29
November

 

VOInews.id- Raja Yordania Abdullah II pada Selasa (28/11) menegaskan kembali bahwa negaranya menolak upaya apa pun untuk memisahkan Tepi Barat dari Jalur Gaza. Dalam sebuah pesan kepada pemimpin Komite Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina (CEIRPP), Raja Abdullah II memastikan bahwa baik Tepi Barat maupun Jalur Gaza "adalah negara Palestina." “Nilai-nilai semua agama ilahiah dan nilai-nilai kemanusiaan kita menolak pembunuhan warga sipil,” tambahnya, menurut Pengadilan Kerajaan Yordania.

 

Dia menyatakan: "Serangan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza melanggar hukum humaniter internasional dan akan memicu kekerasan dan kehancuran lebih lanjut di wilayah itu dan dunia." Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina "muncul di bawah situasi luar biasa yang menyeru seluruh dunia untuk bertindak menghentikan perang dan memaksa Israel untuk mencabut blokade di Jalur Gaza," lanjut Raja.

 

Raja juga menegaskan kembali penolakan Yordania mengenai "pendudukan kembali sebagian wilayah Gaza atau membangun zona penyangga di dalamnya, serta memisahkan Tepi Barat dari Gaza." Rakyat Palestina dan pendukung mereka di seluruh dunia akan merayakan Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina pada Rabu. Hari ini menandai resolusi Majelis Umum PBB pada 1947 yang meminta pemisahan Palestina menjadi negara bagian Arab dan Yahudi. Israel meluncurkan serangan militer besar-besaran di Jalur Gaza setelah serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Sejak itu sebanyak 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk 6.150 anak-anak dan 4.000 wanita menurut otoritas kesehatan di wilayah kantung tersebut. Jumlah korban resmi di Israel mencapai 1.200 orang.

 

Antara

29
November

 

VOInews.id- Perundingan kesepakatan baru tentang jeda kemanusiaan jangka panjang dalam pertempuran di Jalur Gaza berlangsung di Qatar, menurut Perusahaan Penyiaran Publik Israel (KAN) pada Selasa (28/11). KAN menyebutkan bahwa jeda tersebut akan mencakup pelepasan seluruh sandera Israel di Jalur Gaza, termasuk tentara, dan pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, termasuk beberapa orang yang telah "divonis" karena membunuh warga Israel.

 

Laporan media tersebut mengungkapkan bahwa kelompok Hamas Palestina menyampaikan persetujuannya terhadap garis besar perjanjian baru tersebut, tetapi menambahkan pula pihak Hamas meminta "gencatan senjata total," yang masih ditolak oleh Israel. Media Israel melaporkan bahwa perundingan tersebut dilakukan oleh kepala agen mata-mata Mossad Israel David Barnea, kepala Badan Intelijen Pusat AS William Burns, Direktur Badan Intelijen Umum (GIS) Mesir Abbas Kamel dan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani.

29
November

 

VOInews.id- Indonesia menegaskan kembali pentingnya negara-negara di dunia mendesak gencatan senjata permanen untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi warga di Jalur Gaza. Berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Selasa (28/11), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa jeda kemanusiaan yang telah disepakati antara Israel dan kelompok Hamas Palestina, tidak cukup. “Yang diperlukan adalah sebuah gencatan senjata yang permanen agar nyawa dapat diselamatkan dan bantuan kemanusiaan yang diperlukan dapat diberikan,” kata Menlu Retno ketika menyampaikan keterangan pers secara virtual dari New York.

 

Dia kemudian mengajak semua negara untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, serta memastikan agar bantuan tersebut bisa disalurkan tanpa hambatan. “Negara dunia harus membantu UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya agar dapat membantu 1,7 juta pengungsi di Gaza. Dari sisi Indonesia, saya sampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan bantuan, termasuk kesiapan mengirimkan kapal rumah sakit,” tutur dia.

 

Antara

28
November

 

VOInews.id- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa dialog yang berhasil mengarah ke disepakatinya jeda kemanusiaan oleh Israel dan kelompok Hamas Palestina di Gaza, harus dilanjutkan untuk menuju gencatan senjata penuh. “Dialog yang mengarah pada perjanjian tersebut harus dilanjutkan, sehingga menghasilkan gencatan senjata kemanusiaan penuh, demi kepentingan rakyat Gaza, Israel, dan wilayah yang lebih luas,” kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric,

 

Senin. Guterres menjelaskan bahwa jeda yang disepakati oleh Israel dan Hamas memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk ke bagian utara daerah kantong tersebut. Namun, dia mengatakan bahwa bantuan tersebut tidak sebanding dengan besarnya kebutuhan bagi 1,7 juta pengungsi. Guterres pun memperingatkan bahwa bencana kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dari hari ke hari. Lebih lanjut, Guterres menegaskan kembali seruannya agar sandera yang tersisa segera dibebaskan tanpa syarat.

 

“Dia mendesak semua negara untuk menggunakan pengaruh mereka untuk mengakhiri konflik tragis ini," kata Dujarric, mengutip Guterres. Sekjen PBB juga meminta semua negara mendukung langkah-langkah yang menuju satu-satunya masa depan yang berkelanjutan bagi kawasan Timur Tengah, yakni solusi dua negara, dengan Israel dan Palestina hidup berdampingan secara aman dan damai. Guterres turut memuji Pemerintah Qatar, Mesir, dan AS yang memfasilitasi pengaturan jeda kemanusiaan ini, kata Dujarric. Sependapat dengan Guterres, Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Volker Turk menyatakan saat ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan jeda kemanusiaan di Gaza guna mengakhiri kekerasan secara permanen.

 

Jeda kemanusiaan disebutnya penting bagi warga sipil di Gaza, yang bisa kembali berkumpul dengan orang-orang terkasihnya, setelah mengalami situasi yang bagaikan "api neraka" selama tujuh minggu terakhir. “Saatnya menggunakan jeda ini untuk membuka jalan bagi diakhirinya kekerasan secara permanen, jalan keluar dari kesengsaraan, menuju perdamaian yang berkelanjutan dan abadi,” kata Turk melalui platform X. Jeda kemanusiaan selama empat hari yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS mulai berlaku pada Jumat (24/11). Selama itu, Israel menghentikan sementara serangannya di Gaza.

 

Di tengah seruan banyak pihak untuk melanjutkan jeda atau menjadikannya permanen, Israel bersumpah akan melanjutkan serangannya setelah jeda tersebut berakhir. Mereka hanya membuka kemungkinan untuk memperpanjang jeda jika pertukaran sandera terus berlanjut. Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran di Jalur Gaza, menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Pertempuran itu telah menewaskan sedikitnya 14.854 warga Palestina, termasuk 6.150 anak-anak dan lebih dari 4.000 perempuan, sementara Israel mencatat 1.200 korban jiwa.

 

Sumber: Anadolu

 

 

Page 49 of 1154