Saat ini ada sekitar 3,6 juta warung tradisional di Indonesia yang perlu diberdayakan agar tetap bertahan karena menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di tengah desakan pedagang ritel. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah-UKM Teten Masduki usai acara peluncuran Program Virtual Terbaru Mitra Bukalapak di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, 8 Maret lalu.
Teten Masduki mengapresiasi langkah usaha rintisan e-commerce yang telah memberdayakan UKM atau warung-warung tradisional di Indonesia. Teten juga mengatakan, dengan adanya binaan dari platform digital atau e-commerce, para pelaku warung tradisional bisa meningkatkan jumlah dan jenis produk yang dijualnya. Selain itu, jangkauan pemasarannya pun bisa semakin luas dengan harga yang kompetitif. Yang dijualpun bukan hanya barang kebutuhan sehari-hari tapi, juga bisa jadi agen pembayaran untuk listrik, transfer uang, dan lainnya.
Terkait merebaknya wabah virus corona, Teten Masduki meyakini sektor yang terpukul wabah tersebut adalah industri yang menggunakan bahan baku impor. Dampaknya bahkan dirasakan secara internasional. Merebaknya virus corona justru jadi peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, menengah-UMKM, karena banyak kebutuhan produksi berbahan baku impor, termasuk konsumsi, yang bisa digantikan produk UMKM.
Menurut data Euromonitor International tahun 2018, mayoritas masyarakat Indonesia, India, dan Filipina berbelanja di toko kelontong. Dari nilai pasar ritel senilai 7,5 juta triliun rupiah, sebanyak 6,85 juta triliun rupiah atau sekitar 92 persen diantaranya merupakan transaksi di warung kelontong.
Teten Masduki menjelaskan, yang diperlukan dalam kesempatan ini adalah bagaimana UMKM mendapat kemudahan permodalan. Pembiayaan dari perbankan bisa dialirkan ke UMKM supaya mereka bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM lebih dari 220 triliun rupiah.
Untuk itu, Teten Masduki meminta pelaku UMKM tidak perlu khawatir. Wabah Virus Corona COVID 19 justru harus dijadikan momentum menjadi lebih baik. Bahkan kalaupun terjadi perlambatan ekonomi, UMKM harus mampu mengambil alih. Ia menambahkan, yang penting ada pendampingan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, dan pembiayaan yang masif. Untuk itu, 18 kementerian yang mengurus UMKM berkonsolidasi. Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan percepatan sehingga UMKM menjadi andalan dan penyelamat situasi krisis. Seperti saat krisis ekonomi 1998. Saat itu, penyelamat Indonesia adalah UMKM. Nilai ekspor produk UMKM saat itu naik sekitar 350 persen.
