Peningkatan perlindungan anak dan perempuan di berbagai sektor menjadi fokus perhatian Presiden Joko widodo di periode kedua pemerintahannya. Anak-anak dan perempuan rentan akan perlakuan tindakan kekerasan, sehingga diperlukan perhatian dan upaya khusus untuk melindungi mereka. Demikian dikatakan Deputi Perlindungan Anak dan Perempuan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,Gafur Akbar Dharmaputra, usai gelar wicara Diplomatic Forum yang diselenggarakan Voice of Indonesia, di Jakarta, Selasa (17/12).
“Intinya presiden itu meminta perlindungan anak dan perempuan itu menjadi perhatian. Kenapa? Jadi isunya perlindungan perempuan dan anak itu bukan karena gendernya, perempuannya. Tetapi yang harus kita lihat adalah bagaimana kita memanusiakan manusia, jadi bagaimana kita menaruh perhatian pada Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu anak - anak tidak boleh bekerja. Jadi menghapus pekerja anak, bukannya ngga boleh kerja, tetapi menghapus pekerjaannya. Jadi mereka itu karena masih anak - anak harus sekolah. Misalnya seperti itu.”
Selain itu, Gafur Akbar Dharmaputra juga mengatakan sebagai salah satu upaya perlindungan anak dan perempuan, pemerintah Indonesia juga terus mendorong sosialisasi perkawinan yang berdasarkan Undang- undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ia menambahkan mempersiapkan Sumber daya manusia anak dan perempuan yang unggul menjadi keharusan melalui berbagai program edukasi // (VOI/Ahmad Faisal/AHM)
