Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah komitmen untuk mempercepat inklusi keuangan di Indonesia. Salah satunya melalui penerbitan peraturan presiden tentang strategi nasional inklusi keuangan hingga serangkaian program bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai. Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Secretary General’s Special Advocate/UNSGA) untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda. Darmin Nasution di Jakarta Selasa (13/2) menjelaskan program bantuan pemerintah tersebut berupa bantuan sekolah, beasiswa, kredit usaha rakyat, Program Keluarga Harapan dan bantuan lain. Darmin menjelaskan,salah satu indikator perkembangan inklusi keuanga adalah pertumbuhan jumlah rekening masyarakat Indonesia saat ini. Darmin Nasution mengatakan, pertumbuhan rekening masyarakat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.
Sementara itu Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Inklusi Keuangan, Ratu Maxima dari Belanda mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia. Ratu Maxima, saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018 mengatakan, dibandingkan kunjungan terakhirnya ke Indonesia 18 bulan lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini telah banyak membuat kebijakan di bidang inklusi keuangan. Namun Maxima mengingatkan Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah. Ia menjelaskan masih banyak masyarakat di pedesaan yang belum bisa mengakses bank dan layanan finansial lainnya. Khususnya mereka yang bergerak di sektor pertanian. Kepada Presiden Joko Widodo, Ratu Maxima mengatakan, PBB akan membantu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Menurut Ratu Maxima, pihaknya menantikan untuk melanjutkan kerja sama dengan pemerintah dan juga pihak swasta. Tidak hanya bank milik negara, tapi juga bank-bank lainnya. Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pengembangan keuangan inklusif atau inklusi keuangan yang paling penting adalah penyederhanaan sistem dan izin. Kedua faktor tersebut dapat mempercepat inklusi keuangan negara, jika dapat diselesaikan.
“Penyederhanaan sistem penting sekali, dikunci nanti. Ini yang harus kita perbaiki. Yang kedua menyederhanakan izin–izin yang membuat kita ruwet. Dua hal ini kalau kita bisa selesaikan, maka dapat mempercepat inklusi keuangan kita.”
Presiden Joko Widodo ingin masyarakat Indonesia dapat mengakses lembaga keuangan, secara sederhana dan cepat. Selain itu ia juga ingin menyederhanakan izin yang terkesan menyulitkan. Hal ini guna menerapkan dan perluasan inklusi ekonomi di tanah air. Ia berjanji akan mempercepat inklusi keuangan.
