Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2020 akan mengalami tekanan yang signifikan sebagai dampak dari penyebaran virus corona COVID-19. Dalam jumpa pers melalui layanan streaming di Jakarta, Rabu(18/3) lalu, Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi bisa mengalami disrupsi karena konsumsi rumah tangga pada triwulan kedua tahun 2020 tidak akan tumbuh optimal. Salah satu alasannya adalah periode Lebaran, yang biasanya menjadi andalan dalam menyumbang konsumsi, diperkirakan tidak akan semeriah biasanya karena orang-orang menahan diri untuk melakukan perjalanan.
Kantor Berita Antara melaporkan, menurut Sri Mulyani, perlambatan itu mulai terlihat pada triwulan pertama tahun 2020 sehingga pertumbuhan ekonomi pada periode ini diproyeksikan hanya berada pada kisaran 4,5 persen hingga 4,9 persen. Meski demikian, ia mengharapkan adanya pembalikan kondisi di triwulan ketiga dan keempat 2020.
Sri Mulyani memastikan Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan stimulus maupun melakukan realokasi sejumlah belanja Kementerian dan Lembaga maupun pemerintah daerah untuk penanganan dampak COVID-19. Salah satu stimulus itu mencakup pelonggaran pungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 22 dan 25 maupun restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menjaga kelangsungan industri manufaktur.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui dampak Covid 19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian Luhut meyakini pemerintah masih akan bisa menjaga pertumbuhannya di atas 4 persen. Dalam jumpa pers melalui video conference di Jakarta, Rabu(18/3), Luhut Pandjaitan menuturkan, pemerintah terus melakukan kajian dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo juga telah mendapat masukan tentang angka rinci atas dampak wabah tersebut.
Luhut Pandjaitan menilai dengan konsumsi domestik yang besar, yakni hingga 70 persen, ia meyakini ekonomi Indonesia masih cukup kuat menghadapi pandemi tersebut. Terlebih dengan kartu kerja dan dana desa atau bantuan yang akan terus dikucurkan langsung ke rakyat tidak mampu.
Di samping itu, Luhut Pandjaitan mempertimbangkan juga bagaimana Bank Indonesia mengelola moneter dan Kementerian Keuangan mengelola fiskal yang ia yakini cukup baik.
Lebih lanjut, Luhut mengaku pemerintah belum akan menurunkan target investasi hingga target kunjungan wisatawan tahun ini. Pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dua bulan terakhir.
