Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan urbanisasi tidak lagi dipandang sebagai beban atau masalah dengan tiga syarat yakni direncanakan dengan baik, regulasi yang benar dan dibiayai dengan cukup. Demikian dikatakan Basuki Hadimuljono saat membuka High Level Roundtable on Fostering Growth and Inclusion in Asia's Cities di Jakarta, Senin. Menurut Basuki, tiga syarat itu justru akan mempengaruhi keberhasilan urbanisasi sebagai mesin pertumbuhan .
Ia menambahkan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, juga akan mengadopsi tiga syarat tersebut. Dengan demikian, pemindahan ibu kota diharapkan bisa menjadi mesin pertumbuhan, bukan masalah. Terlebih, posisi Kalimantan Timur yang berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Basuki mencontohkan Astana, ibu kota Kazakhstan, yang juga terletak tepat di tengah-tengah negara tersebut dan jadi mesin pertumbuhan negara tersebut.
Meskipun demikian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan tren urbanisasi di Pulau Jawa akan makin pesat dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan kehadiran jalan bebas hambatan. Basuki Hadimuljono mengatakan, jaringan jalan tol di Jawa akan lengkap karena dalam 5 tahun ke depan bakal dibangun koridor-koridor baru melengkapi koridor Trans-Jawa yang sudah tersambung dari Merak sampai dengan Probolinggo. Basuki mengungkapkan bahwa keberadaan jalan tol sedikitnya telah mengubah pola kegiatan ekonomi.
Menurut Basuki Hadimuljono, saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 137 juta orang atau 54 persen dari populasi. Ia memperkirakan, pada 2025, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan terus naik hingga mencapai 68 persen dari populasi.
Sementara itu Country Director Asian Development Bank (ADB) for Indonesia Winfried F. Wicklein dalam kesempatan yang sama, menjelaskan urbanisasi telah menjadi tren dunia tak terkecuali di Indonesia.
Winfried F. Wicklein bahkan menyebut urbanisasi telah terjadi hingga 55 persen penduduk di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah Indonesia untuk bisa membuat kota yang layak ditinggali.
