Masih sekitar 1 minggu lagi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang dijadualkan tanggal 20 Oktober 2019. Namun sinyal adanya partai yang akan bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kian terang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengundang dua ketua umum partai nonkoalisi pengusungnya untuk membicarakan kemungkinan mereka bergabung dengan pemerintahan.
Kamis, 10 Oktober lalu, Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta. Keesokan harinya, Jumat, 11 Oktober 2019, giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diundang Jokowi ke Istana Merdeka. Jokowi mengakui di kedua pertemuan tersebut ia membicarakan kemungkinan Partai Demokrat dan Gerindra masuk ke kabinetnya di periode pemerintahannya yang kedua nanti. Pertemuan tersebut tentu menjadi babak baru hubungan Jokowi dengan Prabowo dan SBY yang selama Pemilu 2019 berada di kubu berbeda.
Tidak salah jika Presiden Jokowi mengundang partai Gerindra dan Demokrat untuk ikut bergabung dalam koalisi pemerintahannya nanti. Gerindra dan Demokrat adalah dua partai besar di luar koalisi Jokowi-Ma’ruf.
Meskipun Susilo Bambang Yudhoyono tidak memberikan keterangan mengenai hasil pertemuan itu, dalam pidato kontemplasinya beberapa waktu lalu, SBY mengajak kader Demokrat dan masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahkan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan kepada wartawan, Jumat, 11 Oktober 2019. mengatakan partainya siap bergabung ke kabinet jika memang diminta.
Sementara itu, di depan Jokowi, Prabowo menyatakan siap bergabung dengan koalisi pemerintah jika diperlukan. Andai akhirnya tak masuk koalisi pemerintah, Prabowo berjanji, Gerindra tetap akan membantu pemerintah namun dengan cara yang berbeda.
Kemungkinan merapatnya Gerindra dan Demokrat ke Istana diyakini akan mengubah peta koalisi lima tahun ke depan. Dengan bergabung Partai Demokrat dan Gerindra ke pemerintahan JokoWi-Ma’ruf, sudah dipastikan akan ada jatah kursi di kabinet untuk kader kedua partai tersebut.Itu artinya, Partai Demokrat dan Gerindra yang semula opisisi dan diharapkan menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, akan berubah menjadi partai pendukung pemerintah.
Dalam sistem demokrasi, kekuatan oposisi sangat penting. Keberadaannya dibutuhkan untuk melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pemerintah. Sehingga kemungkinan munculnya sikap kesewenangan, penguasa bisa diminimalisasi. Namun sejauh ini sistem politik di Indonesia memang tidak mengenal istilah partai oposisi. Bahkan dalam memutuskan berbagai masalah, baik di DPR, MPR ataupun di forum lain, orang Indonesia cenderung untuk mencari jalan musyawarah untuk mufakat dari pada voting yang dianggap sebagai jalan terakhir. Padahal di negara demokrasi dimana suara terbanyak adalah yang utama, voting merupakan hal yang sangat biasa dan wajar.
