Pemerintah Indonesia menyiapkan dana sebesar 110 triliun rupiah yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial. Program ini ditujukan bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran Virus Korona (Covid-19). Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial, Selasa (7/4), melalui Konferensi Video dari Istana Merdeka, Jakarta.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH), dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Presiden Jokowi juga menyampaikan akan memperbesar nilai manfaat dengan menaikkan kurang lebih 25% dan juga penyaluran dipercepat dari tiga bulan sekali menjadi sebulan sekali. Pemerintah juga menaikkan jumlah penerima Kartu Sembilan bahan pokok (sembako) dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima Manfaatnya pun dinaikan 30% dari 150.000 rupiah menjadi 200.000 rupiah dan diberikan selama 9 bulan.
Khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Pemerintah sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta keluarga. Presiden menjelaskan, bantuan untuk 1,1 juta keluarga disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara bantuan untuk 2,6 juta keluarga disiapkan oleh Pemerintah Pusat selama dua bulan sesuai masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satuan Tugas-Satgas Covid-19.
Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Sosial mendistribusikan 200 ribu paket Sembilan Bahan Pokok untuk wilayah Jabodetabek dan Kartu Prakerja dimulai tanggal 9 April. Anggarannya dinaikkan dari 10 triliun rupiah menjadi 20 triliun rupiah dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak Covid-19.
Presiden Joko Widodo meminta agar jaring pengaman sosial untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 diberikan secara cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kepala Negara juga meminta penyaluran dalam jaring pengaman sosial itu dilakukan secara cepat, tanpa ada birokrasi yang menyulitkan.
