Presiden Indonesia Joko Widodo kembali menekankan pentingnya menurunkan angka impor dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif. Saat membuka Rapat Kabinet Terbatas tentang Akselerasi Implementasi Program Perindustrian dan Perdagangan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/12), Kepala Negara menyoroti tingginya angka impor bahan baku dan bahan baku penolong yang mencapai lebih dari 70 persen. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, impor bahan baku dan bahan baku penolong mencapai 74,06 persen dari total impor untuk periode Januari hingga Oktober 2019.Sementara impor barang dan impor barang konsumsi, masing-masing mencapai 16,65 persen dan 9,29 persen.Dari jumlah tersebut, jenis bahan baku yang menorehkan angka impor tertinggi dipegang oleh besi baja, mencapai 8,6 miliar dolar Amerika.Sementara industri kimia organik atau petrokimia mencapai 4,9 miliar dolar Amerika. Untuk itu, Presiden berharap agar jajarannya membuka peluang investasi, terutama untuk industri barang substitusi.
“Beranjak dari data tersebut, saya minta peluang investasi, ini tolong digarisbawahi, industri substitusi impor harus dibuka lebar. Berarti tadi besi baja, industri kimia atau petrokimia itu betul-betul harus dibuka. Karena ini merupakan substitusi impor. Ini tolong menjadi catatan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Jadi catatan pak Menko (Menteri Koordinator) Maritim dan Investasi.”
Lebih lanjut Presiden Joko Widodo juga meminta jajarannya mengambil langkah-langkah konkrit untuk mendorong tumbuhnya industri pengolahan, petrokimia, termasuk percepatan mandatori biodiesel B30.Menurutnya, pertumbuhan industri pengolahan bukan hanya dimaksudkan untuk menghasilkan barang-barang pengganti impor, namun juga membuka lapangan pekerjaan yang besar bagi masyarakat.Selain itu, Presiden juga meminta adanya peningkatan kampanye penggunaan produk industri dalam negeri, termasuk optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam proyek-proyek pemerintah, agar tingginya angka impor dapat benar-benar ditekan.(Ndy)
