). Upacara tersebut, yang dijadwalkan berlangsung di Kremlin, secara resmi akan menandai dimulainya masa jabatan enam tahun Putin, yang memenangi 87,28 persen suara dalam pemilihan presiden yang diadakan pada Maret. Setelah upacara pelantikan, pemerintahan Rusia saat ini akan mengundurkan diri dan pemerintahan baru akan mulai menjabat dengan persetujuan parlemen negara tersebut, sesuai dengan amandemen konstitusi yang dibuat pada 2020.

Dalam hal tersebut, Putin akan mengajukan calon perdana menterinya ke Duma, majelis rendah parlemen Rusia, untuk mendapatkan persetujuan. Meski parlemen mempunyai kekuasaan untuk menerima atau menolak kandidat tersebut, Putin akan dapat langsung menunjuk perdana menteri tanpa memerlukan persetujuan parlemen jika anggota parlemen menolak kandidat tersebut sebanyak tiga kali. Dalam kasus seperti itu, Putin juga berhak membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan parlemen baru. Menurut media lokal, Perdana Menteri saat ini Mikhail Mishustin kemungkinan akan diangkat kembali karena dia secara luas dipandang sebagai kepala pemerintahan yang sukses berdasarkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut meski perang Rusia-Ukraina sedang berlangsung dan sanksi ekonomi berikutnya dari Barat.

Putin akan secara langsung menunjuk menteri luar negeri, pertahanan, kehakiman, situasi darurat, dan dalam negeri melalui konsultasi dengan Dewan Federasi, majelis tinggi parlemen Rusia. Dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri saat ini, Sergey Lavrov, dan Menteri Pertahanan Sergey Shoygu akan mempertahankan jabatan mereka, sementara kementerian yang terkait dengan ekonomi dan keuangan juga diperkirakan tidak akan mengalami perubahan.

Namun, karena adanya kritik masyarakat terhadap kebijakan pendidikan, olah raga dan kebudayaan, mungkin akan terjadi beberapa perubahan pada kementerian terkait dan ada pula kemungkinan dibentuknya Kementerian Pemuda. Berdasarkan undang-undang Rusia, proses persetujuan pemerintahan baru dapat memakan waktu paling lama hingga 20 Mei, meski daftar calon perdana menteri dan dewan menteri diperkirakan akan diserahkan ke parlemen segera setelah upacara pelantikan.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rancangan blue print BUMN hingga tahun 2034, yang mencakup rencana integrasi di antaranya penyatuan sektor pangan dan pupuk. “Kami punya blue print BUMN sampai tahun 2034, yaitu 10 tahun ke depan salah satunya memperkuat ekosistem. Seperti contoh misalnya sekarang ini yang namanya pupuk dengan pangan kita terpisah, ke depan kita akan jadikan satu ekosistem,” kata Erick dalam Family Gathering Kementerian BUMN di di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Minggu (5/5).

Integrasi antara sektor pupuk dan pangan dianggap penting karena keduanya merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling terkait. Namun, saat ini keduanya masih terpisah dan perlu digabungkan agar dapat berjalan secara lebih efisien. “Pupuk dan pangan karena ini ekosistem. Tidak mungkin kita bicara pangan tanpa pupuk misalnya. Nah ini masih terpisah,” tutur Erick. Erick juga menyoroti kekurangan dalam sektor pupuk, terutama terkait dengan ketersediaan bahan baku seperti sulfat dan fosfat.

Dalam upaya untuk menjadi produsen pupuk terbesar di dunia, Indonesia perlu memiliki kepastian pasokan bahan baku. Untuk itu, blue print BUMN hingga tahun 2034 juga memperhatikan aspek ini, dengan memberikan fokus pada kepastian pasokan bahan baku untuk industri pupuk. “Di pupuk sendiri masih banyak kekurangannya yaitu apa? Sumber bahan bakunya seperti sulfat dan fosfat. Itu kan belum terjadi sekarang, kita juga bikin blue print, supaya apa? Kalau kita mau jadi produsen pupuk nomor lima terbesar di dunia bahkan nomor tiga terbesar di dunia, kita harus punya kepastian daripada bahan bakunya. Nah salah satunya itu yang kita dorong ke depannya,” ujar Erick.

Dia menyampaikan blueprint tersebut berlaku selama 10 tahun ke depan, bertujuan untuk memperkuat ekosistem BUMN. Erick menegaskan pentingnya berpikir jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan transformasi BUMN, yang membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti contoh dari China yang memerlukan waktu 18 tahun untuk transformasinya. “Kalau kita p dengan China itu perlu 18 tahun. Jadi kalau China yang sedemikian masif memperbaiki negaranya perlu 18 tahun, saya rasa tidak mungkin BUMN Indonesia lima tahun,” tutur Erick.

Erick menekankan bahwa blue print tersebut harus detail dan terperinci, sehingga dapat digunakan oleh siapa pun yang menggantikan posisinya di masa depan. Hal ini akan memastikan kelangsungan rencana dan proyek yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, Erick juga membahas tentang perencanaan anggaran, pembagian PMN (Penyertaan Modal Negara), dan deviden untuk tahun-tahun mendatang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan transparansi kepada pihak-pihak terkait, serta untuk menghindari ketidakpastian di masa mendatang. Erick juga mencatat beberapa masalah yang muncul di masa lalu, seperti ledakan.

Dia menegaskan bahwa perencanaan yang matang sangat penting mengingat kondisi ekonomi global yang semakin tidak pasti, dengan adanya perang tarif antara berbagai negara. Persaingan ekonomi yang semakin tajam menuntut kesigapan dan kebijaksanaan dalam perencanaan dan strategi untuk menghadapi tantangan yang akan datang. “Saya buat statement ini bukan menyalahkan siapa siapa, tapi itu introspeksi diri kita bagaimana kita harus lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau kita lihat sekarang globalisasi makin seram kita sudah bisa melihat bagaimana tahun depan yang namanya ekonomi ini cukup menantang,” kata Erick.

Antara

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis akan mendukung bonus demografi Indonesia, yang diperkirakan terjadi 10-15 tahun ke depan. Dalam peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta, Senin, Presiden Jokowi menyebut ketika bonus demografi terwujud maka Indonesia akan memiliki 68 persen penduduk usia produktif.

“Tetapi 68 persen penduduk usia produktif itu akan percuma kalau kesehatannya tidak baik. Oleh sebab itu betul-betul kita harus mempersiapkan dan merencanakan (bonus demografi) ini,” kata Presiden Jokowi. Dalam menangani kurangnya dokter dan dokter spesialis di Indonesia, Presiden menegaskan perlu dilakukan terobosan, termasuk dengan menggerakkan 24 fakultas kedokteran di Indonesia dan 420 rumah sakit pemerintah untuk memproduksi lebih banyak dokter. Pasalnya, Indonesia hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun sementara kebutuhan saat ini mencapai 29.000 dokter spesialis.

“Artinya memang (jumlah dokter spesialis) sangat kurang sekali. Ditambah distribusinya yang tidak merata. Rata-rata dokter spesialis ada di Jawa dan di kota-kota, 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa,” kata Presiden Jokowi. “Oleh sebab itu, harus ada terobosan. Kita harus berani memulai,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Kepala Negara memaparkan rasio dokter di Indonesia masih berkisar 0,47 per 1.000 penduduk, sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan setiap negara memiliki rasio dokter 1 per 1.000 agar seorang dokter di suatu negara melayani 1.000 penduduk. Capaian rasio dokter saat ini, kata Jokowi, menempatkan Indonesia berada di ranking 147 dunia.

“(Peringkat ini) sangat rendah sekali. Di ASEAN kita peringkat ke-9, berarti masuk tiga besar tetapi dari bawah. Ini problem angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” ujarnya. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui program Transformasi Kesehatan memfasilitasi 420 rumah sakit, dari total 3.000 rumah sakit di Indonesia, untuk mendidik lebih banyak dokter dan dokter spesialis di luar jalur universitas. Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, program itu akan memprioritaskan dokter-dokter putra daerah sebagai peserta pendidikan dokter spesialis di rumah sakit pendidikan. "Nanti pemenuhan dokter spesialis ke seluruh daerah akan dilakukan bersama-sama, baik pendidikan melalui universitas, maupun pendidikan yang berbasis rumah sakit," kata Menkes secara terpisah.

Pada tahap awal ini, kata Menkes Budi, terdapat enam program studi kedokteran spesialis di enam rumah sakit penyelenggara pendidikan utama yakni spesialis mata, jantung, anak, saraf, orthopedi, dan ongkologi. Adapun enam rumah sakit pendidikan yang dimaksud yakni RS Mata Cicendo, RS Ortopedi Soeharso, RS Pusat Otak Nnasional (PON), RS Kanker Dharmais, RSAB Harapan Kita, dan RSJPD Harapan Kita. Dengan menjalankan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RSP-PU, lanjutnya, diharapkan Indonesia bisa mempersingkat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dari 10 tahun menjadi sekitar lima tahun.

Antara

VOInews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan menentang penyimpangan apa pun terhadap prinsip kebebasan pers sehubungan penutupan stasiun siaran Al Jazeera di Israel, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti yang dikutip Sputnik, Minggu (5/5). Sebelumnya pada Minggu, pemerintah Israel dengan suara bulat memutuskan menutup kantor lokal Al Jazeera, dan menghentikan operasi saluran berita itu di Israel karena dianggap membahayakan keamanan. “Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami dengan tegas menentang keputusan apa pun yang membatasi kebebasan pers. Pers yang bebas, memberikan layanan yang sangat berharga untuk memastikan masyarakat mendapat informasi dan dilibatkan,” kata Dujarric.

Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi segera menandatangani perintah untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan siarannya, memblokir situsnya dan memutus saluran penyiaran itu dari perusahaan-perusahaan kabel dan satelit. Karhi kemudian mengunggah video di media sosial yang memperlihatkan otoritas Israel menggerebek kantor Al Jazeera di Yerusalem. Ia menambahkan, petugas telah menyita sebagian peralatan saluran di kantor tersebut. Jaringan berita yang berbasis di Qatar tersebut mengecam keras tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi, serta menegaskan haknya untuk terus memberikan berita kepada pemirsanya.

Sumber: Sputnik