March
Aksi protes terhadap rencana reformasi pensiun berlanjut di Prancis
Written by Akbar
(voinews.id)- Sekitar 368.000 orang berdemonstrasi di seluruh wilayah Prancis untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintah, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis. Jumlah pengunjuk rasa lebih sedikit dari yang diperkirakan. Serikat pekerja terbesar Prancis CGT sebelumnya memprediksi bahwa hingga satu juta orang akan berpartisipasi dalam demonstrasi nasional tersebut. Layanan kereta api di Prancis "sangat" terganggu, menurut jawatan kereta api nasional Prancis SNCF. Namun, layanan metro dan angkutan umum lainnya di wilayah Ile-de-France, tempat ibu kota Paris berada, beroperasi sesuai jadwal.
Menurut media lokal Prancis, Senat Prancis dapat melanjutkan pemungutan suara mengenai rencana reformasi pensiun setelah melewati debat selama berhari-hari. Jika rencana tersebut disetujui oleh Senat, pekan depan rencana itu akan dikirim lagi ke Majelis Nasional Prancis, dan pemerintah dapat merujuk ke pasal khusus dalam Konstitusi untuk mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) tersebut tanpa melalui pemungutan suara Sekitar 1,28 juta orang menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Prancis pada Selasa (7/3) untuk menentang rencana reformasi pensiun pemerintah, kata Kementerian Dalam Negeri Prancis.
Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian rencana reformasi pensiun itu pada Januari, yang akan secara progresif menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan per tahun dari 62 tahun menjadi 64 tahun hingga 2030, dan akan memberlakukan dana pensiun minimum yang dijamin. Dalam rencana tersebut juga dicantumkan bahwa mulai 2027, warga harus sudah bekerja selama sedikitnya 43 tahun jika ingin memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pensiun penuh.
antara
March
Iran laporkan 15 kematian sehari di tengah lonjakan kasus COVID-19
Written by Akbar
(voinews.id)- Kementerian Kesehatan Iran mengatakan pada Sabtu bahwa jumlah korban meninggal akibat virus corona bertambah 15 orang dalam waktu 24 jam dan 569 orang terpapar virus tersebut di tengah lonjakan kasus infeksi baru COVID-19.
Buletin harian dari kementerian itu mengatakan angka kematian telah menyentuh angka 144.956 sementara jumlah pasien terinfeksi meningkat menjadi 7.573.328. Sebanyak 407 orang yang terinfeksi virus tersebut berada dalam keadaan kritis dan dimasukkan ke unit perawatan intensif di beberapa rumah sakit di seluruh Iran, menurut keterangan buletin itu. Pada peta COVID-19 berkode warna, empat kota saat ini dikategorikan merah, 23 jingga atau risiko sedang, 187 kuning atau risiko rendah, dan 235 biru alias normal. Iran menjadi negara pertama di Timur Tengah yang melaporkan virus corona jenis baru pada Februari 2020 setelah mencatat dua kematian di Kota Qom, dan kemudian Teheran.
Iran, negara paling parah dilanda COVID di kawasan itu, mengalami setidaknya tujuh gelombang virus, sebagian besar disebabkan oleh varian sangat menular seperti Delta dan Omicron, sebelum kemudian mereda. Situasi itu diperumit oleh lambatnya vaksinasi, yang mendapat momentum setelah pemerintah baru mengambil alih kendali Teheran pada akhir 2021. Pada Juni tahun lalu, setelah lebih dari dua tahun, Iran melaporkan nol kematian akibat virus corona. Saat itu jumlah kematian akibat COVID mencapai 141.318 jiwa.
Menteri Kesehatan Bahram Einollah waktu itu mengingatkan bahwa mematuhi protokol kesehatan harus dilanjutkan hingga infeksi tidak terjadi lagi. Lonjakan kasus secara mendadak dalam beberapa minggu belakangan memicu kekhawatiran akan gelombang baru di negara itu saat rumah-rumah sakit di sejumlah kota besar, termasuk Teheran, melaporkan sejumlah besar pasien.
Meskipun sebagian besar dari 80 juta penduduk Iran telah mendapatkan dua dosis vaksin, pemerintah mendesak mereka untuk segera mendapatkan suntikan dosis penguat.
Sumber: Anadolu
March
Pemerintah India tolak akui pernikahan sesama jenis
Written by Akbar
(voinews.id)- Pemerintah India, dalam permohonan kepada Mahkamah Agung pada Minggu, menentang pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis dan mendesak pengadilan agar menolak gugatan yang dilayangkan satu pasangan LGBT. Menurut Kementerian Hukum, pengakuan atas pernikahan diperuntukkan bagi hubungan berbeda jenis dan negara memiliki kepentingan yang sah atas hal itu.
"Hidup bersama sebagai pasangan dan melakukan hubungan seksual sesama jenis... tidak sebanding dengan konsep keluarga India yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak," tulis kementerian itu dalam permohonan hukum yang dilihat oleh Reuters. Disebutkan pula bahwa pengadilan tidak bisa diminta untuk "mengubah seluruh kebijakan legislatif negara yang tertanam dengan kuat dalam norma agama dan masyarakat".
MA India membuat keputusan bersejarah pada 2018 dengan menghapus larangan era kolonial terhadap hubungan seksual sesama jenis. Sedikitnya 15 permohonan dilayangkan baru-baru ini yang beberapa di antaranya diajukan oleh pasangan gay.
Mereka meminta pengadilan agar mengakui pernikahan sesama jenis yang menjadi titik awal pertarungan hukum dengan pemerintah pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Sebagian besar negara-negara di Asia tertinggal dari Barat dalam hal pengakuan terhadap pernikahan sesama jenis.
Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang mengakuinya, sementara negara lain seperti Indonesia dan Malaysia masih menganggapnya ilegal. Singapura tahun lalu mencabut larangan hubungan homoseksual tetapi melarang pernikahan sesama jenis.
Jepang adalah satu-satunya negara Kelompok Tujuh (G7) yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis meski masyarakatnya secara luas mendukung pengakuan itu. Di India, pernikahan sesama jenis merupakan isu yang sensitif. Berbicara secara terbuka soal homoseksualitas menjadi hal yang tabu di negara berpenduduk 1,4 miliar itu.
Isu tersebut memicu emosi di kalangan media dan parlemen, di mana seorang anggota dari partai nasionalis Hindu yang berkuasa pada Desember meminta pemerintah menentang keras petisi yang diajukan kepada MA. Para aktivis LGBT mengatakan bahwa meskipun keputusan pada 2018 itu menegaskan hak konstitusional mereka, adalah tidak adil jika mereka masih tidak diperbolehkan untuk menikah. "Kami tidak bisa berbuat banyak untuk hidup bersama dan membangun kehidupan bersama," kata salah satu penggugat dalam kasus itu, pengusaha Uday Raj Anand, pada Desember.
Dalam permohonannya Minggu, pemerintah berdalih bahwa keputusan 2018 itu tidak bisa diartikan bahwa pernikahan sesama jenis diakui negara secara hukum. Maksud di balik sistem hukum saat ini tentang pernikahan terbatas pada pengakuan terhadap pernikahan antara pria dan wanita, katanya. Pemerintah beralasan bahwa setiap perubahan struktur hukum harus menjadi wewenang dari parlemen terpilih, bukan pengadilan. Kasus-kasus tersebut akan disidangkan oleh MA pada Senin.
antara
March
Korut ambil langkah praktis hadapi latihan Korsel-AS
Written by Akbar
(voinews.id)- Korea Utara (Korut) memutuskan akan mengambil langkah penting dan praktis guna menggunakan langkah pencegahan perang yang ofensif, kata media pemerintah pada Minggu. Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), keputusan itu diumumkan saat Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) segera menggelar latihan militer gabungan pekan ini, dalam sebuah pertemuan besar Komisi Militer Pusat Partai Buruh Korea (WPK) pimpinan Kim Jong-un. Washington dan Seoul dijadwalkan memulai latihan militer Freedom Shield (FS) pada Senin dan berlangsung selama 11 hari, bersama dengan manuver lapangan berskala besar yang disebut Warrior Shield.
"Pertemuan tersebut membahas dan mengadopsi langkah-langkah praktis nan penting penerapan strategi penangkalan perang yang lebih efektif, kuat dan ofensif dari negeri ini dalam mengatasi situasi saat ini," kata KCNA, merujuk "provokasi perang AS dan Korsel" yang disebutnya telah mencapai batas yang tidak bisa lagi diterima. Mereka tidak merinci langkah-langkah praktis apa yang akan dilakukan.
Korut luas diperkirakan akan melakukan uji coba senjata bersamaan dengan latihan militer gabungan Korsel-AS yang sejak lama dikecam Pyongyang sebagai pendahuluan untuk melancarkan invasi. Kim pekan lalu mengjnspeksi "latihan serangan penembakan" dan simulasi serangan angkatan perangnya di lapangan udara musuh, dalam upaya memeriksa kesiapan "perang sesungguhnya" angkatan bersenjatanya.
Adik perempuannya Kim Yo-jong sebelumnya memperingatkan bahwa negaranya siap mengambil langkah "luar biasa dahsyat" terhadap aktivitas militer yang dilakukan AS dan Korsel. Pada pertemuan militer tersebut Korut juga mendiskusikan sejumlah masalah dalam bagaimana menyelesaikan masalah pedesaan, kata KCNA.
Mereka mendiskusikan tugas-tugas mempercepat pembangunan pedesaan, pembangunan regional dan pembangunan besar bangsa, serta "langkah-langkah dalam mewujudkannya dan cara-cara menggunakan kekuatan militer. Sejumlah pengamat mengatakan Korut tampaknya mendiskusikan sejumlah cara mengerahkan Tentara Rakyat Korea dalam membantu pembangunan perumahan di pedesaan dan proyek-proyek lain yang bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat.
antara