(Voinews) Organisasi pembela hak asasi manusia Amnesty International mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing dan petinggi angkatan bersenjata lainnya. DK-PBB juga diharapkan segera menjatuhkan embargo senjata terhadap Myanmar mengingat berbagai pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh militer, termasuk di antaranya kudeta terhadap pemerintahan yang sah di Naypyitaw. Hal itu dikatakan Wakil Direktur Bidang Advokasi Amnesty International, Sherine Tadros, lewat pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Rabu. Menurut Tadros, aksi sewenang-wenang militer di Myanmar terjadi karena adanya pembiaran dari komunitas internasional dan badan-badan dunia, termasuk DK-PBB. Oleh karena itu, Tedros meminta DK-PBB segera menggelar pertemuan khusus untuk membahas situasi di Myanmar. Ia juga berharap DK-PBB mengecam kudeta militer di Myanmar dan penangkapan para pemimpin, aktivis, dan politisi di negara tersebut.ANTARA
