Badan Koordinasi Penanaman Modal tengah menargetkan untuk menarik investor luar negeri agar mau berinvestasi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Juru Bicara Komite Penanaman Modal, Tina Talisa, dalam diskusi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Jumat (17/7/2020) mengatakan target tersebut sesuai dengan pengumuman Presiden Joko Widodo pada 30 Juni 2020. Saat itu Presiden mengungkapkan terdapat tujuh perusahaan asing yang berminat merelokasi investasi ke Indonesia termasuk perusahaan dari Thailand, Malaysia, hingga China. Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat tugas untuk bisa menangkap adanya sinyal relokasi investasi tersebut.
Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di Tanah Air, baik itu datangnya dari investor asing maupun lokal. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sehingga dapat memperkuat rantai pasok dan daya saing.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto pernah mengatakan akan terus mengawal investasi di sektor industri. Sebab, investasi tersebut diyakini akan memacu kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.
Akibat pandemic Covid-19, pencapaian Penanaman Modal Asing sepanjang kuartal I-2020 tercatat sebesar Rp 98 triliun, turun sebesar 7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2019.
Menarik investasi asing apalagi pada saat pandemi, tentu tidak mudah. Perlu langkah-langkah reformatif. Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, dalam diskusi virtual Indonesia Economic Prospects, Kamis, 16 Juli 2020, mengatakan, untuk membangun kembali perekonomian Indonesia terdapat tiga reformasi kunci.
Pertama penghapusan pembatasan bisnis melalui Omnibus Law Cipta Kerjasehingga bisa meniadakan hambatan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Kedua, reformasi Badan Usaha Milik Negara untuk menggalakkan investasi. Sedangkan yang ketiga adalah perlunya melakukan akselerasi kebijakan pajak.
Menurut Satu Kahkonen Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. Hal itu tidak bisa serta merta diatasi hanya berdasarkan dana publik atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste itu menilai Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta.
