March
Pengawas Nuklir PBB Tuntut Transparansi Pembuangan Limbah PLTN Jepang
Written by Akbar
VOInews.id- Ketua badan pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Rafael Mariano Grossi pada kunjungannya ke Jepang menekankan pentingnya transparansi penuh dalam pembuangan air limbah radioaktif dari PLTN Daiichi di Fukushima ke Samudra Pasifik. Grossi, saat berbicara di NHK pada Selasa (12/3), menegaskan bahwa Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) secara mandiri mengawasi keamanan air limbah, dan menegaskan kembali bahwa pembuangan air limbah radioaktif ke Samudera Pasifik yang dimulai pemerintah Jepang dan perusahaan pengelolanya pada Agustus 2023, telah memenuhi standar keselamatan internasional.
Mengacu pada sikap terhadap negara-negara, seperti China, yang menentang pembuangan air limbah atau negara-negara yang menyatakan keprihatinan mereka terhadap situasi tersebut. Grossi menekankan bahwa "dialog yang dapat menghilangkan kekhawatiran" sedang berlangsung dan bahwa ia “menerima kesan bahwa negara-negara ini secara bertahap memahami situasinya." Menyoroti "misinformasi dan kebingungan" mengenai pembuangan air limbah, Grossi mengatakan "transparansi penuh" satu-satunya penawar dalam proses ini, dan menambahkan bahwa IAEA akan membagikan data ilmiah dengan negara-negara untuk "meningkatkan pemahaman".
Sementara dalam pertemuannya dengan Sekretaris Kabinet Jepang Hayashi Yoshimasa sebagai bagian dari kunjungannya ke Tokyo, Grossi setuju untuk melanjutkan kerjasama bilateral tentang penilaian air limbah radioaktif. Yoshimasa, pada bagiannya, mencatat bahwa mereka "menganggap penting" bahwa IAEA mengawasi pembuangan air limbah, dan bahwa Jepang "ingin terus bekerja sama" dengan organisasi internasional tersebut "sampai tetes terakhir dibuang."
Delegasi pimpinan Grossi akan mengunjungi PLTN Daiichi di Fukushima pekan ini untuk melakukan peninjauan di tempat. Menurut operator PLTN Tokyo Electric Power (TEPCO), fase keempat pembuangan air limbah olahan telah dimulai bulan lalu, sementara fase pertama selesai pada 24 Agustus hingga 11 September, fase kedua pada 5-23 Oktober, dan ketiga pada 2-20 November tahun lalu. Melalui proses pembuangan air limbah empat tahap, total 31.200 ton air limbah akan dibuang dari PLTN pada akhir bulan ini.
Antara
March
Kapal Pertama Bantuan Lewat Koridor Laut Bertolak Dari Siprus Ke Gaza
Written by Akbar
VOInews.id- Kapal pertama yang membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza telah memulai perjalanannya di bawah inisiatif Koridor Maritim Siprus, kata Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Selasa. "Perjalanan Amalthia adalah salah satu harapan dan kemanusiaan, dan ini baru saja dimulai. Kapal pertama di bawah inisiatif Koridor Maritim Siprus yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza telah berlayar. Ini adalah penyelamat bagi warga sipil," kata sang presiden di platform media sosial X. Sebelumnya pada hari yang sama, Kantor berita Siprus CNA melaporkan bahwa kapal bantuan Open Arms telah meninggalkan pelabuhan Larnaca dengan membawa 200 ton bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari inisiatif Amalthea yang dipimpin Siprus.
Kapal tersebut diperkirakan sampai ke Gaza dalam dua hari. Pekan lalu, Komisi Eropa, Jerman, Yunani, Italia, Belanda, Siprus, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat mengumumkan dimulainya koridor laut untuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah Israel menyambut baik inisiatif Siprus tersebut dan berjanji membantu memfasilitasi transfer bantuan ke wilayah kantong Palestina itu.
Pada November 2023, Christodoulides menjelaskan rencananya untuk membangun koridor laut untuk pengiriman bantuan kemanusiaan langsung ke Jalur Gaza. Dia menyarankan agar kantor pusat operasional insiatif itu berlokasi di Kota Larnaca, Siprus, yang merupakan kota pelabuhan utama di Mediterania yang memiliki kapasitas untuk menyimpan sekitar 100.000 ton bantuan untuk Gaza. Bantuan itu akan dikumpulkan dan diperiksa oleh petugas bea cukai di Larnaca, kata Christodoulides.
Kapal-kapal kargo yang membawa bantuan harus dikawal oleh kapal militer, tambahnya. Kapal-kapal itu akan diturunkan di pesisir barat daya Jalur Gaza dan kemudian diserahkan kepada otoritas sipil Palestina. Pada 7 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke Israel dari Gaza dan menerobos perbatasan. Serangan itu menewaskan 1.200 orang dan Hamas menyandera 240 orang lainnya. Israel lalu membalas dengan serangan habis-habisan, memblokade penuh Gaza, melancarkan serangan darat di dalam wilayah kantong Palestina itu untuk "menumpas pejuang Hamas dan membebaskan sandera".
Sedikitnya 31.100 orang telah tewas di Jalur Gaza, menurut otoritas setempat. Pada 24 November, Qatar memediasi perundingan antara Israel dan Hamas untuk pertukaran tahanan dengan sandera dan gencatan senjata, yang memungkinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza. Gencatan itu diperpanjang beberapa kali dan berakhir pada 1 Desember. Lebih dari 100 orang diyakini masih disandera oleh Hamas di Gaza. Putusan sela Mahkamah Internasional pada Januari memerintahkan Israel untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil tindakan yang dapat menjamin bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.
Sumber: Sputnik
March
Vietnam dan Laos Kerja Sama Lindungi Sungai Dengan Anggaran Rp46,5 M
Written by Akbar
VOinews.id- Kementerian Lingkungan Hidup Vietnam dan Laos pada Selasa mengadakan lokakarya untuk meluncurkan proyek bilateral mengenai keamanan air dan lingkungan di sungai Mã dan Neun-C dengan anggaran 3 juta dolar AS atau Rp46,5 miliar. Direktur Jenderal Departemen Pengelolaan Sumber Daya Air (DWRM), Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (MoNRE) Laos, Inthavy Akkharath, mengatakan proyek tersebut sejalan dengan nasional prioritas dan ambisi undang-undang baru tentang pengelolaan sumber daya air.
“Kedua pemerintah sangat mendukung proyek ini dan akan bekerja sama dengan IUCN, FAO dan mitra lainnya di Vietnam dan Laos untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam di kedua wilayah sungai tersebut,” kata Akkharath seperti dilaporkan VNA, Selasa.
Proyek yang bertema “Membina Keamanan Air dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai Lintas Batas Ma dan Neun-C serta Wilayah Pesisir Terkait, Vietnam dan Laos”, bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air terpadu dan kesehatan ekosistem di wilayah aliran sungai Neun-C dan Mã. Lokakarya yang berlangsung di Hanoi, Vietnam tersebut memperkenalkan proyek dan membahas masukan mengenai rancangan proyek dan rencana pelaksanaannya.
Termasuk mempertemukan banyak pejabat pemerintah pusat dan provinsi dari Vietnam dan Laos, lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional, hingga pemangku kepentingan lainnya. Proyek berdurasi lima tahun tersebut memiliki anggaran total sebesar 8 juta dolar AS (Rp124 miliar) yang didanai oleh Global Environment Fund (GEF) dan sekitar 3 juta dolar AS akan disalurkan untuk mendukung pelaksanaan proyek percontohan di DAS Mã dan Neun-C. Secara umum, proyek bilateral tersebut bertujuan untuk agar Vietnam dan Laos dapat mengelola sumber daya air tawar dan kesehatan ekosistem di daerah aliran sungai Mã dan Neun-C serta wilayah pesisir lintas batas dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama dan tindakan lintas batas.
Dalam sambutan pembukaan lokakarya tersebut, Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) di Vit Nam, Rémi Nono Womdim, mengatakan bahwa proyek meningkatkan keamanan air dan lingkungan di aliran sungai Mã dan Neun-C akan memajukan empat hal yang lebih baik, yakni produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Adapun proyek tersebut akan dilaksanakan dengan lima hasil yang diharapkan.
Pertama, tercapainya konsensus antar negara mengenai permasalahan utama lintas batas. Kedua, meningkatkan ketahanan air, kelestarian lingkungan, dan kemampuan prakiraan baik di wilayah sungai maupun wilayah pesisirnya. Tujuan ketiga adalah memperkuat aksi bersama, membalikkan tren degradasi lahan di kedua wilayah sungai dan tujuan terakhir meningkatkan kapasitas entitas nasional yang relevan, dan berbagi pengalaman proyek dan pembelajaran.
Sumber : VNA.
March
Haiti Dilanda Kerusuhan, PM Ariel Henry Akan Mundur
Written by Akbar
VOInews.id- Ariel Henry akan meninggalkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Haiti di tengah keadaan darurat yang diberlakukan akibat kerusuhan di negara Karibia itu, kata Presiden Guyana Irfaan Ali pada perundingan internasional di Jamaika, seperti dilaporkan oleh Sputnik. "Dengan ini, kami mengakui pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry untuk membentuk dewan presiden transisi dan menunjuk perdana menteri sementara," kata Ali saat konferensi pers seusai perundingan tersebut pada Selasa.
Perundingan itu, yang digelar Konferensi Kepala Pemerintahan Komunitas Karibia (CARICOM) dan melibatkan para pemangku kepentingan di Haiti, bertujuan mempercepat transisi politik di negara tersebut, yang dikuasai geng-geng bersenjata setelah presidennya dibunuh hampir dua tahun lalu. Dewan presidensial transisi akan terdiri dari tujuh anggota yang mewakili berbagai gerakan Haiti dengan hak untuk memilih dan dua pengamat tanpa hak memilih, menurut deklarasi yang dirancang para perwakilan dari Haiti, negara-negara anggota Komunitas Karibia, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, dan Brazil.
Dewan itu akan menjalankan sejumlah kewenangan presiden untuk sementara dan bertindak berdasarkan suara mayoritas. Pada 29 Februari, geng-geng bersenjata mulai melakukan penembakan di Port-au-Prince dan bandara internasional di ibu kota Haiti itu ketika Henry berkunjung ke luar negeri. Saat itu, Henry sedang berada di Kenya guna membahas kesepakatan pengerahan tentara asing ke negaranya untuk memerangi kejahatan terorganisir.
Geng-geng tersebut mengatakan tujuan mereka adalah mencegah Henry kembali ke Haiti. Sekelompok geng bersenjata menyerbu penjara terbesar di Haiti dan membebaskan ribuan tahanan yang belum terkonfirmasi jumlahnya. Sejak itu, pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat dan jam malam di Port-au-Prince. Haiti telah lama terperosok ke dalam krisis sosial dan politik sejak Presiden Jovenel Moise dibunuh pada 7 Juli 2021. Negara itu mencatat peningkatan aktivitas kelompok kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sementara situasi kemanusiaan memburuk akibat sejumlah bencana alam.
Antara